Muzani Ingatkan Menteri : Jangan Bebani Presiden Prabowo!

NarayaPost – Di tengah hiruk-pikuk dinamika pemerintahan baru, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani ingatkan menteri Kabinet Merah Putih agar lebih cermat dalam menjalankan tugasnya.

Muzani tak hanya bicara soal kinerja administratif semata, tetapi lebih pada pentingnya memiliki pendekatan menyeluruh dalam setiap kebijakan. “Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian komprehensif lebih mendalam, sehingga tidak terjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani di Jakarta, Rabu, (25/6/2025).

Politisi Gerindra itu menambahkan, jangan sampai hal-hal teknis yang seharusnya bisa diselesaikan tingkat kementerian justru sampai meja Presiden. “Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” sambungnya.

Baca Juga: Fakta Menarik Pulau Papua, Nggak Cuman Ada Raja Ampat

Singgung Sengketa Pulau di Aceh-Sumatra Utara

Lalu, Sekjen Gerindra itu menyinggung beberapa isu yang ramai diperbincangkan publik. Seperti, sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, serta persoalan keterisolasian Pulau Enggano akibat pendangkalan pelabuhan.

Dari dua masalah ini, bagi Muzani, seharusnya bisa ditangani oleh kementerian terkait. Tapi, faktanya penyelesaian justru baru terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung menangani persoalan tersebut.

Tekankan Peran Aktif Pembantu Presiden

Untuk itu, Muzani ingatkan menteri agar berperan aktif dan bertanggung jawab penuh. Sebab, Muzani berharap seluruh jajaran menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, tanpa intervensi dari atas.

“Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bagnsa ke depan,” tandasnya.

Permasalahan Menteri Era Prabowo

Kontroversi mewarnai awal pemerintahan Prabowo Subianto. Beberapa menterinya jadi sorotan karena pernyataan atau kebijakan yang dinilai tidak sensitif atau berlebihan. Mulai dari permintaan anggaran jumbo, pernyataan kontroversial soal HAM, hingga ucapan yang menyinggung publik, semua menciptakan riak politik di ruang publik.

Menteri HAM Natalius Pigai menuai kritik tajam setelah mengajukan permintaan anggaran hingga Rp20 triliun, naik drastis dari pagu awal Rp64 miliar. “Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun,” ujarnya, menyebut kebutuhan untuk membayar ribuan pegawai.

Dari apa yang diminta oleh Menteri HAM tersebut, berbagai macam kritik datang dari berbagai pihak, termasuk mantan Menkumham Yasonna Laoly. Ia menyebut permintaan itu tidak masuk akal dalam kondisi APBN negara yang kini sedang dalam kondisi defisit.

Sementara itu, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra mengundang kecaman setelah menyebut tragedi Mei 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini bertolak belakang dengan laporan Komnas HAM dan melukai hati keluarga korban. Amnesty International bahkan menegaskan bahwa pernyataan seperti itu tidak dapat menggantikan proses hukum resmi.

Tak kalah heboh, Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana harus mundur setelah videonya menghina pedagang es teh viral di media sosial. “Es tehmu, jual goblok!” ucapnya dalam video tersebut. Miftah sudah meminta maaf secara langsung, namun tekanan publik membuatnya memilih mundur dari jabatan.

Baca Juga: Cerita Artita Lolos Kuliah Gratis di UGM, Tak Menyerah Kejar Mimpi

Paling akhir, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundang kritik keras usai menyarankan kepala babi yang dikirim ke kantor jurnalis “dimasak saja.” Presiden Prabowo menyesalkan pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk keteledoran komunikasi yang tidak mencerminkan sikap pemerintah. “Mereka belum terbiasa berkomunikasi dalam suasana publik,” ujar Prabowo, sembari berjanji akan melakukan perbaikan internal.

Kesimpulan

Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk menyelesaikan masalah secara mandiri agar tidak membebani Presiden Prabowo. Ia menyoroti kasus seperti sengketa pulau Aceh–Sumut dan Pulau Enggano yang baru ditangani setelah Prabowo turun langsung, padahal seharusnya cukup diselesaikan di tingkat kementerian.

Pun begitu, awal pemerintahan Prabowo diwarnai kontroversi menteri, dari permintaan anggaran jumbo oleh Natalius Pigai, pernyataan sensitif Yusril soal tragedi 1998, hingga ucapan tak pantas dari Miftah Maulana dan Hasan Nasbi. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dan profesionalisme dalam setiap langkah pejabat publik.