Pernyataan Presiden Bersama Ketum Parpol Respon Soal Demo

NarayaPost – Presiden Prabowo kumpulkan ketua umum partai politik ke Istana Negara. Itu dilakukan untuk memberikan pernyataan presiden terhadap gelombang demonstrasi hingga sikap anggota DPR yang tidak berkenan di mata rakyat menjadi topik pembahasan dalam pertemuan Prabowo dengan petinggi partai politik.

Minggu, (31/8/2025) pertemuan itu dihadiri oleh ketua umum dari masing-masing partai yang mempunyai kursi di Senayan. Adapun Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR mewakili Ketua Dewan Kehormatan Gerindra, Ahmad Muzani, Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Ketum PAN, Zulkifli Hasan, Ketum NasDem, Surya Paloh, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar hingga Sekjen PKS M Kholid. Tidak hanya itu, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPRD Sultan Bachtiar Najamudin. Lalu, apa saja pernyataan Presiden merespon isu demo?

BACA JUGA: Gibran Dialog dengan Driver Ojol di Istana Wapres

Pimpinan DPR Akan Cabut Tunjangan Anggota

Prabowo Subianto mengungkap bahwa dirinya telah menerima laporan langsung dari para ketua umum partai politik terkait gejolak yang tengah terjadi di masyarakat. Para pimpinan partai tersebut juga melaporkan bahwa mereka sudah menjatuhkan sanksi kepada anggota DPR yang dinilai mencederai perasaan rakyat.

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).

Selain itu, Prabowo juga menyebut pihaknya menerima laporan dari pimpinan DPR. Dalam laporan tersebut, DPR menyatakan siap mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal fasilitas dan tunjangan yang selama ini menuai kritik.

“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tutur Prabowo.

Berikan Jaminan Pemerintah Mendengar Rakyat

Dalam pertemuan bersama pimpinan MPR, DPR, DPD, serta ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat.

“Dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ucap Prabowo.

Ia juga menegaskan bahwa aparat yang bersalah sudah ditangani oleh kepolisian. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan, ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

Pernyataan Presiden Jamin Hak Kebebasan Pendapat

Terkait aksi demonstrasi, Prabowo menegaskan negara tetap menjamin hak kebebasan berpendapat. “Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa aksi yang berujung pada penjarahan, kerusuhan, maupun perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum. “Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegas Prabowo.

Perintahkan Aparat Agar Bersikap Tegas

Ia pun memerintahkan aparat agar bersikap tegas terhadap massa anarkis. “Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” katanya. Bahkan, ia secara khusus menginstruksikan TNI dan Polri.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tuturnya.

Prabowo juga menekankan bahwa perusakan fasilitas umum sama halnya dengan menghamburkan uang rakyat. “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” katanya.

Langkah Tegas dari Pernyataan Presiden Copot Anggota DPR RI

Lebih lanjut, ia mendukung langkah tegas partai politik yang mencopot anggota DPR RI karena pernyataan keliru. “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujarnya. Menurutnya, anggota DPR wajib selalu peka terhadap kepentingan rakyat. “Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Prabowo bahkan menyinggung adanya indikasi makar dan terorisme dalam kericuhan belakangan ini. “Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.

Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan kembali perintahnya.

Minta DPR Membuka Diri untuk Mahasiswa-Rakyat Sipil

Tak hanya itu, Prabowo juga meminta DPR membuka diri bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat. “Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya agar bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” ucapnya.

BACA JUGA: 5 Anggota DPR Dinonaktifkan oleh Partai Usai Dinilai Bermasalah

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mendengar aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya. “Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” pungkasnya.

Upaya Prabowo Hadapi Situasi Republik

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap berada di sisi rakyat, baik dalam mendengar aspirasi maupun menjaga ketertiban. Langkah tegas terhadap anggota DPR, peninjauan ulang kebijakan tunjangan, hingga instruksi langsung kepada aparat keamanan menunjukkan keseriusan negara dalam merespons gejolak yang terjadi.

Adanya ajakan menjaga persatuan nasional serta memastikan aspirasi disampaikan secara damai, Prabowo ingin menegaskan bahwa masa depan Indonesia hanya bisa dicapai melalui dialog, ketenangan, dan penghormatan terhadap kepentingan rakyat.