Prasetyo Hadi Sebut Presiden Akan Segera Bentuk Satgas Bencana

NarayaPost – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pembentukan Satgas ini diproyeksikan menjadi langkah koordinatif lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat respons negara terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat terdampak.

Prasetyo Hadi Ungkap Rencana Pembentukan Satgas

“Iya [bentuk satgas],” ujar Prasetyo kepada awak media saat ditemui di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2025).

Menurut Prasetyo, keputusan resmi mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan akan ditetapkan dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, masih menunggu arahan final Presiden sebelum mengumumkan secara terbuka susunan dan mekanisme kerja Satgas yang akan dibentuk.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan mengambil keputusan setelah seluruh agenda internal kabinet rampung dilaksanakan. Penentuan struktur organisasi Satgas, termasuk penunjukan ketua serta pembagian tugas antarunsur yang terlibat, akan diputuskan langsung oleh Presiden guna memastikan koordinasi berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. “Nanti malam ini baru mau diputuskan oleh Beliau. Nanti kita update lagi setelah selesai,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menekankan bahwa pembentukan Satgas ini dirancang sebagai instrumen kerja yang fleksibel namun terukur, sehingga mampu merespons dinamika di lapangan dengan cepat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terintegrasi dengan langkah pemulihan jangka menengah dan panjang bagi wilayah terdampak bencana.

BACA JUGA: Jalan Takkan Ditutup Saat Tiang Monorel Dibongkar

Langkah pembentukan Satgas ini dinilai sejalan dengan pola kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi bencana berskala besar, sebagaimana kerap diberitakan media nasional. Dalam berbagai peristiwa bencana sebelumnya, pemerintah biasanya membentuk tim khusus untuk memastikan koordinasi penanganan berjalan efektif, mulai dari evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, hingga pemulihan infrastruktur dan layanan publik.

Bencana Wilayah Sumatera Timbulkan Dampak Signifikan

Sejumlah laporan media arus utama menyebutkan bahwa bencana di wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan dampak signifikan, baik terhadap permukiman warga, akses transportasi, maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Satgas diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan di lapangan sekaligus meminimalkan tumpang tindih kewenangan antar instansi.

Prasetyo juga menegaskan bahwa pembentukan Satgas bukan sekadar langkah simbolik, melainkan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan negara hadir secara konkret di tengah masyarakat saat terjadi krisis. Media-media kredibel sebelumnya mencatat bahwa Prabowo kerap menekankan pentingnya respons cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam penanganan bencana, terutama di fase awal tanggap darurat.

BACA JUGA: Prabowo Kutip Bung Karno Soal MBG: Perut Lapar Tidak Bisa Menunggu

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1). Seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam agenda tersebut. Retreat ini menjadi forum konsolidasi internal pemerintah untuk membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk stabilitas politik, kondisi ekonomi, serta respons terhadap bencana alam.

Prabowo Dorong Menteri Percepat Eksekusi Lapangan

Sejumlah media nasional melaporkan bahwa dalam retreat kabinet tersebut, Presiden mendorong para menteri untuk memperkuat sinergi dan mempercepat eksekusi kebijakan di lapangan. Penanganan bencana menjadi salah satu perhatian utama, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Dengan rencana pembentukan Satgas bencana ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, perlindungan terhadap kelompok rentan lebih optimal, serta proses pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat terkait perkembangan penanganan bencana di wilayah terdampak.