Rusia Desak Ukraina Gelar Pilpres dan Referendum Usai Perang

NarayaPost – Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak Ukraina segera menggelar pemilihan presiden dan referendum, begitu darurat militer dicabut.

“Begitu tercapai kesepakatan perdamaian dalam bentuk apa pun dan pertempuran berhenti, darurat militer harus segera dicabut.”

“Jika darurat militer dicabut, pemilihan presiden harus segera diumumkan.”

BACA JUGA: Donald Trump Yakin Perang Rusia Vs Ukraina Segera Berakhir

“Setelah itu, referendum harus digelar terkait seluruh isu teritorial,” ujar Putin kepada di Bishkek, Kirgistan, Kamis (27/11/2025).

Putin menyebut rezim Volodymyr Zelensky melakukan kesalahan strategis ketika tidak menyelenggarakan pemilihan presiden.

Rusia, katanya, tetap menggelar pemilu, termasuk pemilu presiden, bahkan di tengah operasi militer.

Menurut Putin, sulit bagi kepemimpinan Ukraina saat ini memenangkan pemilu tanpa kecurangan.

Ia juga mengingatkan hanya Verkhovna Rada, parlemen Ukraina, yang berwenang memperpanjang masa jabatannya selama darurat militer, bukan presiden.

Takkan Ubah Konstitusi

Ukraina tidak akan mengubah konstitusinya sebagai bagian dari kesepakatan damai potensial apa pun.

“Kami telah menyatakan Ukraina tidak akan menerima bentuk pengakuan apa pun, dan Ukraina tidak akan melakukan perubahan apa pun pada konstitusi, ini adalah garis merah (red line),” kata Oleksandr Bevz, Penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina.

Bevz mengatakan, isu-isu teritorial harus ditangani berdasarkan dua prinsip, yakni jalur kontak yang ada saat ini harus menjadi basis untuk pembicaraan, dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus ditangani di tingkat pemimpin nasional.

Menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak, negosiator Ukraina dan AS telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai sebagian besar elemen rencana perdamaian yang diusulkan Washington, meskipun rencana itu telah direvisi secara signifikan dari rancangan awalnya yang terdiri dari 28 poin.

Pada Selasa (25/11/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rencana yang diperbarui tersebut dapat berkembang menjadi kesepakatan yang lebih mendalam.

Sepakati 18 Syarat

Para pejabat AS dan Ukraina mencapai kesepakatan mengenai 18 dari 20 syarat dalam perjanjian damai yang diusulkan dari perundingan terbaru di Jenewa.

Menurut laporan Axios pada Kamis (27/11/2025), dua poin tersisa belum terselesaikan karena dianggap sebagai isu sensitif.

Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan itu diyakini terkait sengketa wilayah dan sifat jaminan keamanan AS, isu-isu sensitif yang sebelumnya disinggung oleh para pejabat Ukraina kepada Financial Times, keputusan akan dibuat oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

BACA JUGA: Eropa Siapkan Usulan Damai Tandingan untuk Rusia-Ukraina

Trump meluncurkan inisiatif perdamaian baru tersebut setelah pertemuan di Gedung Putih pada 18 November.

Rencana 28 poin tersebut didukung oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai terobosan potensial, menurut laporan tersebut.

Pertemuan tersebut meletakkan dasar bagi perundingan Jenewa baru-baru ini, di mana para delegasi mempersempit rencana awal yang terdiri dari 28 poin menjadi 20 poin.

Seorang pejabat mengatakan, meski ada spekulasi daring mengenai perpecahan antara Vance dan Rubio, kedua pejabat tersebut bekerja sama sebagai tim yang solid dalam rencana perdamaian tersebut.

Usulan awal AS mengharuskan Ukraina untuk membuat konsesi yang signifikan, termasuk mengakui kendali Rusia atas wilayahnya, membatasi personel militernya, dan setuju untuk tidak bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Gunakan Aset Rusia

Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak anggota Uni Eropa mencapai kesepakatan penggunaan aset Rusia yang dibekukan, paling lambat bulan depan, guna memperkuat posisi Ukraina dalam negosiasi potensial dengan Moskow untuk mengakhiri perang.

Merz mengatakan Eropa memandang positif upaya AS mengakhiri perang di Ukaina.

Namun, Merz menekankan Kiev tidak boleh dipaksa memberikan konsesi teritorial secara sepihak, dan harus diberikan jaminan keamanan yang andal oleh mitra Baratnya.

“Kami ingin terus meningkatkan tekanan terhadap Rusia bersama dengan mitra Eropa dan transatlantik kami, agar Rusia akhirnya bersedia berunding dan terlibat dalam perundingan,” tegas Merz.

Dia mengingatkan usulannya untuk menggunakan aset Rusia yang dimobilisasi senilai 140 miliar euro (sekitar Rp2.700 triliun) guna memperkuat kemampuan militer Ukraina.

“Kami ingin memanfaatkan aset-aset ini lebih luas lagi untuk mendukung Ukraina.”

“Saya telah mengajukan usulan untuk tujuan ini pada September.”

“Usulan ini telah diterima oleh Komisi Eropa dan juga didukung oleh sebagian besar anggota Uni Eropa.”

“Kami sepakat harus segera mencapai kesepakatan yang tepat paling lambat pada KTT para pemimpin Uni Eropa di Desember, untuk memperkuat posisi negosiasi kami dan mengirimkan sinyal solidaritas dan dukungan lainnya kepada Ukraina,” beber Merz. (*)