Militer Myanmar Klaim Hancurkan Hampir 150 Bangunan Penipuan Daring

NarayaPost – Militer Myanmar mengklaim telah hancurkan hampir 150 bangunan di kawasan yang disebut sebagai pusat penipuan daring di dekat perbatasan dengan Thailand. Langkah ini menjadi bagian dari operasi besar-besaran yang disebut junta sebagai upaya memberantas kejahatan siber lintas negara yang selama ini berkembang pesat di wilayah perbatasan.

Dalam pernyataan resminya, pihak militer menyebut setidaknya 101 bangunan telah rata dengan tanah, sementara 47 lainnya masih dalam proses pembongkaran. Kompleks yang diserang mencakup berbagai fasilitas, mulai dari asrama pekerja, gedung rumah sakit empat lantai, hingga pusat hiburan seperti karaoke dan spa. Semua bangunan itu berada di area yang oleh publik internasional dikenal sebagai “scam hub” atau kawasan pusat penipuan daring di sekitar Myawaddy, Negara Bagian Kayin.

BACA JUGA : Ray Rangkuti: Kalau Soeharto Dianggap Pahlawan, Para Tokoh Reformasi Dianggap Apa?

Operasi tersebut, yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir, disebut sebagai bagian dari kampanye junta untuk menanggapi tekanan internasional. China, Thailand, dan beberapa negara lain telah lama menuntut tindakan tegas terhadap jaringan kejahatan siber yang beroperasi di wilayah perbatasan Myanmar. Ribuan korban dari berbagai negara Asia dilaporkan telah menjadi sasaran penipuan daring yang bermarkas di wilayah itu, sebagian bahkan menjadi korban perdagangan manusia.

Sebelumnya, pihak berwenang Myanmar telah menggerebek kawasan bernama KK Park, salah satu kompleks terbesar yang dikenal sebagai markas jaringan penipuan. Dalam operasi itu, lebih dari dua ribu orang ditahan, termasuk warga negara asing. Mereka diduga terlibat dalam kejahatan siber seperti romance scam, perjudian online ilegal, dan investasi bodong.

Dalam laporan yang sama, pihak militer menyebut penghancuran fisik terhadap bangunan dilakukan sebagai upaya “menghentikan sistem operasional” dari kelompok kriminal yang selama ini memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, beberapa pengamat menilai tindakan ini lebih bersifat simbolik. Mereka meragukan apakah langkah tersebut benar-benar mampu membongkar jaringan yang selama ini sudah berakar kuat dan memiliki dukungan dari berbagai pihak, termasuk oknum aparat lokal.

Sumber-sumber di perbatasan menyebut, meski sejumlah bangunan telah diratakan, sebagian kegiatan penipuan diduga masih berlangsung di lokasi lain. Para pelaku disebut sudah memindahkan peralatan komunikasi satelit dan sistem komputer mereka ke wilayah baru yang lebih sulit dijangkau. Ini menunjukkan bahwa jaringan penipuan tersebut tidak semata-mata bergantung pada satu lokasi, melainkan beroperasi secara fleksibel dengan memanfaatkan celah hukum dan lemahnya kontrol pemerintah pusat.

Fenomena “kota scam” di perbatasan Myanmar- Thailand memang telah lama menjadi perhatian dunia. Sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa ribuan orang, terutama dari negara-negara Asia Tenggara seperti China, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, telah menjadi korban tipu daya perekrutan kerja palsu. Mereka dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di bidang teknologi atau pemasaran digital, namun sesampainya di lokasi, paspor mereka disita dan dipaksa bekerja untuk menjalankan operasi penipuan.

Organisasi hak asasi manusia menilai tindakan militer Myanmar ini perlu diawasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan korban baru. Penghancuran bangunan dalam jumlah besar berisiko menimbulkan pengungsian warga sipil dan dapat memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah konflik. Di sisi lain, operasi tersebut juga dikhawatirkan dimanfaatkan junta untuk membenarkan keberadaannya di mata dunia, setelah dikritik atas tindakan represif terhadap oposisi sejak kudeta militer 2021.

Seorang pejabat keamanan Thailand mengatakan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan di perbatasan pasca-operasi tersebut. Ia mengakui bahwa setelah bangunan dihancurkan, ratusan orang dari kompleks penipuan mencoba melintasi sungai Moei menuju wilayah Thailand untuk mencari perlindungan. Otoritas Thailand bekerja sama dengan Interpol dan otoritas China untuk memverifikasi identitas mereka sebelum dipulangkan.

Pengamat keamanan kawasan Asia Tenggara menilai langkah militer Myanmar ini merupakan kombinasi antara kepentingan politik dan tekanan diplomatik. Secara internal, junta ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali dan mampu menjalankan operasi berskala besar. Namun secara eksternal, langkah itu menjadi isyarat kepada China bahwa Myanmar siap menertibkan jaringan kriminal yang sebagian besar menargetkan warga China.

Menurut analis politik asal Yangon, tindakan ini tidak lepas dari strategi junta untuk memperbaiki citra di tengah isolasi internasional. Namun ia menegaskan, keberhasilan membasmi kejahatan siber tidak cukup dengan menghancurkan bangunan fisik. “Selama akar permasalahannya seperti kemiskinan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum belum diselesaikan, pusat-pusat penipuan akan tumbuh lagi di tempat lain,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, operasi militer seperti ini dikhawatirkan hanya bersifat sementara. Kejahatan daring di Myanmar bukan hanya persoalan kriminal biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari ekonomi gelap yang menopang berbagai kelompok bersenjata. Selama negara tersebut belum stabil secara politik dan ekonomi, jaringan penipuan daring kemungkinan besar akan terus beradaptasi dan berpindah lokasi.

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem Melanda, Ini Efek Bagi Sistem Imun di Tubuh

Masyarakat internasional menyambut hati-hati klaim junta ini. Negara-negara ASEAN, terutama yang memiliki warga korban penipuan daring, meminta Myanmar menjamin proses penyelidikan dan pemulangan korban dilakukan secara transparan. Mereka juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas batas agar jaringan kriminal serupa tidak bermigrasi ke negara lain.

Kasus di Myanmar dimana Militer Myanmar hancurkan hampir 150 bangunan penipuan daring menjadi gambaran betapa kompleksnya hubungan antara kejahatan siber, perdagangan manusia, dan politik regional. Ketika kejahatan digital dipadukan dengan kelemahan negara dan konflik bersenjata, hasilnya adalah sistem kriminal yang nyaris tak tersentuh. Upaya militer Myanmar memang memberi harapan, tetapi tanpa reformasi hukum dan kolaborasi internasional yang kuat, operasi seperti ini bisa berakhir hanya sebagai pertunjukan kekuatan semata.