Menteri PU Sebut Jalan Lintas Timur Sumatera Bisa Dilalui

NarayaPost – Kementerian Pekerjaan Umum atau Menteri PU memastikan pemulihan konektivitas utama di Provinsi Sumatera Utara terus berjalan secara bertahap pascabencana, bahkan menjadi prioritas untuk dikerjakan lebih cepat. Sejumlah jalur strategis mulai kembali difungsikan seiring percepatan penanganan infrastruktur terdampak.

Salah satu ruas vital, yakni Lintas Timur Sumatera Utara yang menghubungkan Medan–Binjai–Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga wilayah perbatasan Aceh, kini telah dapat dilalui. Hal tersebut dicapai melalui upaya percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang terdampak bencana.

Menteri PU Ungkap Percepatan Jalan Jadi Fokus Utama

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi fokus utama guna memastikan mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dapat kembali berjalan lancar. “Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12).

BACA JUGA: Nusron Wahid Serukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Jaga Ketahanan Pangan

Dalam mendukung percepatan tersebut, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengerahkan 96 unit alat berat, 6 unit peralatan pendukung, serta 1.957 unit bahan dan material penanganan bencana. Seluruh sumber daya tersebut difokuskan pada pembukaan akses jalan, perbaikan darurat, dan pembersihan material sisa banjir.

12 Ruas Jalan Nasional Terdampak

Berdasarkan pendataan sementara, bencana mengakibatkan gangguan pada 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Penanganan darurat dilakukan secara bertahap agar jalur-jalur vital tetap dapat difungsikan.

Pada jaringan jalan tol, seluruh ruas terdampak di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Namun demikian, Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025. Kementerian PU menargetkan ruas tersebut dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025.

Identifikasi Kerusakan Terus Dilakukan

Selain pemulihan konektivitas, penanganan bencana juga diarahkan pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor Sumber Daya Air, tercatat 51 sungai, 7 bendung, dan 9 sistem air baku di Sumatera Utara terdampak bencana. “Kementerian PU terus melakukan identifikasi kerusakan dan penanganan darurat untuk menjaga fungsi infrastruktur pengendalian banjir dan ketersediaan air,” kata Dody.

Sementara itu, pada sektor permukiman, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan pada 34 unit infrastruktur SPAM dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, bantuan darurat disalurkan berupa 66 hidran umum, 8 mobil tangki air, 21 unit toilet portable, 4 unit biority, 3 mobil toilet, serta 1 unit pipa mobile.

BACA JUGA: Duka dari Donald Trump untuk Korban Kampus Elite Brown

Bencana juga berdampak pada berbagai prasarana sosial strategis, meliputi 231 unit sekolah, 121 unit madrasah, 39 unit pondok pesantren, 18 unit pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Prioritaskan Pemulihan untuk Percepat Mobilitas

Kementerian Pekerjaan Umum terus memprioritaskan pemulihan konektivitas dan fungsi infrastruktur di Sumatera Utara pascabencana banjir dan longsor. Sejumlah ruas jalan nasional, jembatan, serta jaringan tol secara bertahap kembali difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Di sisi lain, penanganan darurat juga difokuskan pada pengendalian banjir, pemulihan sumber daya air, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Seluruh data kerusakan infrastruktur dan prasarana sosial kini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya.