Pemberantasan Korupsi di RI Disebut Prabowo Sudah Berat

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, namun ia mengingatkan bahwa upaya tersebut tidak bisa diselesaikan secara cepat dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen bangsa.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/11). Prabowo meminta masyarakat memahami tantangan besar yang ia hadapi dalam menjalankan tugas tersebut.

Prabowo Bertekad Lakukan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

“Saya bertekad untuk memberantas korupsi dari Indonesia. Memang, saya minta pengertian. Masalahnya sudah sangat berat, tidak bisa dalam satu dua hari,” kata Prabowo.

BACA JUGA: Tragedi Nahas Kebakaran Apartemen di Hong Kong Tewaskan Ratusan Korban

“Saya tidak punya tongkat Nabi Musa, saya tidak punya,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan publik sangat diperlukan untuk mendorong pemberantasan korupsi. “Saya mohon dukungan saudara-saudara, kita harus memberantas korupsi dari Indonesia ini,” ucapnya.

Singgung Persoalan Anggaran Negara yang Kerap Diganggu

Prabowo juga menyinggung persoalan anggaran negara yang sering diganggu serta praktik mark-up proyek yang terjadi di berbagai sektor. “Dan kita punya sistem ya, memang ini masalahnya. Anggaran dirongrong, mark-up di mana-mana. Saya minta menteri-menteri, awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” tegasnya.

Ia memberikan peringatan keras kepada para birokrat dan pejabat yang masih berani memainkan anggaran negara. “Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat, kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran. Mengira bahwa kita bodoh semua, markup-markup barang harganya Rp 10 juta dinaikin 150 kali,” ujar Prabowo.

“Jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu,” sambungnya.

Setiap Rupiah Harus Dimanfaatkan Secara Maksimal

Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. “Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah, kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat. Waspadai ya, ini banyak menteri di sini,” tandasnya.

Sejumlah pejabat juga hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, MenPANRB Rini Widyantini, MenPPPA Arifah Fauzi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkomdigi Meutya Hafid, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

BACA JUGA: KPK Pertimbangkan Eksekusi Ira Puspadewi Cs Dulu Atau Tidak

Pernyataan Sikap Terhadap Pemberantasan Korupsi

Pernyataan Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 menutup rangkaian acara dengan penegasan sikap pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti beratnya persoalan korupsi yang telah mengakar serta pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mengatasinya. Ia menekankan bahwa proses pembenahan tidak dapat berlangsung seketika, seraya mengingatkan adanya potensi penyimpangan anggaran yang masih terjadi di berbagai lini birokrasi dan kementerian.

Melalui peringatan tegas kepada para pejabat, Prabowo menyoroti praktik mark-up dan penyalahgunaan anggaran yang selama ini menghambat efektivitas program negara. Ia meminta para menteri untuk memperketat pengawasan internal dan memastikan setiap rupiah digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Penekanannya terhadap sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan guru dan perbaikan fasilitas sekolah, menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengarahkan anggaran ke bidang yang dianggap vital bagi pembangunan.

Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara dalam acara tersebut turut memperlihatkan konsolidasi internal pemerintah dalam mendukung agenda bersih-bersih birokrasi. Melalui pernyataan terbuka ini, Prabowo menegaskan kembali arah kebijakan pemerintahannya sekaligus memberikan sinyal bahwa perbaikan tata kelola negara menjadi salah satu fokus utama yang akan terus dikawal ke depan.