Pemprov DKI Diminta Manfaatkan Aset Tanah Tak Terpakai untuk Lahan Pemakaman

NarayaPost, Jakarta – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bun Joi Phiau, meminta Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan aset lahan milik Pemprov DKI yang tidak digunakan sebesar Rp544 miliar, untuk mengatasi krisis lahan pemakaman.

Bun menyinggung Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2024, yang mengungkap Pemprov DKI Jakarta memiliki tanah tidak digunakan dengan nilai sebesar Rp544 miliar.

“Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI juga harus terus mencarikan lahan untuk dijadikan kuburan.”

“LKPD DKI tahun 2024 menunjukkan Pemprov DKI punya lahan yang masih belum digunakan.”

“Bahkan, nilai keseluruhan lahan-lahan tersebut mencapai Rp544 miliar apabila dihitung.”

“Ini masih bisa dimanfaatkan sebagai lahan pemakaman,” katanya, Sabtu (25/10/2025).

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Fajar Sauri mengungkapkan, tinggal 118.348 petak pemakaman yang tersedia di DKI Jakarta.

Apabila diisi oleh rata-rata 100 jenazah per hari, maka diperkirakan petaknya akan habis 3 tahun lagi. 

Pemprov DKI Jakarta, kata Bun, harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.

“Jakarta sedang berhadapan dengan masalah pelik berupa krisis lahan pemakaman.”

“Diperkirakan kita akan kehabisan lahan pemakaman tiga tahun lagi.”

“Jika itu dibiarkan terjadi, maka warga Jakarta akan kesulitan untuk mencari tempat pemakaman bagi keluarga dan bahkan dirinya sendiri,” bebernya.

BACA JUGA: Pramono Anung Bakal Jadikan Makam Korban Covid-19 Sebagai Pemakaman Umum

Bun mengkhawatirkan masalah kekurangan petak pemakaman ini bisa menjadi krisis spiritual, juga menimbang masyarakat Jakarta yang religius, sangat memerhatikan aspek-aspek spiritual, salah satunya ritual mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya.

“Jangan sampai juga, isu kekurangan lahan ini menjadi masalah spiritual nantinya.”

“Warga kita sangat memerhatikan aspek religius dalam kehidupannya, termasuk dalam hal mengantarkan yang wafat menuju tempat peristirahatan terakhirnya.”

“Oleh karena itu, Pemprov DKI harus memastikan ketersediaan lahan pemakaman yang cukup bagi warga Jakarta beserta keluarganya.

Supaya, warga bisa merasa tenang mengenai keperluannya mencari tempat peristirahatan terakhir itu,” imbuhny.

Bun mendukung opsi penimbunan jenazah sebagai solusi menghadapi keterbatasan lahan tersebut.

Namun, ia meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada warga ibu kota perihal mengapa itu harus dilakukan.

“Salah satu opsi yang kemudian muncul adalah penimbunan jenazah di satu petak makam yang sama.”

“Artinya, petak pemakaman yang sudah ada jenazahnya bisa diisi oleh jenazah baru dari keluarga yang sama setelah beberapa lama.”

“Ini bisa jadi solusi menghadapi penyempitan lahan kuburan di Jakarta.”

“Kendati demikian, ini merupakan isu sensitif.”

“Sehingga, Pemprov DKI harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlunya melakukan penimbunan jenazah tersebut.”

BACA JUGA: Pramono Anung Izinkan Lelang Proyek Dilakukan Sejak November Agar Anggaran Tak Menumpuk

“Hal ini penting supaya warga juga mengetahui pokok permasalahan yang sedang kita hadapi bersama-sama,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan mengalihfungsikan makam-makam korban Covid-19 yang keluarganya tidak diketahui atau tidak ada, sebagai makam umum.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kurangnyan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) di Ibu Kota.

Pramono akan menggelar rapat khusus untuk membahas penyelesaian masalah kurangnya lahan TPU ini.

“Untuk makam-makam Covid yang pada waktu itu hampir sebagian yang di Jakarta mereka keluarganya tidak ada, maka yang seperti itu juga akan kita gunakan untuk taman pemakaman umum,” ujar Pramono di kolong Tol Wiyoto Wiyono, Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara, Kamis (23/10/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, katanya, segera menyelesaikan persoalan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang semakin menumpuk.

Pramono mengaku telah menginstruksikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, agar mencari solusi pembukaan lahan TPU baru di lokasi yang memungkinkan.

BACA JUGA: Ini Respons Erick Thohir Usai IOC Larang Indonesia Gelar Kejuaraan Dunia Gegara Tolak Kedatangan Atlet Israel

Saat ini, lanjutnya, hanya tersisa sekitar 11 TPU yang masih dapat menerima jenazah tanpa harus ditumpuk.

“Inilah problem riil sebagai salah satu kota besar yang ada di Jakarta, dan saya menyampaikan apa adanya.”

“Sehingga dengan demikian, kami akan mencari solusi agar membuka TPU-TPU baru,” imbuh Pramono.

Ia mengungkapkan, dari 80 TPU yang ada di Jakarta saat ini, sebanyak 69 di antaranya sudah penuh, dan hanya menerima pelayanan makam dengan sistem tumpang yang dilakukan dengan makam keluarga.

“TPU di Jakarta itu kurang lebih ada 80 lebih, dan memang sekarang ini hampir 60 lebih yang sudah penuh.”

“Kemudian bisa diadakan adalah secara ditumpangkan di atasnya.”

“Dan tentunya ini menjadi problem, persoalan yang harus ditangani oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ungkapnya.