Papua Dianggap Tidak Aman, Amerika Keluarkan Peringatan Perjalanan Tingkat 4
NarayaPost- Papua dianggap tidak aman oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam rilis resmi melalui laman travel.state.gov tertanggal 30 April 2025, Departemen Luar Negeri AS menetapkan dua wilayah di Indonesia—Papua Tengah dan Papua Pegunungan—sebagai zona merah perjalanan atau Level 4: Do Not Travel. Artinya, warga negara AS dilarang bepergian ke wilayah tersebut karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.
Penetapan status tertinggi ini didasarkan pada meningkatnya konflik bersenjata, risiko penculikan, serta kerusuhan sipil yang kerap terjadi di Papua. Kelompok separatis seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) disebut sebagai aktor utama dalam berbagai aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, termasuk warga asing. Beberapa insiden penculikan yang melibatkan WNA, seperti kasus warga Selandia Baru di Kabupaten Nduga, menjadi perhatian utama pemerintah AS dalam menerbitkan kebijakan ini.
Selain ancaman keamanan, infrastruktur yang minim dan keterbatasan fasilitas darurat di wilayah Papua juga menjadi faktor pertimbangan. Pemerintah AS menyatakan tidak dapat menjamin bantuan konsuler atau evakuasi cepat bila terjadi insiden terhadap warganya di daerah tersebut. Pegawai Kedutaan Besar AS pun harus mendapatkan izin khusus sebelum diperbolehkan masuk ke wilayah Papua Tengah maupun Papua Pegunungan.
Sementara itu, Indonesia secara keseluruhan masih berada pada Level 2: Exercise Increased Caution, atau diminta lebih waspada dalam beraktivitas, terutama karena potensi ancaman terorisme dan bencana alam. Namun, pengecualian tegas diberikan kepada Papua yang kini secara resmi dicap sebagai kawasan paling berisiko di Indonesia oleh pemerintah AS.
Larangan perjalanan ini menjadi sinyal serius bagi pemerintah Indonesia. Selain berdampak pada sektor pariwisata dan persepsi investasi asing, status “Papua dianggap tidak aman” dari negara besar seperti Amerika Serikat juga memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas wilayah timur Indonesia. Diperlukan langkah nyata untuk membangun pendekatan keamanan yang humanis, memperkuat layanan publik di daerah konflik, serta membuka dialog terbuka antara negara, masyarakat adat, dan kelompok separatis.
Kini, dunia memandang Papua bukan sekadar wilayah geografis, melainkan cermin dari tantangan nasional yang harus ditangani dengan bijak. Jika status ini terus berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi isolasi diplomatik di sektor-sektor vital.
