Pergerakan UMK yang Terus Naik hingga Kondisi Mental Pekerja

NarayaPost – Di penghujung tahun 2025 dan memasuki 2026, dinamika pergerakan UMK (Upah Minimum Pekerja) di Indonesia kembali menjadi sorotan utama dalam perdebatan kebijakan ketenagakerjaan. Kenaikan UMK yang terus terjadi menggambarkan upaya pemerintah dan serikat pekerja dalam menjawab kenaikan biaya hidup, namun dampaknya terhadap produktivitas maupun kesehatan mental pekerja masih perlu kajian lebih jauh.

Baru-baru ini, pemerintah daerah di sejumlah provinsi mengumumkan kenaikan UMK dan UMSK untuk tahun 2026. Di Kalimantan Timur, misalnya, Gubernur menetapkan UMK tertinggi di Kabupaten Berau mencapai sekitar Rp4,39 juta, namun serikat pekerja menilai angka tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup layak di wilayah dengan harga kebutuhan pokok tinggi.

Begitu pula di Jawa Timur, UMK Gresik naik sekitar 5,09% dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp5,195 juta, tetapi serikat pekerja menilai kenaikan ini belum memadai untuk menghadapi tekanan biaya hidup seperti pangan dan rumah tangga.

BACA JUGA: Biaya Pembuatan Paspor RI 2025: Update Terbaru & Aturannya

Tren ini juga mencerminkan aspirasi buruh di sejumlah daerah yang meminta kenaikan UMK lebih tinggi, yaitu 8–10%, yang didorong oleh inflasi dan tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Namun, pihak pengusaha menilai kenaikan yang realistis secara ekonomi sebaiknya berada di kisaran 4–5%.

Faktor yang Mendorong Pergerakan UMK

• Inflasi dan kenaikan biaya hidup — menjadi tolok ukur utama tuntutan kaum buruh.

• Survei kebutuhan hidup layak (KHL) — di beberapa kota menjadi dasar penentuan angka ideal UMK.

• Perbedaan kondisi ekonomi daerah — misalnya harga kebutuhan pokok di daerah tertentu jauh lebih tinggi sehingga UMK tinggi pun tetap dinilai belum memadai.

Kenaikan UMK sering diharapkan dapat mendorong motivasi dan produktivitas pekerja. Studi kasus di Surabaya menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan motivasi kerja, meskipun ada tantangan seperti biaya operasional yang bertambah untuk pelaku UMKM.

Dalam teori ekonomi, peningkatan upah minimum dapat memengaruhi produktivitas karena pekerja dengan pendapatan lebih layak cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Namun, ini juga harus diimbangi dengan efisiensi sektor usaha, terutama UMKM yang sering merasa terbebani oleh biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

Isu Kesehatan Mental Pekerja Sering Tertinggal

Walaupun UMK terus naik, isu kesehatan mental pekerja seringkali tertinggal dalam diskursus kebijakan. Data dan penelitian terbaru menunjukkan tantangan serius dalam aspek psikologis tenaga kerja di Indonesia:

Prevalensi dan Risiko Kesehatan Mental

• Stres kerja, kecemasan, dan depresi merupakan bagian dari masalah nyata di lapangan kerja: penelitian di sektor manufaktur menemukan bahwa pekerja menghadapi risiko gangguan mental akibat tekanan target dan kondisi kerja yang berat.

• Survei Kementerian Kesehatan RI (2023) menunjukkan bahwa hampir 40% pekerja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan akibat tekanan pekerjaan.

  

• Kajian dari Universitas Gadjah Mada menekankan pentingnya isu mental kesehatan karena gangguan psikologis dapat memengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan bahkan perekonomian nasional.

Regulasi dan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental pekerja juga masih memiliki banyak kekosongan. Penelitian hukum menunjukkan belum adanya peraturan spesifik di Indonesia yang melindungi kesehatan mental pekerja secara menyeluruh.

Potensi Dampak Positif

• Ada studi internasional yang menunjukkan bahwa kenaikan minimum wage dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif pekerja, termasuk kepuasan hidup dan mungkin kesehatan mental melalui efek penghasilan yang lebih tinggi dan pengurangan beban finansial.

• Penelitian lain di AS menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berkaitan dengan penurunan tingkat bunuh diri di antara pekerja berpendidikan rendah, yang menunjukkan potensi efek psikososial dari pendapatan yang lebih baik.

Namun Tidak Selalu Positif

• Penelitian lain mengungkapkan bahwa efek kenaikan upah terhadap kesehatan mental bisa beragam dan tidak langsung. Dalam beberapa kasus tidak ditemukan hubungan kuat antara peningkatan upah minimum dengan perbaikan indikator mental health.

Artinya, meskipun peningkatan upah dapat menurunkan tekanan finansial (yang merupakan pemicu utama stres), faktor lain seperti beban kerja, keseimbangan kerja-hidup, dan dukungan sosial juga menentukan kondisi mental pekerja.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

• Kesenjangan antara UMK dan kebutuhan hidup nyata — meskipun naik, UMK sering masih di bawah kebutuhan hidup layak terutama di daerah dengan biaya hidup tinggi.

• Kesehatan mental masih kurang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan — perlindungan hukum perlu diperkuat.

• Stres kerja tetap tinggi meskipun upah meningkat, karena stres tidak hanya terkait upah tetapi juga pada tuntutan pekerjaan, jam kerja, dan beban psikologis.

Pola Pertumbuhan yang Konsisten

Sejak awal dekade 2000-an hingga kini, tren kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten meskipun tingkat kenaikannya bervariasi antar daerah dan periode waktu. Di banyak wilayah di Indonesia, kenaikan UMK dalam lima tahun terakhir mencapai dua puluh hingga hampir empat puluh persen dibandingkan dengan awal periode 2020, mencerminkan respon terhadap tekanan inflasi, kenaikan biaya hidup, dan tuntutan buruh atas kesejahteraan yang lebih layak.

Misalnya, data dari Kebumen menunjukkan bahwa UMK naik sekitar 23,15% dalam lima tahun terakhir dari 2020 hingga 2025, dengan peningkatan tahunan sekitar 6,5% pada periode terakhir. Begitu pula di Batang dan Banjarnegara, kenaikan UMK dalam rentang waktu yang sama mencapai 22,93% dan 24,17% masing-masing, menunjukkan pola kenaikan yang relatif konsisten di banyak kabupaten/kota.

Analisis lebih luas di tingkat kota menunjukkan tren serupa: di Kota Metro, UMK meningkat hampir 40% antara 2018 dan 2024, dengan kenaikan terakumulasi dari sekitar Rp2,07 juta menjadi hampir Rp2,90 juta per bulan dalam kurun waktu itu. Bahkan di daerah yang lebih urban seperti Semarang, selain kenaikan tahunan rata-rata sekitar 6,5% untuk 2025, UMK telah meningkat lebih dari 17 kali lipat sejak tahun 2000, mencerminkan perubahan struktural ekonomi dan tuntutan hidup yang semakin tinggi sepanjang dua dekade terakhir.

Pola Kenaikan Pergerakan UMK dari Kebijakan Nasional

Pola kenaikan ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang mengatur besaran kenaikan upah minimum secara seragam di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata 6,5% untuk UMP dan UMK, dengan tujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan daya saing usaha. Namun, kenaikan tahunan tersebut meskipun terlihat signifikan secara persentase, sering kali masih tertinggal dibandingkan peningkatan harga kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, dan perumahan.

Hal ini menimbulkan perdebatan di tingkat pekerja dan pengusaha tentang keseimbangan antara upah layak dan keberlangsungan usaha, apalagi ketika kenaikan UMK belum sepenuhnya menyentuh kelompok pekerja informal dan bergaji di bawah standar hidup layak.

Dalam konteks jangka panjang, tren kenaikan UMK yang terus bergerak naik menunjukkan adanya upaya struktural untuk menyesuaikan standar upah dengan realitas ekonomi yang terus berubah. Meski demikian, pertumbuhan upah minimum yang lebih cepat kadang tidak selalu diikuti dengan perbaikan signifikan dalam kualitas kesejahteraan pekerja secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis dan kesehatan mental.

Hal ini menggarisbawahi perlunya kebijakan pendukung yang tidak hanya berfokus pada angka upah tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, keseimbangan kerja-hidup, dan dukungan sosial yang lebih komprehensif.

Ruang Tarik-Menarik Kepentingan Pemerintah Daerah

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kembali menjadi ruang tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah, pekerja, dan dunia usaha. Kepala daerah berada di posisi sentral karena memikul tanggung jawab menetapkan UMK sesuai regulasi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sejumlah gubernur dan bupati menegaskan bahwa kenaikan UMK tahun ini telah mengikuti formula pemerintah pusat yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, mereka juga mengakui bahwa kebijakan upah selalu berada dalam batas kompromi, sebab kenaikan yang terlalu tinggi dikhawatirkan mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan industri, sementara kenaikan yang terlalu rendah berisiko menggerus daya beli pekerja.

Di sisi lain, serikat pekerja memandang pergerakan UMK kali ini masih jauh dari ideal. Konfederasi serikat buruh di berbagai daerah menilai bahwa meskipun UMK terus naik dari tahun ke tahun, laju kenaikannya belum mampu mengejar lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya hunian, dan transportasi.

Tuntutan kenaikan di kisaran delapan hingga sepuluh persen yang disuarakan buruh didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penetapan upah minimum tidak semata bersifat teknokratis, melainkan harus mencerminkan kondisi riil kehidupan pekerja. Bagi buruh, UMK bukan sekadar angka ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan rasa aman, stabilitas hidup, dan tekanan psikologis yang mereka hadapi sehari-hari.

Kenaikan UMK Perlu Disikapi Secara Serius

Respons berbeda datang dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pelaku industri menilai kenaikan UMK perlu disikapi secara hati-hati agar tidak membebani dunia usaha, terutama sektor padat karya dan usaha kecil menengah. Mereka berargumen bahwa kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas dapat mendorong efisiensi berlebihan, mulai dari pembatasan rekrutmen, pengurangan jam kerja, hingga percepatan otomatisasi. Dalam pandangan pengusaha, UMK harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan usaha jangka panjang, bukan hanya sebagai instrumen kesejahteraan jangka pendek.

BACA JUGA: 20 Wisata Kekinian di Jakarta yang Wajib Kamu Kunjung

Pandangan yang lebih komprehensif datang dari para pakar ketenagakerjaan dan ekonomi. Mereka menilai polemik UMK yang berulang setiap tahun menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengupahan nasional. Pergerakan UMK dari tahun ke tahun memang penting untuk menjaga daya beli, tetapi dampaknya akan terbatas jika tidak disertai kebijakan pendukung seperti peningkatan produktivitas, kepastian kerja, dan perlindungan sosial. Para pakar juga menyoroti bahwa kesejahteraan pekerja tidak berhenti pada aspek materi, melainkan mencakup kondisi mental dan psikologis yang kerap terabaikan dalam perdebatan upah minimum.

Isu kesehatan mental pekerja mulai muncul dalam diskursus kenaikan UMK, meski belum menjadi perhatian utama. Pakar dan peneliti menilai bahwa tekanan kerja, target produksi, serta ketidakpastian ekonomi sering kali tetap tinggi meskipun upah naik. Hal ini menciptakan paradoks kesejahteraan: pendapatan meningkat, tetapi stres dan kecemasan tidak selalu berkurang. Oleh karena itu, mereka mendorong agar kebijakan upah diiringi dengan perbaikan kualitas lingkungan kerja, pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi, serta akses terhadap layanan kesehatan mental di tempat kerja.

Pada akhirnya, pergerakan UMK kali ini mencerminkan dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi dan sosial. Kepala daerah berperan sebagai penyeimbang kebijakan, serikat pekerja sebagai pengawal kepentingan buruh, pengusaha sebagai penjaga keberlangsungan usaha, dan pakar sebagai pemberi arah jangka panjang. Tantangan terbesar ke depan bukan hanya menentukan seberapa besar UMK naik setiap tahun, tetapi bagaimana memastikan bahwa kenaikan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup pekerja secara menyeluruh—baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan mental.