Pemerintah Tangani Bencana Banjir di Sumatera Secara Nasional

NarayaPost – Pemerintah menjadikan penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total.”

“Salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Seluruh kementerian dan lembaga, lanjutnya, juga telah diinstruksikan ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

“Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.”

“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” tutur Pratikno.

BACA JUGA: Reuni Akbar 212 Minta Penetapan Status Bencana Nasional

Prabowo, kata Pratikno, juga menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

“Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” ucap Pratikno.

Saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno hanya menyebut bencana ditangani secara nasional.

“Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera.”

“Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” terang Pratikno.

Pratikno menyatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang.

“Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir.”

“Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ungkapnya.

Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa (25/11/2025) lalu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah total korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera hingga Rabu pukul 17.00 mencapai 770 jiwa, 463 orang hilang, serta 2,6 ribu orang terluka.

Jumlah orang yang terdampak mencapai 3,1 juta jiwa, dari 50 kabupaten/kota, serta lebih dari 592 ribu orang masih mengungsi.

Kerusakan Lingkungan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, selain cuaca ekstrem.

Teddy menegaskan, seiring penanganan dampak bencana dan penyelamatan warga terdampak, pemerintah juga mengevaluasi dan menyelidiki secara menyeluruh kerusakan lingkungan yang ada di tiga provinsi tersebut.

“Seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga.”

“Dan selain faktor cuaca ekstrem, tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius.”

“Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” ucap Teddy.

Selidiki Kayu Gelondongan

 Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menurunkan tim gabungan, untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir  di Sumatera.

“Kami (Polri) secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan, dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” terang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Apabila ditemukan pelanggaran, kata Listyo, maka akan diproses oleh kepolisian.

Bebaskan Penjarah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pelaku penjarahan beberapa toko swalayan di Sibolga, Sumatera Utara, yang diamankan kepolisian beberapa waktu lalu, telah dibebaskan.

“Terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan, sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan.”

“Semuanya kami lepas,” beber Kapolri.

BACA JUGA: Kayu Terbawa Banjir Sumatera, Ada Kemungkinan Praktik Ilegal

Kapolri mengungkapkan, pembebasan dilakukan karena pelaku merupakan korban terdampak bencana banjir bandang yang membutuhkan makanan.

“Kami juga paham saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Sibolga mengamankan 16 pelaku yang diduga terlibat dalam penjarahan di beberapa toko swalayan.

Para pelaku itu berinisial MHH (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18), dan BNH (17).

Mereka diduga mengambil sejumlah barang, mulai dari makanan, minuman, hingga sabun. (*)