Pesan Prabowo kepada Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi!

NarayaPost – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif, dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun itu menjadi titik awal komitmen kuat pemerintah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberantas praktik korupsi serta perampokan kekayaan negara selama puluhan tahun.

“Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita, baru ujung.”

“Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun,” kata Prabowo pada acara penyerahan laporan capaian hasil Satgas PKH dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejak menerima mandat rakyat, Prabowo mengaku bertekad melawan korupsi tanpa pandang bulu.

BACA JUGA: Kementerian Kehutanan Bakal Cabut Izin 20 PBPH

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

“Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara, itu tugas saya.”

“Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum,” imbuh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan saat ini, menurut Prabowo, belum sebanding dengan potensi kerugian yang sesungguhnya.

“Yang saya katakan baru ujungnya.”

“Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar.”

“Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar,” ucapnya.

Negara, lanjut Prabowo, tidak boleh terus-menerus mengalami kebocoran kekayaan.

“Kita kerja terus, kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan.

“Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keragu-raguan,” tegasnya.

Kuasai Kembali 4.081.560,58 Hektare Kawasan Hutan

Penyerahan laporan capaian hasil Satgas PKH dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum serta pengamanan kekayaan negara, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Acara diawali dengan laporan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyampaikan capaian Satgas PKH.

Burhanuddin melaporkan Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare.

Dari total tersebut, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 893.002,383 hektare.

Kawasan tersebut terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare, dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, hingga dikelola oleh Agrinas.

Serta, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi, untuk diserahkan kepada Kementerian Kehutanan guna dilakukan pemulihan kembali hutan.

BACA JUGA: Banjir Sumatera Jadi Momentum Evaluasi Pengelolaan Hutan

Selain penguasaan kembali kawasan hutan, Burhanuddin juga melaporkan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif.

Pada kesempatan tersebut diserahkan uang negara dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74.

Nilai tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.344.965.750.000, yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.

Serta, hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung senilai Rp4.280.328.440.469,74, yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan perkara impor gula.

Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat.

Ia juga secara khusus menyoroti kerja keras para petugas di lapangan, dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses verifikasi hingga penegakan hukum.

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.”

“Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek, 4 juta hektare tidak sedikit, luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham,” tutur Prabowo. (*)