Rusia Ancam Ini Jika Inggris-Prancis Pasok Nuklir ke Ukraina

NarayaPost – Dewan Keamanan Moskow Dmitry Medvedev menegaskan, Rusia terpaksa bakal menggunakan senjata nuklir non-strategis, jika Inggris dan Prancis memasok hulu ledak nuklir ke Ukraina.

Menulis di aplikasi pesan Max, Medvedev mengatakan informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) tentang niat London dan Paris mentransfer teknologi nuklir ke Kiev, secara radikal mengubah situasi.

Medvedev yang menjabat presiden Rusia periode 2008 hingga 2012, sementara Presiden Vladimir Putin pada periode itu menjabat sebagai perdana menteri, menekankan tindakan tersebut akan merupakan transfer langsung senjata nuklir ke negara yang berperang.”

“Tidak ada keraguan sedikit pun dalam skenario seperti itu, Rusia harus menggunakan semua jenis senjata, termasuk senjata nuklir non-strategis, terhadap target di Ukraina yang menimbulkan ancaman bagi negara kita.”

“Jika perlu, terhadap negara-negara pemasok yang terlibat dalam konflik nuklir dengan Rusia.”

“Ini adalah respons simetris yang menjadi hak Federasi Rusia,” kata Medvedev, Selasa (24/2/2026).

BACA JUGA: Rusia dan AS Bakal Garap Proyek Bareng Usai Perang Ukraina

Terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, rencana yang dilaporkan tersebut signifikan dari sudut pandang ancaman yang ditimbulkan terhadap seluruh rezim non-proliferasi, termasuk dalam konteks konflik panas yang terjadi di Eropa.

“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap semua norma dan prinsip serta tindakan hukum internasional yang relevan,” ujarnya.

Pada Selasa, SVR menuduh Inggris dan Prancis bermaksud menyediakan senjata nuklir bagi Ukraina, dengan alasan langkah tersebut dapat memperkuat posisi Kiev dalam perundingan perdamaian.

Resolusi

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang mendesak perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina, saat perang Rusia-Ukraina memasuki tahun keempat pada Selasa.

Resolusi tersebut disahkan Majelis Umum PBB dengan 107 suara setuju dan 12 suara menolak, sementara 51 negara lainnya abstain.

Rusia menjadi salah satu negara yang menolak usulan resolusi, dan Amerika Serikat abstain.

Resolusi yang diusulkan Ukraina dan mendapat dukungan dari 46 negara tersebut menyoroti dampak perang terhadap dinamika kawasan dan dunia, serta menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan Rusia terhadap warga sipil, obyek sipil, dan infrastruktur energi kritis, yang memperburuk situasi kemanusiaan.

Resolusi tersebut menegaskan komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina, termasuk keutuhan laut teritorialnya.

Selain mendorong gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat, resolusi tersebut juga mendesak pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, dan pemulangan semua warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa, termasuk anak-anak, sebagai langkah kunci untuk membina rasa saling percaya.

Namun, AS sempat mengajukan perubahan naskah resolusi, dengan paragraf kedua latar belakang dan klausul aksi kedua diusulkan dikeluarkan dari naskah resolusi, supaya diputuskan secara terpisah.

Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa mengecam keras usulan AS tersebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan dan tak bisa diterima.

Sementara, deputi wakil tetap AS untuk PBB Tammy Bruce menyatakan pandangan pihaknya, ada bahasa tertentu dalam resolusi yang mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan, dan tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng.

Paket Sanksi Terbesar

Inggris pada Selasa mengumumkan hampir 300 sanksi baru dengan paket sanksi terbesar mereka, yang menargetkan aliran pendapatan penting Rusia, termasuk sektor energi dan pemasok militer.

Kementerian Luar Negeri Inggris dalam pernyataannya mengatakan, sanksi yang diumumkan pada peringatan keempat Perang Ukraina itu, merupakan paket sanksi terbesar terhadap Rusia dalam periode ini.

“Tindakan hari ini menargetkan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, PJSC Transneft, yang bertanggung jawab untuk mengangkut lebih dari 80 persen ekspor minyak Rusia.”

“Yang semakin menghambat upaya putus asa Kremlin menemukan pembeli bagi minyak yang dikenai sanksi,” ucap pernyataan itu.

Langkah-langkah baru itu juga menargetkan jaringan perdagangan minyak rahasia Rusia, dengan memberikan sanksi kepada 175 perusahaan yang terkait  kelompok minyak 2Rivers, alah satu operator armada bayangan terbesar di dunia dan pedagang utama minyak mentah Rusia, menurut pernyataan tersebut.

Sanksi tersebut menargetkan 49 entitas dan individu, termasuk pemasok internasional drone, komponen, dan teknologi Rusia, serta pelaku teror di sektor gas alam cair Rusia.

BACA JUGA: Ukraina Siap Serahkan Sebagian Wilayah kepada Rusia

Sembilan bank yang menangani pembayaran lintas batas Rusia juga termasuk dalam paket sanksi tersebut.

“Inggris hari ini telah mengambil tindakan tegas untuk mengganggu pendanaan penting, peralatan militer, dan aliran pendapatan yang menopang agresi Rusia, dalam serangkaian langkah terbesar kami sejak bulan-bulan awal invasi.”

“Hari ini saya berada di Kiev mengumumkan pendanaan sebesar £30 juta (Rp681,6 miliar) untuk memperkuat ketahanan energi Ukraina dan mendukung pemulihan, sehingga total dukungan Inggris mencapai £21,8 miliar (Rp495,3 triliun) sejak awal perang,” papar Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper.

Ia menuturkan, Inggris akan terus mendukung rakyat Ukraina dan membela keamanan Eropa, “karena keamanan Ukraina adalah keamanan kita.” (*)