Optimisme Panjang dari Fiskal: Purbaya-Taruhan Ekonomi Indonesia

NarayaPost – Di tengah lanskap global yang masih diselimuti ketidakpastian mulai dari perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga fragmentasi perdagangan Indonesia justru membaca peluang. Pemerintah menilai ekonomi nasional tengah memasuki fase baru yang lebih menjanjikan. Optimisme panjang itu disampaikan langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang melihat Indonesia berada di jalur ekspansi ekonomi jangka panjang hingga 2033.

“Jadi kita punya kemungkinan besar, bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia emas, bukan Indonesia suram,” ujar Purbaya dalam forum Indonesia Economics Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Pernyataan itu bukan sekadar retorika optimistis. Di baliknya, terdapat serangkaian indikator makroekonomi yang dinilai mulai selaras: pertumbuhan ekonomi yang membaik dari kuartal ke kuartal, inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang berlanjut, hingga tanda-tanda pemulihan sektor riil. Pemerintah menilai kombinasi faktor tersebut menjadi fondasi penting untuk memasuki siklus ekspansi ekonomi baru.

BACA JUGA: Rusia-Amerika Bahas Perjanjian Baru Pengendalian Senjata Nuklir

Ekonomi 2025: Dari Tekanan Menuju Konsolidasi

Menurut Purbaya, tahun 2025 menjadi titik balik. Setelah sempat menghadapi tekanan global dan domestik, ekonomi Indonesia justru menunjukkan perbaikan yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi membaik secara gradual, didukung oleh stabilitas harga dan kinerja perdagangan luar negeri yang solid.

Surplus perdagangan Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai USD 41 miliar, atau tumbuh sekitar 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah tren perlambatan perdagangan global, capaian ini dinilai menjadi bantalan penting bagi perekonomian nasional. Surplus tersebut tidak hanya menopang cadangan devisa, tetapi juga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Stabilitas ini tercermin dari arus modal asing yang masih masuk ke pasar keuangan domestik. Meski fluktuasi global kerap memicu volatilitas jangka pendek, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap cukup kuat untuk menarik investor.

“Menurut saya ekonomi Indonesia sangat baik dan membangun optimisme,” ujar Purbaya.

Optimisme ini sejalan dengan pandangan banyak ekonom yang melihat Indonesia relatif lebih resilien dibandingkan sejumlah negara berkembang lain, terutama karena struktur konsumsi domestik yang besar dan ketergantungan utang luar negeri yang masih terkendali.

Optimisme Panjang dari Sektor Riil Bergerak, Daya Beli Mulai Pulih

Salah satu sinyal penting dari pemulihan ekonomi adalah pergerakan sektor riil. Sejak paruh kedua 2025, aktivitas manufaktur kembali menunjukkan ekspansi. Indeks aktivitas pabrik yang sebelumnya tertekan mulai bergerak ke zona positif, menandakan peningkatan produksi dan pesanan baru.

Di sisi lain, penjualan ritel mulai meningkat, seiring membaiknya daya beli masyarakat. Purbaya menyebut bahwa pemulihan ini juga tercermin dari penjualan kendaraan bermotor yang kembali naik, sebuah indikator klasik pergerakan konsumsi kelas menengah.

“Jadi kalau uang cukup di sistem, ekonomi bergerak, daya beli membaik, retail penjualan naik, dan penjualan mobil dan motor juga naik,” ujarnya.

Pemerintah melihat likuiditas sebagai kunci. Dengan memastikan uang beredar cukup di sistem keuangan, konsumsi dan investasi dapat kembali bergerak. Dalam konteks ini, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial, terutama dalam menjaga keseimbangan antara stimulus dan stabilitas.

Kepercayaan konsumen terhadap pemerintah pun menunjukkan tren positif. Indeks kepercayaan konsumen berada di level optimistis, mencerminkan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospek ke depan.

“Jadi kondisi kita sekarang amat baik, stabilitas sosial, politik terjaga,” kata Purbaya.

Fiskal Ekspansif, Tapi Tetap Berhati-hati

Di balik optimisme tersebut, pemerintah menekankan bahwa pembalikan arah ekonomi tidak terjadi secara otomatis. Kebijakan fiskal menjadi instrumen utama, namun dijalankan dengan kehati-hatian.

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical, yakni memperlebar defisit anggaran ketika ekonomi melambat untuk mendorong pertumbuhan. Defisit anggaran memang meningkat dari kisaran 2,5 persen menuju 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi masih dijaga di bawah batas konstitusional 3 persen.

“Itu adalah program kontrol siklikal yang kita kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun sekarang jadi mulai-mulai. Tapi itu kita lakukan tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal,” tegas Purbaya.

Rasio utang pemerintah juga disebut tetap terkendali. Dalam konteks global, rasio utang Indonesia masih relatif moderat dibandingkan banyak negara lain, memberi ruang fiskal yang cukup untuk merespons guncangan ekonomi.

Belanja negara pada awal 2026 bahkan digelontorkan lebih awal. Strategi ini bertujuan menjaga momentum pertumbuhan, terutama pada sektor-sektor padat karya dan proyek infrastruktur yang memiliki efek pengganda besar terhadap ekonomi.

Reformasi Penerimaan Negara

Selain belanja, sisi penerimaan negara juga menjadi fokus. Pemerintah melakukan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk memperkuat basis penerimaan. Langkah ini mencakup perbaikan tata kelola, digitalisasi, serta penguatan pengawasan.

Upaya tersebut dinilai penting agar ekspansi fiskal tidak hanya bergantung pada utang, melainkan ditopang oleh penerimaan negara yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, reformasi ini diharapkan meningkatkan rasio pajak Indonesia yang selama ini masih relatif rendah dibandingkan potensi ekonominya.

Sejumlah lembaga internasional seperti World Bank dan IMF dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya penguatan penerimaan domestik sebagai fondasi stabilitas fiskal jangka panjang.

Optimisme Panjang Melalui Target 2026

Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,5–6 persen. Angka ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan dalam APBN yang sebesar 5,4 persen.

“Jadi ini adalah prediksi kita di bulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 sampai 6 persen,” kata Purbaya.

Target ini mencerminkan keyakinan bahwa momentum pemulihan 2025 dapat berlanjut, ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, serta kinerja ekspor yang masih solid. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko eksternal, termasuk kebijakan moneter negara maju dan dinamika geopolitik.

Membaca Siklus: Dari Resesi ke Ekspansi Baru

Dalam paparannya, Purbaya juga menyinggung pola siklus bisnis Indonesia. Menurutnya, ekonomi nasional pernah mengalami fase ekspansi panjang pada 2009–2020 sebelum terhantam resesi akibat pandemi dan tekanan global.

“Kalau kita lihat di sini, terakhir. Kita ekspansi dari tahun 2009 sampai 2020. Abis resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi,” ujarnya.

Ia menilai bahwa Indonesia kini berada di awal fase ekspansi baru. Jika kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dijaga konsisten, fase ini berpotensi berlangsung hingga satu dekade.

“Kalau kita betul, bisa pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033,” imbuhnya.

Pandangan ini sejalan dengan konsep demographic dividend yang masih dimiliki Indonesia hingga awal 2030-an, di mana jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya. Jika dimanfaatkan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, bonus demografi ini dapat menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang.

Antara Optimisme dan Tantangan

Meski prospek terlihat cerah, tantangan tetap ada. Ketimpangan pendapatan, kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan pada komoditas masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau dan digital membutuhkan investasi besar serta reformasi struktural yang tidak selalu mudah.

Namun bagi Purbaya, kunci terletak pada konsistensi kebijakan dan stabilitas. Dengan menjaga disiplin fiskal, memperkuat penerimaan negara, serta memastikan likuiditas ekonomi, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya keluar dari tekanan jangka pendek, tetapi juga melangkah mantap menuju visi besar pembangunan.

Optimisme itu kini menjadi taruhan kebijakan. Apakah Indonesia benar-benar mampu menjaga ekspansi hingga 2033, akan sangat ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan, sekaligus kehati-hatian dalam mengelola risiko. Bagi pemerintah, pilihan sudah jelas: menjaga momentum, mengelola fiskal dengan cermat, dan memastikan bahwa peluang “Indonesia Emas” tidak sekadar menjadi slogan, melainkan realitas ekonomi yang dirasakan luas oleh masyarakat.

Jalan Panjang Menuju Ekspansi Berkelanjutan

Optimisme yang disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa pada dasarnya mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas negara dalam mengelola siklus ekonomi. Namun, optimisme fiskal tidak berdiri di ruang hampa. Ia berhadapan langsung dengan realitas struktural ekonomi Indonesia yang selama puluhan tahun ditandai oleh ketergantungan pada konsumsi, fluktuasi harga komoditas, serta produktivitas tenaga kerja yang belum merata.

Dalam konteks ini, strategi fiskal ekspansif yang ditempuh pemerintah bukan semata soal memperbesar belanja atau menjaga defisit di bawah ambang batas. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi instrumen untuk membeli waktu memberi ruang bagi reformasi struktural agar berjalan tanpa tekanan sosial yang berlebihan. Pemerintah tampak menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun rapuh justru berpotensi memicu ketimpangan dan instabilitas jangka panjang.

Belanja negara yang digelontorkan lebih awal pada 2026, misalnya, bukan hanya dimaksudkan sebagai stimulus jangka pendek. Ia juga diarahkan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan rumah tangga agar siklus optimisme tidak terputus. Dalam banyak pengalaman negara berkembang, kepercayaan sering kali menjadi variabel penentu: ketika dunia usaha menunda investasi dan masyarakat menahan konsumsi, pemulihan ekonomi dapat tertahan meski indikator makro terlihat stabil.

Reformasi Negara Jadi Penyangga Penting

Di sisi lain, reformasi penerimaan negara menjadi penyangga penting agar ekspansi fiskal tidak berujung pada tekanan utang. Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menunjukkan kesadaran bahwa ruang fiskal Indonesia ke depan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama. Digitalisasi, pengawasan berbasis data, serta perluasan basis pajak menjadi agenda krusial, terutama di tengah ekonomi digital yang berkembang pesat namun sering kali luput dari pemajakan optimal.

Namun tantangan terbesar mungkin terletak pada sektor riil dan ketenagakerjaan. Pemulihan manufaktur dan ritel yang mulai terlihat sejak paruh kedua 2025 perlu diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Tanpa itu, daya beli masyarakat berisiko stagnan dan pertumbuhan ekonomi kembali bertumpu pada segelintir sektor. Pemerintah dituntut memastikan bahwa ekspansi ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

BACA JUGA: Minta Maaf Atas Protes Maut, Presiden Iran: Kami Marah

Faktor Eksternal Jadi Variabel Tak Tentu

Faktor eksternal juga tetap menjadi variabel yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Normalisasi kebijakan moneter di negara maju, perlambatan ekonomi global, hingga tensi geopolitik dapat sewaktu-waktu memicu tekanan pada pasar keuangan dan perdagangan internasional. Dalam situasi seperti ini, stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat menjadi benteng utama, sementara koordinasi kebijakan fiskal dan moneter harus terus dijaga agar tidak saling meniadakan.

Meski demikian, narasi besar yang dibangun pemerintah adalah soal momentum. Dengan bonus demografi yang masih terbuka hingga awal 2030-an, Indonesia memiliki jendela kesempatan yang tidak panjang. Jika fase ekspansi yang disebut Purbaya benar-benar dapat dijaga hingga 2033, maka satu dekade tersebut akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pada titik inilah optimisme fiskal bertemu dengan taruhan kebijakan jangka panjang. Ekspansi ekonomi bukan sekadar persoalan tumbuh lebih cepat, melainkan tumbuh lebih cerdas. Pemerintah kini berada pada persimpangan penting: menjaga keseimbangan antara keberanian mendorong pertumbuhan dan kehati-hatian mengelola risiko. Hasil dari pilihan-pilihan inilah yang kelak menentukan apakah “Indonesia Emas” menjadi kenyataan atau hanya catatan ambisi dalam dokumen kebijakan.