Prabowo Subianto: Orang Lemah Harus Dibela

NarayaPost, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum membela dan membantu orang yang kecil dan lemah.

Saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025), Prabowo menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani.

Prabowo mengapresiasi jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberaniannya dalam mengembalikan kerugian negara.

Namun, ia  juga mengingatkan agar semangat penegakan hukum selalu disertai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama terhadap rakyat kecil.

“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu.”

“Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta yang haram.”

“Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya,” tuturnya.

Prabowo menekankan, hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih.

Ia meminta aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.

“Penegak hukum harus punya hati.”

“Jangan istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah.”

“Itu zalim, itu angkara murka, jahat.”

BACA JUGA: Prabowo-Gibran Dinilai Gagal Paham Soal Isu Palestina

“Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu,” tegas Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan para pengusaha jangan menipu negara.

Ia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan rakyat.

“Kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia.”

“Karena saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” paparnya.

Prabowo menilai penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun tersebut, merupakan tanda baik bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.

Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kekayaan nasional.

“Bangsa Indonesia sangat kaya.”

“Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit.”

“Saya percaya itu, saya yakin itu,” cetusnya.

Manfaatkan untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 tersebut, menurut Prabowo, memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, apabila dikelola dengan baik.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah.”

“Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” terangnya.

Program pembangunan desa nelayan, kata Prabowo, menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah berupaya memperbaiki dan membangun desa nelayan dengan fasilitas modern, dengan target 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026.

“Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern.”

BACA JUGA: Setahun Berkuasa, Prabowo-Gibran Dinilai Lakukan Pemborosan dan Kesia-siaan

“Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar.”

“Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” bebernya.

Prabowo menegaskan, praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan terhadap bangsa.

Ia mengingatkan, keberhasilan pengembalian uang negara hari ini menjadi salah satu bagian dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya.

“Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan, penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, Kejaksaan, Polisi juga membantu, bea cukai semuanya.”

“Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun,” ulasnya.

Praktik seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing, menurut Prabowo, merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri, yang telah memberikan berbagai fasilitas dan izin usaha dengan iktikad baik.

“Kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya.”

“Katakanlah Rp20 triliun tiap tahun yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya.”

“Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya.”

“Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun,” ungkap Prabowo. (*)