PWNU DKI & Alumni Pesantren Geruduk Trans7 Atas Program ‘Xpose Uncensored’

Narayapost — PWNU DKI & Alumni Pesantren Geruduk Trans7 Atas Program ‘Xpose Uncensored’. Gedung Trans7 di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, menjadi saksi riuhnya aksi protes dari ribuan anggota PWNU DKI dan alumni pesantren sejabodetabek. Mereka datang membawa spanduk dan bendera hijau, mengenakan pakaian putih dan gelap, menuntut pertanggungjawaban stasiun televisi itu atas program “Xpose Uncensored” yang dinilai menyinggung pesantren Lirboyo serta ulama terkait.

BACA JUGA : Rutin Jalan Kaki Sore Hari Ternyata Banyak Manfaat, Simak!

Aksi ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, saat massa melintas dari berbagai titik di sekitar kota menuju kantor pusat Trans7. Mereka melakukan long march sambil menyerukan “Boikot Trans7” serta membawa poster berisi tuntutan agar direksi Trans7 diusut secara hukum. Dalam orasinya, Ketua PWNU DKI, KH Samsul Ma’arif, menegaskan bahwa tindakan mereka bukan sekadar protes biasa.

“Menciderai marwah pesantren adalah pelanggaran moral dan sosial yang sangat serius. Kami menuntut agar Direktur Trans7 bertanggung jawab secara penuh,” ujar KH Samsul Ma’arif di atas mobil komando.

Tidak hanya pemimpin NU hadir, banyak pula tokoh alumni dan pengasuh pesantren yang ikut berdiri di barisan depan aksi. Kehadiran mereka semakin memperkuat bahwa protes ini tidak muncul secara spontan, melainkan sebagai wujud solidaritas antara elemen organisasi dan komunitas pesantren.

Sebelumnya, tayangan “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 memicu kemarahan luas karena menampilkan narasi bahwa santri lulusan Lirboyo tampak berjalan jongkok menghampiri kiai, santri yang menyerahkan amplop, hingga aktivitas ringan santri yang digambarkan seolah melayani kiai. Tayangan itu dituding memunculkan stereotip negatif dan melecehkan martabat pesantren.

Menanggapi protes publik, pihak Trans7 melalui Production Director, Andi Chairil, sudah menyampaikan permohonan maaf terbuka. Namun menurut para pengunjuk rasa, permintaan maaf tersebut belum memadai dan dianggap kurang tegas dalam pengakuan kesalahan dan pemulihan citra.

“Kami tidak menafikan niat maafnya, tapi etika media menuntut klarifikasi yang lebih mendalam dan tanggung jawab nyata, bukan hanya permintaan maaf setengah hati,” ungkap salah satu alumni pesantren yang ikut aksi.

Salah satu elemen tuntutan massa adalah agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers menindak lebih keras stasiun televisi yang melanggar etika penyiaran. Sejumlah poster di barisan demonstran menyebut bahwa Trans7 sudah melanggar pedoman penyiaran karena tidak menjaga nilai agama dan norma kemasyarakatan.

Merespon tuntutan, KPI kemudian menjatuhkan sanksi penghentian sementara program “Xpose Uncensored” karena dianggap melanggar Pasal 6 P3 dan Pasal 16 Standar Program Siaran. Namun keputusan itu disebut sebagian pengkritik sebagai langkah telat yang hanya “menyalakan korek saat gudang sudah terbakar.”

Advokat LBH Ansor Jawa Tengah, A. Saiful Aziz, juga ikut angkat suara. Dalam rilisnya, ia menyebut bahwa permohonan maaf Trans7 lewat surat saja tidak cukup. Menurut dia, stasiun televisi itu harus melakukan klarifikasi publik yang proporsional dan menampilkan rekonstruksi narasi agar citra pesantren dipulihkan.

“Tayangan yang sudah menyudutkan pesantren tidak bisa dibenarkan hanya dengan maaf. Harus ada ruang publik untuk pembetulan,” tegas Saiful.

Aksi massal dan tuntutan klarifikasi ini bukan semata respons terhadap satu tayangan, melainkan cerminan sensitivitas masyarakat terhadap representasi pesantren dan ulama dalam media. Bagi banyak orang, pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi simbol kebudayaan, spiritual, dan tradisi Islam yang mesti dihormati.

Dalam pantauan lapangan, kondisi di depan gedung Trans7 cukup kondusif meskipun massa banyak. Aparat keamanan tampak berjaga rapi, pengaturan lalu lintas dilakukan agar aksi tidak mengganggu jalan utama. Beberapa perwakilan demonstran sempat memasuki lobby gedung Trans7 untuk menyerahkan surat tuntutan resmi ke manajemen stasiun.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, dalam pernyataan resminya mengecam tayangan tersebut sebagai penghinaan terhadap pesantren dan ulama yang sangat dimuliakan komunitas Nahdlatul Ulama. Ia menyerukan agar warga NU tetap menjaga ketenangan tetapi tegas dalam menyuarakan keberatan.

“Penghinaan terhadap pesantren dan ulama tidak bisa dibiarkan. Namun kita juga harus menyikapi dengan adab, bukan emosional yang merusak,” kata Gus Yahya dalam rilis PBNU.

Media nasional kemudian ramai memberitakan kejadian ini, memperluas perdebatan tentang kebebasan pers dan batas tanggung jawab media. Banyak komentator menyebut bahwa kasus ini harus menjadi momentum revisi internal redaksional agar sinisme terhadap institusi keagamaan tidak kembali muncul.

BACA JUGA : BGN Kembalikan Dana Program MBG Senilai Rp70 T

Berkaca pada pengalaman ini, banyak pihak mendesak agar lembaga penyiaran melakukan pelatihan empati budaya, audiensi sensitif, serta melibatkan pemangku kepentingan pesantren dan ulama sebelum memproduksi konten. Langkah preventif semacam itu diyakini dapat mencegah tragedi apresiasi kemarahan publik lagi di kemudian hari.

PWNU DKI & Alumni Pesantren Geruduk Trans7 Atas Program ‘Xpose Uncensored’. Akhirnya, aksi geruduk Trans7 yang diprakarsai PWNU DKI dan alumni pesantren tidak hanya menjadi protes terhadap satu pelanggaran media, tetapi simbol bahwa integritas representasi budaya dan agama tetap harga mati. Ke depan, publik dan media diharapkan belajar bahwa kebebasan pers sejati bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan tanggung jawab menjaga kehormatan banyak pihak.