Sejarah Kemerdekaan RI Akan Ditulis Ulang Oleh Menteri

NarayaPost – Kementerian Kebudayaan berencana melanjutkan agenda penulisan sejarah nasional setelah meresmikan buku penulisan ulang sejarah Republik Indonesia. Tahap berikutnya akan difokuskan pada penyusunan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah Perlu Ditulis Sebagai Wujud Perjuangan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa penulisan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada periode 1945 hingga 1950 perlu disusun secara lebih mendalam dan diperluas dalam satu buku tersendiri. Menurutnya, periode tersebut memiliki kronik dan dinamika yang sangat kaya sehingga layak mendapatkan pembahasan khusus.

“Ada sejarah saya kira yang salah satu yang penting untuk kita tulis, dari salah satu jilid ini tetapi harus kita pertajam, perluas, karena kroniknya cukup lumayan banyak, dinamikanya banyak, yaitu Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1950,” kata Fadli dalam acara peluncuran buku sejarah RI di Kantor Kemenbud, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

BACA JUGA: Belgia dan Jerman Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Rusia 

Fadli menilai penulisan sejarah pada rentang waktu tersebut memiliki arti strategis karena menandai fase kembalinya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Sejarah akan menggarap penulisan pada masa kerajaan.

Ada Beberapa Tema Penting dalam Penulisan Ulang

Ia menjelaskan bahwa penulisan ke depan perlu mencakup berbagai tema penting yang selama ini dinilai belum digarap secara menyeluruh dan mendalam. Fokus penulisan tidak hanya diarahkan pada satu periode tertentu, tetapi mencakup lintasan yang lebih luas, mulai dari masa kerajaan-kerajaan besar hingga ragam bentuk perjuangan historis di berbagai wilayah Nusantara.

Pendekatan komprehensif tersebut dinilai penting untuk menghadirkan gambaran utuh mengenai dinamika sosial, politik, dan budaya yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia.

Menurutnya, sejumlah kerajaan dan kesultanan memiliki peran strategis dalam membangun fondasi peradaban, sistem pemerintahan, serta jaringan perdagangan dan kebudayaan di Nusantara. Oleh karena itu, penulisan perlu dilakukan secara lebih terstruktur dengan menggali sumber-sumber yang beragam serta menyajikan konteks peristiwa secara proporsional.

“Kita juga perlu menulis buku sejarah tentang Majapahit yang komprehensif, sejarah tentang Sriwijaya, sejarah tentang Pajajaran, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, maupun perjuangan-perjuangan lainnya,” tuturnya.

Kemenbud Tegaskan Komitmen Perkaya Penulisan

Adanya lanjutan tersebut, Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk memperkaya penulisan nasional secara lebih sistematis dan mendalam. Fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode 1945–1950 dipandang sebagai upaya untuk melengkapi narasi besar perjalanan bangsa, khususnya pada fase awal pembentukan negara yang sarat dinamika politik, militer, dan diplomasi. Periode tersebut juga menjadi penanda penting konsolidasi Indonesia kembali sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dinilai relevan untuk disajikan dalam satu karya tersendiri.

Selain itu, rencana penulisan masa kerajaan menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya berorientasi pada sejarah modern, tetapi juga mencakup periode lebih awal yang membentuk fondasi peradaban Nusantara. Penulisan kerajaan dan kesultanan, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Pajajaran, diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan sosial, politik, dan budaya di berbagai era.

BACA JUGA: Rusia Ingatkan Uni Eropa Mengakses Aset Beku Adalah Pencurian

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan historiografi nasional agar tidak terfragmentasi pada periode tertentu saja. Melalui Direktorat Jenderal Sejarah, Kementerian Kebudayaan menempatkan penulisan sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan pendalaman sumber, penyusunan kronik yang rapi, serta pemetaan dinamika peristiwa secara proporsional.

Dengan demikian, hasil penulisan diharapkan tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga mampu menjelaskan konteks dan kesinambungan antar peristiwa dalam perjalanan Indonesia. Secara keseluruhan, peluncuran buku penulisan ulang RI dan rencana kelanjutannya menandai fase baru dalam upaya negara menyusun narasi nasional yang lebih lengkap.

Agenda ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya dokumentasi sebagai rujukan publik, pendidikan, dan pembentukan pemahaman kolektif tentang perjalanan bangsa Indonesia dari masa kerajaan hingga periode mempertahankan kemerdekaan.