“Secara konstitusional, kewenangan ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” ujar Zulhas dalam keterangan resminya, Minggu (9/11/2025).
Partai Amanat Nasional Mendukung Karena Dasar Pertimbangan Sejarah
Ia menuturkan bahwa keputusan partainya mendukung pemberian gelar tersebut dilandasi oleh pertimbangan sejarah dan jasa kedua tokoh terhadap bangsa. “Alasan PAN setuju, pertama, sebagai presiden tentu memiliki jasa, pengorbanan, sekaligus prestasi buat kemajuan bangsa dan negara. Menjadi pemimpin nasional tentu penuh dengan dinamika sejarah dan perspektif penilaian,” katanya.
BACA JUGA: Le Cordon Bleu, Sekolah Masak Paling Bergengsi di Dunia
Zulhas menambahkan, setiap tokoh bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan, namun hal itu tidak mengurangi nilai perjuangan yang telah mereka ukir selama memimpin negara. “Sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna. Ada perspektif kebaikan dan kekurangan. Hal itu wajar saja. Tetapi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, setiap presiden akan menjalani fase sejarah dan narasi perjuangan tersendiri yang ditorehkan dalam setiap perjalanan bangsa dari generasi ke generasi selanjutnya,” ujarnya.
Zulhas Sebut Pemberian Gelar Sebagai Makna Simbolis
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto dan Gus Dur tidak semata urusan administratif, melainkan juga memiliki makna simbolik bagi bangsa Indonesia. Ia menilai hal ini merupakan bentuk pengakuan kolektif dan legitimasi nasional atas jasa para pemimpin terdahulu.
“Berupa pengusulan dari daerah dan organisasi maupun sebagai simbolisme sejarah berupa peneguhan nilai perjuangan dan keteladanan sebagai pemimpin nasional,” kata Zulhas.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan bagian dari upaya menumbuhkan budaya bangsa yang menghargai perjuangan dan keteladanan. “Pemberian gelar pahlawan kepada presiden adalah bagian dari menciptakan budaya bangsa yang baik dalam memberikan nilai perjuangan, Nasionalisme Indonesia, keteladanan, dan optimisme,” pungkasnya.
BACA JUGA: Militer Myanmar Klaim Hancurkan Hampir 150 Bangunan Penipuan Daring
Kesepahaman Pemerintah-Partai Politik
Pernyataan dukungan Partai Amanat Nasional terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Abdurrahman Wahid menegaskan adanya kesepahaman antara pemerintah dan partai politik mengenai pentingnya penghargaan terhadap jasa pemimpin bangsa. Melalui penjelasan Zulkifli Hasan, sikap PAN terlihat berupaya menempatkan keputusan tersebut dalam kerangka konstitusional sekaligus historis. Ia menekankan bahwa gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dalam perjalanan bangsa.
Pandangan itu memperlihatkan bagaimana partai politik berperan dalam mendukung upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan nasional. Dengan menyoroti sisi kemanusiaan dan dinamika kepemimpinan para presiden terdahulu, pernyataan PAN turut memperkuat narasi bahwa setiap pemimpin memiliki ruang untuk dikenang melalui jasa dan pengorbanan yang telah diberikan. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Gus Dur, jika terealisasi, akan menjadi bagian dari rangkaian upaya negara untuk meneguhkan nilai keteladanan dan nasionalisme lintas generasi.
Dalam konteks itu, dukungan Partai Amanat Nasional mencerminkan kesadaran politik akan pentingnya menjaga kesinambungan sejarah serta penghargaan terhadap figur-figur yang memberi warna dalam perjalanan bangsa Indonesia.
