Penduduk Jakarta Bukan 42 Juta Jiwa Seperti Laporan PBB

Pemprov DKI Jakarta mengklarifikasi jumlah penduduk resmi DKI Jakarta saat ini berada di kisaran 11 juta jiwa, bukan 42 juta orang.
750 x 100 AD PLACEMENT

NarayaPost – Pemprov DKI Jakarta mengklarifikasi jumlah penduduk resmi DKI Jakarta saat ini berada di kisaran 11 juta jiwa, bukan 42 juta orang, seperti yang tercantum dalam laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2025 Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah 11.010.514 jiwa,” ungkap Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Chico menjelaskan, angka 42 juta yang dirilis PBB bukan merujuk pada jumlah penduduk ber-KTP Jakarta, melainkan jumlah orang yang beraktivitas di wilayah Jakarta setiap hari.

BACA JUGA: Pengangguran Terbuka di Jakarta Diklaim Turun Jadi 6,05 Persen

Menurut Chico, setiap hari jutaan orang dari wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) masuk ke Jakarta untuk bekerja, sekolah, kuliah, berobat atau mengurus keperluan lain.

Besarnya arus pergerakan manusia inilah yang menjadi dasar perhitungan PBB hingga menghasilkan angka 42 juta.

Sebelumnya, laporan bertajuk World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results yang dipublikasikan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB pada 23 November 2025, menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia, dengan populasi sekitar 42 juta jiwa.

Dalam laporan itu disebutkan, kota-kota kini menampung sekitar 45 persen dari populasi global yang mencapai 8,2 miliar jiwa.

Jakarta berada di peringkat teratas, diikuti Dhaka (Bangladesh) dengan hampir 40 juta penduduk dan Tokyo (Jepang) dengan 33 juta penduduk.

Pengangguran Terbuka Turun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta menurun menjadi 6,05 persen, per Agustus 2025.

Penurunan ini didorong oleh penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan yang menyumbang sebesar 23,01 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 23,01 persen, serta sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,67 persen.

“Yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun 6,05 persen sampai dengan Agustus 2025.”

“Lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya,” ujar Pramono dalam acara Press Conference APBD 2025 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menurut Pramono, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan bursa kerja, termasuk untuk disabilitas, turut menyumbang penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Ia pun menilai pertumbuhan positif di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa, sekaligus sebagai hub perdagangan regional.

BACA JUGA: Cara Bikin Kartu Pekerja Jakarta Agar Bisa Naik TransJakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans Gratis

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen terus menggelar bursa kerja dan upskilling disabilitas secara periodik.

Upaya ini turut memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di Jakarta, sehingga pengangguran bisa terus dikurangi.

Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai magnet investasi nasional yang menyumbang 14,24 persen dari total investasi nasional.

Realisasi investasi pada triwulan ketiga 2025 tercatat mencapai Rp204,13 triliun, atau tumbuh 6,4 persen dari tahun sebelumnya.

“Yang juga menggembirakan adalah aktivitas investasi yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 338.310 tenaga kerja,” ungkap Pramono.

Untuk menjaga tren positif ini, Pemprov DKI akan melakukan penyederhanaan perizinan, optimalisasi mal pelayanan publik, serta promosi penanaman modal melalui Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center.

Pemprov DKI juga akan terus membuka ruang di semua sektor, termasuk sektor olahraga, agar Jakarta berkembang menjadi kota sport tourism.

“Hal itu mulai terlihat ketika kami mengadakan Jakarta International Marathon atau Jakarta Running Festival, dan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar meminta privilege untuk bisa mengadakan acara tersebut di Jakarta,” bebernya.

Meski demikian, ia mengaku akan tetap melakukan pembatasan penyelenggaraan maraton, agar acara Jakarta Running Festival maupun Jakarta International Marathon tetap terjaga dengan baik. (*)

750 x 100 AD PLACEMENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like