Rusia Minta Ukraina Jadi Negara Netral dan Bersahabat

NarayaPost – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov meminta Ukraina menjadi negara yang netral dan bersahabat, untuk menjadi tetangga Rusia dalam jangka panjang.

“Ukraina harus bersahabat.”

“Tidak harus menjadi sekutu, tetapi negara yang netral dan bersahabat.”

“Hal ini, tentu saja, menyiratkan respek tidak hanya terhadap hak-hak masyarakat di wilayah yang akan tetap menjadi bagian dari Ukraina.”

“Bukan hanya respek terhadap hak-hak mereka untuk mengakses kebutuhan dasar seperti kehangatan, makanan, dan air.”

“Tetapi juga respek terhadap, jika boleh dikatakan, hak asasi manusia fundamental mereka, termasuk bahasa, pendidikan, dan agama,” kata Lavrov kepada Russia Today (RT), Kamis (5/2/2026).

BACA JUGA: Trump Bilang Perang Rusia-Ukraina Takkan Berakhir Tanpa Izinnya

Ukraina yang akan menandatangani perjanjian tersebut, tegas Lavrov, tidak boleh melanggar hukum internasional maupun Konstitusi Ukraina, yang menjamin hak-hak kelompok etnis minoritas.

Lavrov menyatakan, Rusia telah berulang kali menjelaskan kepada Washington, bagi Moskow, prioritas dalam penyelesaian masalah Ukraina bukanlah wilayah, melainkan rakyat.

“Prioritas kami adalah rakyat yang hidup di wilayah-wilayah ini.”

“Rakyat Rusia yang berbicara dan membesarkan anak-anak mereka untuk berbicara Bahasa Rusia, yang telah membangun wilayah-wilayah ini selama berabad-abad,” tuturnya.

Rencana penyelesaian perdamaian Ukraina yang dirujuk oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, lanjut Lavrov, yang sebagian isinya baru dibaca pihak Rusia secara terpisah-pisah, sama sekali tidak menyebutkan pemulihan hak-hak etnis Rusia dan minoritas nasional lainnya, maupun penegakan kebebasan beragama.

Dia menekankan, kebebasan linguistik dan agama tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

BACA JUGA: Jerman Tolak Ukraina Masuk Uni Eropa pada 1 Januari 2027

“Hal-hal tersebut tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar,” tegasnya.

Putaran kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat (AS) berakhir di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis, dengan kedua pihak menyepakati pertukaran tahanan skala besar, tetapi gagal mencapai terobosan substantif mengenai isu-isu inti seperti pengaturan wilayah dan gencatan senjata.

Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov mengatakan, delegasi Ukraina mengupayakan perdamaian yang bermartabat dan langgeng, tanpa mengungkapkan hasil spesifik dari perundingan tersebut.

Capai Kesepakatan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis (5/2/2026) mengatakan, perundingan damai berikutnya dengan delegasi AS dan Rusia akan segera digelar.

“Pertemuan selanjutnya direncanakan dalam waktu dekat, kemungkinan di AS,” ucap Zelensky dalam pidato malamnya.

Dia menegaskan, Kiev siap bekerja dalam format apa pun demi tercapainya perdamaian.

Delegasi dari Ukraina, AS, dan Rusia telah menggelar dua putaran perundingan damai di Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (4/2) dan Kamis.

Kepala negosiator Ukraina Rustem Umerov pada Kamis mengatakan melalui Telegram, para pihak telah mencapai kesepakatan yang menetapkan Rusia dan Ukraina masing-masing akan membebaskan 157 tawanan perang.

Umerov menambahkan, tim perunding juga telah mengadakan pembahasan luas mengenai isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk mekanisme penerapan gencatan senjata dan pemantauan penghentian aktivitas militer.

Intervensi

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, pengerahan pasukan dan infrastruktur militer Barat di wilayah Ukraina tidak dapat diterima, dan akan dianggap sebagai intervensi.

“Pengerahan di Ukraina berupa unit militer, fasilitas militer, depot amunisi, dan infrastruktur lainnya milik negara-negara Barat, tidak dapat kami terima dan akan digolongkan sebagai intervensi asing, yang menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan Rusia,” ujar Lavrov seperti dikutip situs web Kementerian Luar Negeri Rusia, Senin (2/2/2026).

Lavrov mengkritik pendekatan yang diusulkan oleh Ukraina dan negara-negara Barat untuk menyelesaikan krisis, yang melibatkan pengerahan pasukan multinasional untuk menjamin keamanan Ukraina.

Menurutnya, langkah semacam itu pada dasarnya berarti menciptakan pijakan awal untuk konfrontasi lebih lanjut dengan Rusia. (*)