Polri Akui Kalah Cepat dari Damkar Respons Laporan Masyarakat

NarayaPost – Masyarakat kini lebih memilih menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar) ketika membutuhkan pertolongan atau respons cepat, ketimbang melapor kepada polisi.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo pun mengakui fakta tersebut.

Menurut Dedi, hal tersebut disebabkan oleh lambatnya quick response time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Standar internasional menetapkan waktu tanggap ideal di bawah 10 menit, sedangkan Polri masih berada di atas angka tersebut.

“Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, lambatnya quick response time.”

“Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit.”

“Ini juga harus kami perbaiki,” kata Dedi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, Selasa (18/11/2025).

BACA JUGA: Menkum: Polisi Terlanjur Duduki Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

Kondisi itu, lanjut Dedi, membuat sebagian warga memilih melapor ke instansi lain yang dinilai lebih sigap, termasuk damkar.

Pembenahan sistem pelaporan kepolisian, lanjut Dedi, menjadi prioritas, terutama melalui optimalisasi layanan aduan 110.

“Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response-nya cepat.”

“Dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” beber Dedi.

Polri, imbuh Dedi, akan terus memperbaiki kecepatan layanan publik, agar tingkat kepercayaan masyarakat membaik, terutama pada fungsi-fungsi yang bersentuhan langsung dengan warga.

“Pelayanan publik ini juga hal yang paling pokok, fundamental.”

“Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik,” cetusnya.

Reformasi Berjalan

Dedi menuturkan, Polri terus berbenah untuk mendorong akselerasi reformasi Polri.

“Kami berangkat dari pemikiran kami, reformasi ini berjalan terus-menerus hingga hari ini sesuai arahan Kapolri.”

“Kita tidak boleh lelah untuk terus perbaiki diri,” ucapnya.

Dedi mengatakan, Polri telah membentuk tim percepatan reformasi untuk menanggapi setiap tuntutan masyarakat terhadap lembaganya.

“Tentang tuntutan sudah kami rekam.”

“Kemudian tuntutan dari penggiat HAM juga sudah kami rekam.”

“Ada juga dari Sara Institute yang menyusun riset terkait permasalahan-permasalahan di tubuh Polri, juga sudah kami rekam semuanya, dan kami sudah melakukan langkah cepat sesuai dengan arah Bapak Kapolri untuk melakukan atau membentuk tim akselerasi transformasi Polri,” ungkapnya.

Sejak awal 2025, kata Dedi, Polri telah mendeteksi dan mengonstruksi kinerja kepolisian untuk meningkatkan kualitas.

“Sehingga di awal Januari kami sudah mendeteksi dan melakukan evaluasi,” tuturnya.

Untuk mencapai keberhasilan reformasi, kata Dedi, Polri menggandeng banyak pihak, salah satunya tim Litbang Kompas untuk memetakan tugas pokok utama yang dapat dilakukan peningkatan.

Tiga tugas pokok utama Polri yang mendapatkan poin terbaik ialah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Dua lainnya yang mengikuti adalah penegakan hukum dan pelayanan umum.

BACA JUGA: MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

“Harkamtibmas mendapat poin yang cukup bagus.”

“Artinya respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok,” imbuhnya.

Dedi melihat masih banyak hal yang bisa dioptimalkan, yaitu kepolisian di tingkat wilayah.

Untuk itu, ia mengatakan Polri melakukan langkah-langkah berkelanjutan, yakni asesmen terhadap perekrutan untuk mendorong pertumbuhan yang diinginkan.

“Oleh karena ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan.”

“Kami melakukan asesmen terhadap kapolsek, kapolres, dan dirkrimum.”

“Kalau bisa direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggota yang baik,” papar Dedi.

Kerusuhan Agustus Jadi Titik Balik

Polri menyebut peristiwa kerusuhan dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025, menjadi titik balik bagi kepolisian untuk merefleksikan kembali situasi keorganisasian Korps Bhayangkara.

Hal itu disampaikan Wakalemdiklat Polri Irjen Achmad Kartiko, dalam acara Dialog Literasi Kebangsaan STIK yang mengusung tema Transformasi Polri: Antara Citra dan Realita.

“Di antara banyaknya peristiwa yang Polri hadapi beberapa bulan ke belakang, ada ‘prahara Agustus’, menjadi titik balik bagi Polri untuk melakukan refleksi terhadap situasi organisasi saat ini,” kata Achmad di Gedung STIK-PTIK Polri, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, belajar dari rentetan peristiwa yang terjadi, Polri menyadari harus lebih peka terhadap perubahan sosial yang terjadi, lebih terbuka terhadap kritik, dan responsif terhadap aspirasi publik.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat, Polri mencanangkan program akselerasi transformasi Polri.

“Program ini dirumuskan secara terukur, berbasis data, serta berorientasi pada permasalahan riil di lapangan,” terangnya.

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut dua fokus utama dalam program tersebut adalah mengubah wajah pelayanan publik Polri melalui optimalisasi Samapta; SPKT; sentra pelayanan kepolisian terpadu; dan hotline 110, serta peningkatan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat melalui patroli dialogis dan optimalisasi community policing. (*)