Nasaruddin Umar Bicara soal Problem NU

NarayaPost – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi dinamika yang berkembang di internal Nahdlatul Ulama (NU). Ia menekankan bahwa negara tidak seharusnya terlalu jauh mencampuri urusan internal organisasi keagamaan, mengingat setiap organisasi memiliki mekanisme dan kemandirian dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam Dialog Media Refleksi Kerja Kementerian Agama Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

“Saya sadar bahwa bangsa Indonesia ini sedang berada pada puncak pembengkakan kualitas. Risiko pembengkakan kualitas kader umat warga negara itu pasti akan banyak dinamika,” ujar Nasaruddin.

BACA JUGA: Curah Hujan Jelang Nataru Akan Naik, Ini Prediksi BMKG

Nasaruddin Umar Sebut Dinamika NU Hal yang Wajar

Ia memandang dinamika yang muncul di tubuh PBNU sebagai sesuatu yang wajar dan justru mencerminkan proses peningkatan kualitas kader di lingkungan organisasi tersebut.

“Nah, saya pandangannya seperti jadi di NU sekarang ini, PBNU bagi saya tidak ada kejutan luar biasa di situ. Itu satu cara pandang saya lain: ‘Wah, ini krisis terjadi kalau saya melihat itu satu bukti bahwa NU sedang panen pembengkakan kualitas, maka satu sama lain berebutan untuk mencoba memperbaiki PBNU,” katanya.

Nasaruddin menegaskan pemerintah tidak berada dalam posisi untuk terlibat langsung dalam persoalan internal NU. Menurutnya, organisasi keagamaan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik dan dinamika internalnya.

“Jadi kita harus melihat sisi-sisi yang lain. Jadi saya juga diminta bicara, ‘Pak Nasaruddin sebagai Menteri Agama apa?’ No, NU itu punya caranya sendiri menyelesaikan setiap persoalan,” ujarnya.

Ibarat Persoalan Internal Organisasi

Ia mengibaratkan persoalan internal organisasi keagamaan seperti urusan rumah tangga yang tidak perlu dicampuri pihak luar. “Seperti rumah tangga kan, jangan ada yang mencampuri urusan rumah tangganya orang. Pagi-pagi dia berkelahi suaminya istrinya, tapi nanti malam pengantin baru lagi. Jadi jangan mencampuri,” kata Nasaruddin.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengingatkan bahwa campur tangan negara yang terlalu kaku dalam urusan keagamaan justru dapat berisiko bagi kehidupan demokrasi dan pemerintahan. “Kalau negara terlalu masuk secara rigid kepada urusan keagamaan orang, itu artinya tidak terjadi independensi dalam dunia keagamaan dan itu sangat berbahaya untuk pemerintah juga,” ucapnya.

Ia menambahkan, intervensi berlebihan berpotensi membuat agama kehilangan fungsi kritisnya terhadap kekuasaan. “Agama nanti pada akhirnya akan kehilangan hak kritis, potensi kritis. Dan potensi kritis agama itu penting untuk terjadinya balancing di dalam kehidupan beragama,” katanya.

Negara Memiliki Batas Kewenangan Atur Urusan Agama

Meski demikian, Nasaruddin menegaskan negara tetap memiliki batas kewenangan dalam mengatur urusan keagamaan, terutama ketika persoalan tersebut telah menyentuh ranah hukum pidana.

“Jadi ada hak-hak negara untuk mengatur agama kalau sudah misalnya ada konflik yang menjurus kepada pidana, tapi juga ada haknya keagamaan itu mengoreksi pemerintahan kalau itu menyimpang daripada misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga jarak sosial yang seimbang antara pemimpin agama dan pemimpin negara. “Jadi antara pimpinan agama dan pimpinan negara ini memang harus punya jarak sosial yang sangat balancing dan tidak bisa saling mencampuri,” katanya.

BACA JUGA: Tahun Baru Tak Akan Ada Banyak Kembang Api

Nasaruddin mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara tokoh agama dan negara. “Jangan tokoh agama terlalu masuk ke wilayah birokrasi pemerintahan, tapi juga sebaliknya jangan negara terlalu masuk mengurusi urusan kepercayaan umatnya,” ucapnya.

Menurut Nasaruddin Umar, prinsip keseimbangan sosial tersebut menjadi landasan kerja Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya.

“Nah, ini yang kita kerjakan di Kementerian Agama, social balancing ini. Dan itu saya kira bagus ya ada pembagian tugas,” tutup Nasaruddin.