Rakyat Indonesia Butuh Pendidikan Gratis

NarayaPost, Jakarta – Analis kebijakan pendidikan Panji Mulkillah Ahmad mengungkapkan, sebanyak 4 juta anak Indonesia putus sekolah setiap tahun.

Padahal, kata Panji, tanpa pendidikan, tak ada negara Indonesia.

Hal itu dikatakan Panji, dalam diskusi bertajuk Rembuk Rakyat: Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar oleh Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Menurut Panji, makin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, makin banyak siswa yang putus sekolah.

Pungutan liar alias pungli, juga masih menjadi problem di dunia pendidikan nasional, pun kenaikan biaya pendidikan i tingkat dasar hingga menengah.

“Biaya pendidikan bisa naik sampai 400 persen.”

BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Rezim Prabowo-Gibran Tuna Etika

“Tak cuma biaya pendidikan, tapi juga biaya perintilan sekolah lainnya,” ujarnya.

Panji menilai kebijakan pendidikan di rezim Prabowo-Gibran salah arah.

Anggaran pendidikan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Panji, memang naik, tapi 40 persennya ditujukan untuk program makan bergizi gratis (MBG), yang menurutnya tidak masuk ranah pendidikan.

Ia menegaskan, yang diperlukan rakyat Indonesia adalah pendidikan gratis, bukan makan gratis.

“Sehingga anggaran pendidikan justru malah turun, tidak sesuai dengan konstitusi yang seharusnya 20 perseen.”

“Seharusnya Prabowo-Gibran bisa dimakzulkan karena hal ini,” tuturnya.

Panji juga mencurigai adanya upaya diskriminasi dalam pendidikan Indonesia, dengan adanya progam Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, di samping tetap adanya sekolah reguler.

“Seolah ingin memisahkan masyarakat ke dalam kasta, diskriminasi, pemisahan,” imbuh Panji.

Kebijakan ngawur Prabowo-Gibran lainnya di dunia pendidikan, lanjut Panji, adalah rencana membagikan 300 ribu unit televisi pintar alias smart tv, ke sekolah-sekolah.

Sedangkan problem di sektor pendidikan tinggi, papar Panji, populasi orang berpendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, dan adanya ketimpangan akses.

Masalah lainnya adalah kenaikan uang kuliah, proporsi negara yang lebih kecil ketimbang masyarakat atas pendanaan perguruan tinggi negeri (PTN), menurunnya bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), hingga kualitas riset yang bermasalah.

Panji juga menilai ada diskriminasi antara kampus negeri dan swasta, baik dari segi biaya maupun fasilitas pendidikan, meski sama-sama warga negara Indonesia.

BACA JUGA: Tambang Ilegal di IKN Terkuak, Luasnya 4.000 Hektare

 Padahal, menurutnya, kebanyakan mahasiswa di Indonesia adalah dari perguruan tinggi swasta.

“Hal ini bisa dimaknai sebagai neoliberalisasi perguruan tinggi PT,” cetusnya.

Untuk itu, Panji menuntut penghapusan segala bentuk pungli, termasuk uang pangkal.

Panji juga mendesak penghapusan jam malam di kampus, meminta kenaikan anggaran kemahasiswaan, serta penerapan cuti kuliah tanpa bayar uang kuliah tunggal (UKT) dan tanpa menghapus jatah semester.

Di lingkup sekolah dasar dan menengah, Panji menuntut penghapusan segala bentuk pungli, gratiskan SPP di beberapa provinsi yang masih mewajibkan membayar, serta membangun organisasi pelajar yang berkesadaran kritis.

Sedangkan di lingkup nasional, Panji menuntut program MBG yang sentralistik dihentikan, dan menyarankan pemerintah menyerahkan MBG pada kesiapan dan inisiatif sekolah masing-masing.

Panji juga menuntut pendidikan gratis secara bertahap, dan mendorong masyarakat membangun aliansi antifasis lintas kelas, yang mencakup beragam spektrum politik yang eksis di Indonesia.

Sebelumnya, aktivis HAM Romo Agustinus Setyo Wibowo SJ menilai, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025, berjalan tanpa keadaban dan tanpa etika.

Menurut dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta itu, krisis fundamental masih terjadi di Indonesia, dan pemerintah tampak tak peduli atas hal itu. (*)