Pemerintah RI Setop Impor Beras Tahun Depan: Ini Alasannya

NarayaPost – Pemerintah Indonesia memastikan setop impor beras tahun depan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menegaskan pencapaian swasembada beras.

Hal ini ditetapkan dalam Rapat Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman serta perwakilan dari kementerian/lembaga (KL) lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Pusat Statistik.

Saat dimintai keterangan usai rapat, Zulhas enggan berkomentar banyak. Ia langsung melempar penjelasan hasil rapat tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono.

BACA JUGA : THR untuk Guru-ASN Ditambah oleh Purbaya

Tatang Yuliono menyampaikan bahwa semua kebutuhan beras di Indonesia diperkirakan akan dipenuhi dari sumber domestik pada tahun depan. Hal ini mengakibatkan pemerintah memutuskan untuk tidak membuka keran impor beras, meski sebelumnya ada usulan impor beras industri dari sejumlah kementerian terkait. Usulan tersebut kemudian dibatalkan karena kondisi pasokan beras nasional dipandang sangat kuat.

“Nggak ada (kuota impor beras), semuanya (beras konsumsi dan industri) nggak ada,” jelas Tatang.

Untuk tahun 2026 mendatang, pemerintah lebih banyak membuka keran impor untuk kebutuhan industri. Total ada sebanyak 4,86 juta ton komoditas-komoditas industri, mulai dari gula hingga garam.

Salah satu contohnya seperti gula, di mana untuk tahun 2026 mendatang pemerintah akan membuka keran impor sebanyak 3.124.394 ton untuk gula industri dan 508.360 ton untuk gula Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Kawasan Berikat (KITE KB).

“Konsumsi kita enggak ada impor. Jadi untuk konsumsi kita tidak ada impor,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pemerintah akan segera mengumumkan swasembada beras dan jagung pada awal tahun 2026. Hal ini didukung dengan capaian RI yang berhasil mencatatkan surplus produksi beras sebesar 4,7 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya sempat memaparkan, periode Januari s.d Desember 2025, produksi beras RI mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54% dibandingkan dengan periode tahun 2024.

Tidak hanya beras, produksi jagung RI juga mencatatkan tren positif. Dalam periode yang sama, produksi jagung RI tembus 16,55 juta ton atau naik 9,34% dibandingkan periode tahun 2024.

Selaras dengan capaian RI tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada akhir bulan ini atau awal tahun depan akan mengumumkan bahwa Indonesia berhasil swasembada beras.

“Satu tahun ini kita sudah bisa swasembada, nanti Mentan akan umumkan akhir Desember (atau awal Januari) bahwa kita sudah swasembada,” ucap Zulhas.

Langkah pemerintah ini telah disambut baik oleh kelompok petani, yang selama ini mendukung penuh upaya peningkatan produktivitas sawah dan penguatan harga di tingkat petani. Berdasarkan data pemerintah, jumlah beras yang berhasil diproduksi dan dipanen menunjukkan tren positif dan menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pangan di masa mendatang.

BACA JUGA : Sertifikat Halal Akan Diberikan Gratis untuk Sejumlah UMK 2026

Perubahan strategi impor ini juga membawa dampak pada panggung internasional, di mana Indonesia dipandang sebagai contoh negara yang berhasil meminimalisir ketergantungan pada impor pangan melalui perbaikan produktivitas domestik. Kondisi ini bisa mendorong harga beras dunia mengalami penyesuaian karena salah satu pasar besar mengurangi permintaan impor.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah untuk setop impor beras tahun depan adalah langkah besar yang melibatkan upaya panjang dalam sektor pertanian nasional. Dengan modal surplus produksi dan stok yang kuat, Indonesia semakin mendekati cita-cita swasembada pangan sekaligus memperkuat posisi tawar di pasar global.