Qodari Tengah Kaji Skema Impor BBM ke Pertamina Imbas Kekosongan Pihak Swasta

NarayaPost – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pihaknya masih akan mendalami rencana impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Kebijakan ini sebelumnya diusulkan Kementerian ESDM sebagai jawaban atas kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta.

Kelangkaan tersebut terjadi karena kuota impor milik beberapa SPBU swasta sudah habis, sehingga Kementerian ESDM mengarahkan agar mereka membeli pasokan dari Pertamina.

Qodari Minta Waktu Soal Pengkajian Impor BBM

Meski demikian, Qodari menegaskan belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh. “Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden,” ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

BACA JUGA: Cucun Sebut Tantangan Baru Menteri Keuangan, Apa Saja?

Ia menambahkan bahwa kebijakan publik seringkali lahir dari niat baik, namun di lapangan bisa memunculkan masalah yang tak diinginkan. “Kadang-kadang begini kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena ini masalah sosial kompleks, aktornya banyak dan ada implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya kalau bawa mobil itu blind spot,” ungkap Qodari.

Karena itu, menurutnya perlu mekanisme yang mampu mengidentifikasi “blind spot” sejak awal agar kebijakan tidak berujung pada polemik maupun kerugian.

Isu Impor BBM Telah Dibahas Presiden

Isu impor BBM ini sebelumnya juga sudah dibahas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto usai rapat mengonfirmasi bahwa topik tersebut memang menjadi salah satu pembahasan.

Namun ia tidak memerinci teknisnya dan menyebut seluruh mekanisme akan ditangani oleh Menteri ESDM. “Itu semuanya dibahas bagaimana supaya, teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat,” jelas Aries.

Dalam kesempatan yang sama, Aries menegaskan bahwa meskipun SPBU swasta diarahkan membeli stok dari Pertamina, monopoli tidak akan terjadi. Menurutnya, distribusi tetap dilakukan secara proporsional, dan setiap implementasi kebijakan akan dievaluasi secara berkala.

Tak Akan Ada Monopoli dari Pertamina

“Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi,” tandasnya.

Stabilitas Energi Lewat Mekanisme Impor BBM

Penetapan mekanisme impor BBM satu pintu melalui Pertamina menjadi isu strategis yang harus dikaji secara hati-hati. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan bisa menjamin pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat. Namun di sisi lain, potensi blind spot yang disebut Qodari perlu diantisipasi sejak awal agar tidak memunculkan persoalan baru, terutama dalam aspek persaingan usaha dan keadilan distribusi.

Keterlibatan langsung Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kebutuhan pokok masyarakat yang harus terjamin keberlanjutannya. Pelayanan publik yang baik hanya bisa tercapai jika koordinasi antar lembaga berjalan mulus, serta adanya komitmen untuk mengevaluasi kebijakan di setiap tahap implementasi.

Pada akhirnya, arah kebijakan impor BBM ini akan sangat menentukan stabilitas energi di Tanah Air. Dengan pengawasan yang ketat, transparansi dalam pelaksanaan, serta keberanian untuk melakukan evaluasi, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menjaga pasokan BBM, tetapi juga tetap melindungi kepentingan masyarakat luas.