Pramono Anung Minta Transjakarta Perbaiki Mesin Tap In Tap Out yang Sering Eror

NarayaPost, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Transjakarta memperbaiki mesin penempelan kartu masuk (tap in) dan keluar (tap out), karena sering eror.

Masyarakat kerap mengeluhkan mesin lambat memindai, maupun menarik tarif lebih dari satu kali.

“Saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama.”

“Taping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik, dan untuk itu saya sudah meminta kepada Transjakarta untuk memperbaiki,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis (30/10/2025).

Pramono juga meminta pihak Mass Rapid Transit (MRT) memperbaiki mesin tempel untuk masuk dan keluar mereka.

Pramono berharap alat penempelan untuk masuk dan keluar di transportasi publik Jakarta, dapat memindai dengan lebih cepat seperti di luar negeri.

BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Mau Bangun Rumah Sakit Internasional di Samping RS Sumber Waras, Usulkan Masuk PSN

“Saya berpikir, saya berharap seperti di kota-kota besar dunia sambil lari, begini (melakukan tap kartu) saja sudah bisa nge-tap,” harap Pramono.

Adapun dilihat dari akun media sosial resmi Pramono Anung, isu terkait kenaikan tarif Transjakarta banyak menarik perhatian publik.

Pramono mengaku terus mengamati pendapat-pendapat masyarakat di media sosialnya.

Ia pun mempertimbangkan usulan warganet terkait perkiraan kenaikan tarif Transjakarta, mulai dari Rp5000 hingga Rp7000.

“Saya juga mendengar rata-rata mereka (masyarakat) mengusulkan, di media (sosial) saya itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000.”

“Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” cetus Pramono.

Beban Subsidi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif Bus Transjakarta, karena beban subsidi yang cukup besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini sebesar Rp9.700 per tiket.

Meski demikian, Pramono menegaskan penyesuaian tarif transportasi ini tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis.

Ke-15 golongan masyarakat itu adalah:

• PNS Pemprov DKI Jakarta dan Pensiunan PNS
• Tenaga Kontrak Pemprov DKI Jakarta
• Siswa penerima KJP Plus
• Karyawan dengan penghasilan setara UMP melalui Bank DKI
• Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
• Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu
• Penerima bantuan pangan (Raskin) berdomisili di Jabodetabek
• Anggota TNI/Polri
• Veteran Republik Indonesia
• Penyandang disabilitas
• Lansia usia di atas 60 tahun
• Pengurus rumah ibadah
• Pendidik PAUD
• Juru pemantau jentik (Jumantik)
• Tim Penggerak PKK.

Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai kemampuan masyarakat.

“Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong.”

“Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelasnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan fasilitas transportasi Bus Transjakarta.

Salah satunya, menambah armada bus listrik Transjakarta untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Fasilitasnya sekarang kita perbaiki.”

“Bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik.”

BACA JUGA: Tanggung Beban Subsidi Rp9.700 per Tiket, Pemprov DKI Jakarta Bakal Naikkan Tarif Bus Transjakarta

“Sehingga ini secara signifikan akan mengurangi polusi,” beber Pramono, di M Bloc Space di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menanggung subsidi untuk seluruh masyarakat Jakarta dan Jabodetabek.

“Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek.”

“Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Transjabodetabek, supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda.”

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus.”

“Waktunya kapan, kami akan melakukan,” paparnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan, tarif Transjakarta saat ini masih lebih murah dibandingkan transportasi di daerah manapun, termasuk Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Ia mencontohkan, tarif Transjakarta dari Bogor ke Jakarta pada pagi hari sebelum pukul 06.00, bahkan hanya dikenakan Rp2.000 dengan fasilitas yang sangat baik.

“Dengan demikian, nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu,” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat terkait penyesuaian tarif terus diperbarui setiap tahun, untuk mendapatkan angka ideal.

Ia juga mengungkapkan, saat ini tingkat cost recovery layanan Transjakarta hanya 14 persen, sehingga subsidinya mencapai 86 persen.

Kondisi ini dinilai akan berdampak pada kapasitas fiskal Pemprov DKI Jakarta.

“86 persen ini sekarang kita terkoreksi tadi dengan DBH, pemotongan DBH, sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fisikal Jakarta,” terangnya.