Presiden Brasil: Trump Ingin Jadi Pemilik Tunggal PBB Baru

NarayaPost – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menilai, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya menciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru, dan menjadi pemilik tunggal.

“Presiden Trump mengusulkan menciptakan PBB baru, dan dia menjadi pemilik tunggal PBB itu,” ujar Lula dalam sebuah acara yang digelar oleh Gerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah (Landless Rural Workers Movement), di Bahia, Brasil, Jumat (23/1/2026). 

Menurut Lula, dunia sedang menghadapi momen politik yang sangat kritis, dengan multilateralisme disingkirkan demi unilateralisme.

Ssiapa yang terkuat, kata Lula, semakin membentuk hubungan internasional, dan Piagam PBB sedang dikoyak.

Lula mengaku mengintensifkan kontak diplomatik dalam beberapa pekan terakhir, untuk membantu membangun respons internasional guna memperkuat multilateralisme.

Ia berkomunikasi dengan pemimpin Rusia, Cina, India, Hongaria, dan Meksiko, untuk menjajaki kemungkinan digelarnya pertemuan internasional guna menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan mencegah kekuatan senjata dan intoleransi dari negara mana pun di dunia untuk menang.

Takkan Gantikan PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan Dewan Perdamaian alias Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump, tidak akan menggantikan peran PBB.

Ia menegaskan, badan tersebut dibentuk sebagai mekanisme tambahan untuk mendorong perdamaian, khususnya di Gaza, bukan untuk mengambil alih mandat PBB.

“Apakah ini (Board of Peace) akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak.”

“Kemarin juga disampaikan badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB.”

“Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” kata Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/1/2026) waktu setempat.

Menurut Sugiono, dewan tersebut merupakan bagian dari proses internasional yang selama ini berjalan, untuk menyelesaikan konflik dan mendorong rehabilitasi pasca-perang di Palestina, khususnya Gaza.

BACA JUGA: Prabowo Subianto: Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang!

“Board of Peace ini merupakan satu badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” jelasnya.

Keterlibatan Indonesia dalam dewan itu, lanjutnya, berangkat dari rangkaian pertemuan negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang membahas situasi Palestina.

Dari forum tersebut, muncul kesepakatan untuk melibatkan dunia internasional guna mendorong tercapainya perdamaian permanen di Gaza.

Sugiono menyebut Indonesia memutuskan bergabung, setelah melalui konsultasi dengan sejumlah negara dalam kelompok yang dikenal sebagai Group of New York.

Negara-negara yang sepakat bergabung bersama Indonesia antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, serta Mesir.

“Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya,” cetus Sugiono.

BACA JUGA: RI Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo: Peluang Bersejarah

Ia juga menegaskan kehadiran negara-negara tersebut di dalam Board of Peace bertujuan memastikan setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina, dan terwujudnya solusi dua negara.

“Upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini harus tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” imbuh Sugiono.

Sugiono menekankan Board of Peace lahir dari kepedulian kolektif negara-negara terhadap perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza.

Karena itu, Indonesia memandang keikutsertaan dalam dewan tersebut sebagai bagian dari konsistensi politik luar negeri RI dalam memperjuangkan perdamaian dunia.

Dewan Perdamaian merupakan salah satu usulan Presiden AS Donald Trump, sebagai bagian dari fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza.

Dewan Keamanan PBB mendukung rencana tersebut, dengan mandat mengawasi demiliterisasi dan pembangunan kembali Jalur Gaza. (*)