Pembatasan Game Online Jadi Pro Kontra, Ini Penjelasan Istana

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan adanya pembatasan terhadap game online yang mengandung unsur kekerasan seperti PUBG setelah insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Adanya pembatasan game online ini menimbulkan reaksi beragam di tengah masyarakat, sebagian mendukung langkah tersebut demi keamanan generasi muda, sementara lainnya menilai pembatasan berpotensi mengganggu kebebasan bermain dan kreativitas anak muda di dunia digital. Istana pun memberikan penjelasan terkait dengan arah kebijakan tersebut.

Pembatasan Game Online Lebih pada Penataan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan klarifikasi agar arahan Presiden tidak dipahami secara keliru. Ia menegaskan bahwa maksud pembatasan bukan untuk melarang, tetapi lebih kepada penataan. “Hanya kan, mohon maaf juga, jangan disalahartikan ya, artinya pembatasan mana, pembatasan ini adalah lebih kepada pengaturan,” ujar Prasetyo di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, meskipun game online bukan satu-satunya faktor penyebab peristiwa ledakan di sekolah tersebut, namun tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. “Memang kemudian, kasus yang kemarin, game bukanlah satu-satunya penyebab tetapi tentu kita juga menyadari banyak hal yang harus kita telaah ulang hal-hal yang sekiranya itu berdampak yang kurang baik,” jelasnya.

BACA JUGA: MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

Dugaan Perundungan Mungkin Terpicu Game Online

Lebih lanjut, Pras menambahkan bahwa persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya terkait game online. Ia menyebut Istana juga akan menyoroti dugaan adanya tindakan perundungan yang mungkin menjadi pemicu utama peristiwa tersebut.

“Kalau kemudian kasus yang kemarin itu karena akibat perundungan, sebagaimana juga yang sudah pernah kami sampaikan, itu juga harus sebagian dari yang menjadikan perhatian bagi kita semua,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Supaya perundungan-perundungan, apalagi yang mengarah kepada kekerasan, itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama-sama dari lingkungan keluarga kemudian lingkungan di sekitar tempat tinggal di lingkungan sekolah di lingkungan pergaulan kira-kira begitu maknanya,” tambah Pras.

Terkait rencana pengaturan game online, Pras menyebutkan bahwa Istana telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. “Ya, ada pembicaraan,” ucapnya singkat.

BACA JUGA: 78 Persen Perceraian Diajukan Istri, Ini 6 Faktor Pendorongnya

Kebijakan Pembatasan Bukan untuk Dilarang!

Arah kebijakan pembatasan game online yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menandai upaya pemerintah dalam menanggapi keresahan publik usai insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Meski menuai perdebatan, penjelasan dari Mensesneg Prasetyo Hadi memperjelas bahwa pembatasan tersebut bukan bentuk pelarangan, melainkan langkah pengaturan agar aktivitas bermain game tidak memberikan dampak negatif terhadap pelajar. Pemerintah menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berpotensi memicu perilaku menyimpang, termasuk pengaruh konten digital yang mengandung kekerasan.

Di sisi lain, Istana juga menyoroti pentingnya penanganan kasus perundungan sebagai bagian dari akar masalah yang mungkin mendorong tindakan berbahaya di lingkungan sekolah. Pernyataan Pras menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, langkah lanjutan pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan generasi muda dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kebijakan ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang aman, beretika, dan bebas dari kekerasan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.