Sekjen PBB: Kekuasaan Merajalela, Hukum Internasional Diinjak

NarayaPost – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan akselerasi multipolaritas, melihat adanya fenomena kekuasaan yang mengalahkan hukum sedang merajalela secara global.

“Kekuatan kekuasaan sedang merajalela, mengalahkan supremasi hukum.”

“Hukum internasional diinjak-injak.”

“Kerja sama terkikis.”

“Dan institusi-institusi multilateral diserang dari berbagai sisi.”

“Kita sedang hidup di dunia di mana tindakan, terutama tindakan yang gegabah, memicu reaksi berbahaya.”

“Tindakan-tindakan tersebut diperparah oleh perpecahan geopolitik dan diperkuat oleh meluasnya impunitas.”

“Ketika tindakan berbahaya tidak mendapat reaksi yang sepadan, sistem akan menjadi tidak stabil.”

“Impunitas mendorong konflik saat ini memicu eskalasi, memperluas ketidakpercayaan, dan membuka pintu bagi pihak-pihak penyalah guna kuasa untuk masuk dari segala arah,” tutur Guterres, Kamis (29/1/2026).

Guterres menyerukan perombakan sistem yang ada untuk mengatasi tantangan global, khususnya melalui penguatan institusi-institusi multilateral.

“Saat saya melihat spektrum tantangan global, satu kebenaran menjadi tampak sangat jelas: sistem pemecahan masalah global kita menghadapi pertanggungjawaban.”

“Sistem-sistem itu sudah ketinggalan zaman.”

BACA JUGA: Donald Trump: Amerika Serikat PBB yang Sesungguhnya

“Sistem-sistem itu masih mencerminkan struktur ekonomi dan kekuasaan 80 tahun yang lalu.”

“Padahal, roda dunia terus berputar.”

“Namun, struktur kita, institusi kita, asumsi kita, kebiasaan kerja sama kita, masih bertambat pada masa lalu. Ini harus diubah,” paparnya.

Guterres mengatakan, masalah global tidak akan diselesaikan oleh satu kekuatan yang mendikte segalanya, atau oleh dua kekuatan yang membagi dunia menjadi kutub-kutub pengaruh yang saling berseberangan.

“Penting untuk mengakselerasi, secara sengaja dan penuh tekad, multipolaritas-multipolaritas yang terhubung, inklusif sejak awal, dan mampu menciptakan keseimbangan melalui kemitraan.”

“Namun, multipolaritas, dengan sendirinya, tidak menjamin stabilitas atau perdamaian.”

“Diperlukan institusi-institusi multilateral yang kuat di mana legitimasi berakar pada tanggung jawab dan nilai-nilai bersama.”

“Struktur mungkin sudah ketinggalan zaman, tetapi nilainya tidak,” urai pria Portugis itu.

Nilai-nilai yang tercantum dalam Piagam PBB, lanjutnya, merupakan syarat mutlak bagi perdamaian abadi dan keadilan yang berkelanjutan.

“Terlepas dari semua rintangan, PBB bertindak untuk menghidupkan nilai-nilai bersama kita.”

“Dan kita tidak akan menyerah,” imbuhnya.

PBB, tambah Guterres, bertekad memilih tindakan yang menghasilkan reaksi konkret dan positif, reaksi perdamaian, keadilan, tanggung jawab, serta kemajuan di masa-masa sulit.

Aktif Mediasi Konflik

Sekjen PBB mengatakan, PBB sangat aktif menengahi konflik di seluruh dunia.

Dalam konferensi pers yang memaparkan prioritasnya untuk 2026, Guterres mengatakan dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang bertikai memang tidak ingin PBB memediasi konflik mereka.

Namun, badan dunia tersebut sangat aktif dalam beberapa skenario, seperti di Libya, Sudan, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik (RD) Kongo.

Ketika ditanya apakah dia khawatir dengan peran PBB pada masa mendatang dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, ia dengan tegas menjawab tidak.

“Ada wilayah-wilayah di mana kami tidak bertindak sebagai mediator, karena setidaknya salah satu pihak (dalam konflik) tidak menginginkan kami memediasinya.”

“Israel tidak pernah menerima PBB sebagai mediator.”

BACA JUGA: Presiden Brasil: Trump Ingin Jadi Pemilik Tunggal PBB Baru

“Mungkin karena kami akan memediasi berdasarkan nilai-nilai kami, nilai-nilai Piagam (PBB).”

“Mereka yang melanggar Piagam PBB mungkin tidak tertarik pada mediasi oleh entitas yang, pada dasarnya, merupakan entitas yang mewakili Piagam tersebut,” paparnya.

Guterres mengatakan, PBB sangat aktif berupaya menghindari skenario terburuk dalam situasi di Sudan Selatan, RD Kongo, dan Myanmar, dan sangat aktif dalam negosiasi terkait Sahara Barat.

“Dan saya bisa terus menyebutkan berbagai situasi di mana kami sangat aktif dalam upaya mediasi, upaya konsiliasi posisi, dan proses perdamaian.”

“Hanya ada satu hal yang tidak kami miliki, yaitu instrumen kekuasaan untuk memaksa pihak-pihak terkait untuk datang ke meja perundingan,” tambahnya. (*)