Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin siang. Perubahan besar ini menyentuh lima posisi menteri penting serta menghadirkan nomenklatur baru dalam jajaran kementerian.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan setelah melalui evaluasi menyeluruh atas kinerja kabinet selama hampir setahun pemerintahan. Menurutnya, reshuffle merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi modern.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujar Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Negara.
BACA JUGA : Status Darurat MPOX Resmi Dicabut WHO, Ini Alasannya!
Ada lima menteri yang secara resmi diganti dalam reshuffle kali ini:
Kelima posisi tersebut merupakan sektor vital yang berkaitan langsung dengan stabilitas politik, kebijakan fiskal, perlindungan pekerja, pemberdayaan koperasi, hingga pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga.
Selain mengganti sejumlah menteri, Presiden Prabowo juga meresmikan perubahan nama lembaga Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan nomenklatur ini otomatis membuat posisi pimpinannya naik status menjadi menteri penuh.
Kepala BP Haji, M. Irfan Yusuf, disebut-sebut akan dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah yang pertama. Kehadiran kementerian baru ini dianggap penting untuk memperkuat pelayanan dan tata kelola ibadah haji serta umrah yang setiap tahun melibatkan jutaan warga negara Indonesia.
Pantauan di Istana Negara pada Senin siang menunjukkan sejumlah tokoh politik dan pejabat hadir dengan mengenakan kemeja putih dan dasi biru muda—busana resmi yang identik dengan kabinet Prabowo saat pelantikan Oktober 2024.
Mereka yang terlihat hadir antara lain Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, politikus Golkar Muchtarudin, serta ekonom Purbaya Yudhi Sadewa. Kehadiran mereka memicu spekulasi akan adanya penugasan baru dalam kabinet pasca reshuffle.
Keputusan Presiden untuk mengganti lima menteri sekaligus menegaskan prinsip bahwa tidak ada jabatan yang tidak bisa diganti. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang pernah menyatakan bahwa dirinya ingin kabinet yang bekerja cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Pergantian Menteri Keuangan, misalnya, menandai adanya arah baru dalam kebijakan fiskal dan ekonomi nasional. Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang kuat dalam menjaga stabilitas fiskal, namun dalam konteks pemerintahan baru, strategi berbeda tampaknya akan diterapkan.
Di bidang politik dan keamanan, pergantian Budi Gunawan di posisi Menko Polkam dapat dimaknai sebagai upaya penyegaran koordinasi lintas lembaga. Sementara itu, perubahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan menghadirkan terobosan dalam pembinaan atlet, regenerasi olahraga, serta pemberdayaan generasi muda.
Reshuffle kabinet bukan hanya soal kinerja teknis, tetapi juga sarat dengan dinamika politik. Kehadiran tokoh-tokoh partai besar seperti Golkar menandakan adanya upaya menjaga keseimbangan politik di parlemen dan dukungan terhadap agenda pemerintahan.
Selain itu, langkah ini juga bisa dipandang sebagai strategi memperkuat stabilitas politik menjelang tahun kedua pemerintahan, ketika publik semakin kritis terhadap capaian program-program utama.
BACA JUGA : Tunjangan Rumah Rp 70 Juta, Pramono Tunggu Keputusan DPRD DKI
Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 menandai arah baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan mengganti lima menteri penting dan menambah satu kementerian baru, presiden ingin memastikan kabinet bekerja lebih optimal.
Apakah langkah ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kinerja pemerintahan? Waktu yang akan menjawab. Namun yang jelas, reshuffle ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius melakukan evaluasi berkelanjutan demi menjawab kebutuhan bangsa.