Ray Rangkuti: Soeharto Bangun Indonesia dari Utang dan Keruk Kekayaan Alam

NarayaPost, Tangerang Selatan – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengingatkan betapa buruknya Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, di tengah usulan agar penguasa Orde Baru tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini.

Soeharto, kata Ray, memang menang Pemilu 1997 dengan perolehan lebih dari 80 persen suara yang diperoleh Golkar saat itu.

“Tapi setahun kemudian jatuh.”

“Itu menunjukkan kekuasaannya yang keropos,” kata Ray dalam diskusi publik bertajuk Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto, di Gerak Gerik Cafe & Bookstore, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025).

Di masa Orde Baru, lanjut pemilik nama asli Ahmad Fauzi itu, DPR dikenal dengan julukan 5D, yakni datang, duduk, dengar, diam, dan duit.

Siapapun yang mau jadi kepala daerah di masa itu, lanjut Ray, harus ada lampu sein dari Soeharto.

“Bayangkan, 32 tahun tidak ada oposisi, dan dikawal tentara, sentralistik,” imbuh Ray.

Ray membeberkan, ada lima negara yang masa pertumbuhan ekonominya relatif sama dengan Indonesia, yang dimulai dari sekitar tahun 197o-an, yakni India, Korea Selatan, Cina, Malaysia, dan Singapura.

Namun menurut Ray, kini hanya Indonesia yang paling jauh tertinggal.

“Kemajuan Indonesia di mana?”

“Padahal relatif sama-sama otoriter pemerintahannya, tapi mereka lebih maju, kita tidak,” ulas aktivis 1998 itu.

Menurut Ray, sumber uang pembangunan di era Soeharto berasal dari utang dan eksploitasi sumber daya alam.

BACA JUGA: Ray Rangkuti: Kalau Soeharto Dianggap Pahlawan, Para Tokoh Reformasi Dianggap Apa?

Ekonomi Indonesia tumbuh 7-8 persen per tahun di era Soeharto, lanjut Ray, karena pemerintah mengeruk kekayaan alam Papua, Aceh, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat, selama 32 tahun. 

“Dikeruk oleh perusahan asing seperti Freeport dan Newmont, tapi masyarakatnya miskin,” cetusnya.

Ray mencatat, hingga kini sebanyak 246 kabupaten/kota di Indonesia masih masuk golongan daerah miskin, padahal merupakan lokasi eksploitasi sumber daya alam.

Ke-246 daerah itu ada di Sumatera Selatan, Papua, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Daerah-daerah itu justru penyumbang ekploitasi sumber daya alam terbesar sejak Orde Baru,” ujar Ray.

Kini, kata Ray, rakyat Indonesia hidup di era kultur pejabatisme.

Indonesia, menurutnya, menjelma menjadi negara pejabatisme, di mana pejabat dianggap sangat istimewa oleh masyarakat.

“Tiga hal anda dapatkan jika jadi pejabat di Indonesia, yakni kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan.”

“Padahal di Eropa, pejabatnya bergelantungan di kereta,” tutur Ray.

Ray lantas mempertanyakan, jika Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional, lalu para tokoh reformasi dianggap apa?

“Apakah para tokoh reformasi dianggap orang yang menjatuhkan pahlawan?”

“Karena logikanya, ada hitam, pasti ada putih,” ucap Ray.

BACA JUGA: Mantan Ketua Komnas Perempuan Beberkan Sederet Alasan Soeharto Sangat Tidak Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Mereka yang pernah menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998, lanjut pemilik nama asli Ahmad Fauzi itu, adalah orang-orang yang sama yang mendukung Soeharto jadi pahlawan.

“Masuk akal enggak?”

“Masuk akal saja kalau di Indonesia,” imbuh Ray.

Menurut Ray, alasan Soeharto diusulkan jadi pahlawan nasional, penjelasannya selalu materialistik, seperti soal perannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, pembangunan SD Inpres, hingga swasembada pangan.

Padahal, Ray menilai,  Indonesia tidak bisa dilihat dari aspek ragawi saja, ataupun aspek jiwa saja.

“Harus dua-duanya, seperti lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.”

“Harus ada keseimbangan antara ragawi dan rohani,” tutur aktivis 1998 tersebut.

Apalagi, lanjut Ray, sila ke-1 hingga ke-4 Pancasila, adalah aspek rohani, dan hanya sila ke-5 yang beraspek ragawi.

“Soeharto itu pahlawanmu, bukan pahlawanku.”

“Kok ada orang yang membunuh ratusan ribu atau jutaan rakyat Indonesia, tapi dianggap pahlawan karena membangun jalan?” Cetus Ray. (*)