PAN Nyatakan Setuju soal Evaluasi Gaji DPR
NarayaPost – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa fraksinya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota Dewan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkesinambungan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujar Putri, Sabtu (30/8/2025).
Lebih lanjut, Putri mendorong seluruh anggota fraksinya untuk terus mengedepankan sikap sederhana serta fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya sekadar gaya hidup, tetapi juga mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima anggota DPR merupakan titipan dari rakyat.
BACA JUGA: Ayah Affan Kurniawan Minta Publik Percaya Proses Hukum Terhadap Polisi
PAN Terus Berkomitmen Melayani Rakyat
“Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. Putri menambahkan, “Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.”
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang dipicu oleh mencuatnya isu tunjangan rumah dinas DPR sebesar Rp 50 juta. Massa aksi, yang terdiri dari mahasiswa hingga buruh, turun ke jalan dan menggelar protes di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Gelombang aksi tersebut berlanjut dalam beberapa hari terakhir di berbagai titik, termasuk kawasan Ibu Kota.
Adi Prayitno Nilai Unjuk Rasa Bentuk Luapan Kecewa
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai unjuk rasa itu sebagai luapan kekecewaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah saat ini.
“Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah nyari kerja, tunjangan Dewan dinaikkan. Di saat rakyat berkelahi dengan hidupnya, malah banyak yang rangkap jabatan dan pajak rakyat naik,” kata Adi, Sabtu (30/8/2025).
Adi juga mengingatkan agar anggota DPR menjaga ucapan dan perilakunya di hadapan publik. “Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes, dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.
Ia menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah, termasuk alasan macetnya jarak tempuh Bintaro–Senayan.
Soroti Pernyataan Dewan yang Kurang Tepat
“Salah satunya itu (bahasa kasar kepada rakyat) pemantiknya. Termasuk pernyataan Dewan yang merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah. Juga pernyataan Dewan jarak tempuh Bintaro-Senayan macet, makanya butuh tunjangan rumah,” jelas Adi.
“Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat,” pungkasnya.
BACA JUGA: Situasi Terkini, Ricuh Demo Jakarta: DPR RI, Polda Metro, Brimob Kwitang, Hingga Polres Jaktim
Sebagai catatan, aksi terkait gaji dan tunjangan DPR terus berlanjut hingga Sabtu (30/8/2025), dengan titik demonstrasi antara lain di Polda Metro Jaya, gedung DPR, hingga Markas Brimob.
PAN Dukung Evaluasi Tunjangan DPR, Publik Desak Wakil Rakyat Lebih Peka
Pernyataan Putri Zulkifli Hasan menegaskan sikap Fraksi PAN yang siap mendukung evaluasi fasilitas DPR sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Namun, gelombang protes mahasiswa dan buruh menunjukkan besarnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tersebut.
Di tengah kritik keras, masyarakat berharap wakil rakyat dapat lebih peka terhadap kondisi riil rakyat, menjaga ucapan, dan menunjukkan komitmen nyata untuk melayani dengan kesederhanaan.
