Sekolah Rakyat: Hapus Kemiskinan Atau Diskriminasi Pendidikan?

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Menurut Prabowo, Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan dan langkah berani.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, dari semua kementerian/lembaga, semua elemen yang telah bekerja mewujudkan suatu langkah, menurut saya ini langkah terobosan, langkah berani.”

“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini.”

“Dan saya terus terang saja cukup bahagia, cukup besar hati, saya terharu sebetulnya melihat dampak daripada upaya kita,” ujarnya.

Kehadiran 166 Sekolah Rakyat, lanjutnya, merupakan langkah awal dari target besar pemerintah hingga 2029.

Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat.”

“Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029.”

“Insyaallah akan tercapai,” ucap Prabowo.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara keseluruhan dapat menjangkau 500 ribu peserta didik.

BACA JUGA: Prabowo: Hanya Lewat Pendidikan Kita Bisa Jadi Negara Merdeka

“Ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah rakyat adalah seribu murid.”

“Berarti sasaran kita nanti 500 ribu murid,” ungkapnya.

Prabowo juga menegaskan cita-citanya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ajaknya.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis terhadap kemampuan Indonesia untuk terus maju dan berprestasi.

“Kita berada di jalan yang benar.”

“Kita tidak ragu-ragu.

“Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Prabowo turut menyampaikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.

“Terima kasih sekali lagi semua unsur yang bekerja keras untuk seluruh rakyat.”

“Terima kasih anak-anakku atas semangatmu.”

“Guru-guru, terima kasih.”

“Kepala sekolah, terima kasih.”

“Saya minta dibina dengan baik.”

“Guru harus selalu memberi contoh,” tuturnya.

Keberanian Negara

Prabowo menyebut Sekolah Rakyat merupakan hasil dari keberanian negara mengambil langkah bagi kebutuhan rakyat.

“Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri, tidak ambil sikap yang berani.”

“Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik.”

“Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” paparnya.

Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada para siswa Sekolah Rakyat, agar tidak pernah merasa rendah diri terhadap latar belakang keluarga.

Apa pun pekerjaan orang tua mereka, kata Prabowo, pekerjaan tersebut mulia dan dilakukan dengan keringat serta kejujuran.

“Hormati orang tuamu, kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orangtuamu.”

“Jangan pernah kau malu.”

“Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa,” cetusnya.

Prabowo menekankan, negara akan terus berjuang agar kekayaan nasional dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sekolah Rakyat ia nilai menjadi simbol kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga tertinggal.

“Kalau dia belum mampu bukan salah dia, bukan salah orang tuamu.”

“Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat.’

“Tapi kita akan berjuang keras, kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Disertai Pemerataan

Prabowo menegaskan, pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Namun, pembangunan menurutnya harus disertai keberanian untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan.”

“Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ulasnya.

Prabowo mengingatkan, tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.

“Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia.”

“Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” katanya.

Prabowo mengapresiasi peran dan dukungan seluruh pihak, termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat.

“Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan.”

“Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima.”

“Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” pujinya.

Prabowo berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global.

Dalam laporannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Prabowo, yang dirancang untuk memotong rantai kemiskinan.

Sejak Juli 2025, Sekolah Rakyat telah beroperasi di sejumlah titik di Indonesia.

“Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia.”

“Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan,” beber pria yang akrab diapa Gus Ipul itu.

Anggaran Naik Jadi Rp24,9 Triliun di 2026

Pada RAPBN 2026, anggaran untuk Sekolah Rakyat ditetapkan sebesar Rp24,9 triliun, naik lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

 Rincian Anggaran Sekolah Rakyat 2026

• Tahun 2025: Rp8 triliun
• Tahun 2026 (RAPBN): Rp24,9 triliun
  

Alokasi dana Rp24,9 triliun tersebut terbagi menjadi:

• Rp20 triliun untuk pembangunan baru di 200 lokasi
  
• Rp4,9 triliun untuk biaya operasional 200 lokasi

Target 2026

Hingga Agustus 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat dibangun.

Pada September 2025, pemerintah menambah 60 sekolah lagi.

Pada 2026, jumlah Sekolah Rakyat akan meningkat menjadi 200 lokasi yang tersebar di berbagai daerah.

Sasaran

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat dari:

• Desil 1: kelompok miskin ekstrem
• Desil 2: kelompok miskin

Anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya.

Hingga kini ada 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.

Rinciannya, 35 di Sumatra, 68 di Jawa, 13 di Kalimantan, 28 di Sulawesi, 7 di Bali dan Nusa Tenggara, 8 di Maluku, dan 6 di Papua.

Dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta 2025, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp6,6 triliun untuk program sekolah rakyat sepanjang 2025.

Angka tersebut setara dengan 80,5% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp8,2 triliun.

Sebanyak Rp5,4 triliun digunakan untuk renovasi sekolah melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rp1,1 triliun dari Kementerian Sosial.

“Per 31 Desember 2025, realisasi program ini sebesar 6,6 triliun atau 80,5% dari pagu,” ungkap Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, pekan lalu.

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat adalah gagasan Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan Wong Cilik.

Visi

Mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin, melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan.

Misi

1. Memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan;
2. Menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan;
3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air; dan
4. Menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

Siapa Muridnya?

Peserta didik Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu kategori miskin ekstrem dan miskin.

Mereka dipilih secara selektif melalui proses seleksi yang adil dan transparan, serta telah mendapatkan izin resmi dari orang tua untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama penuh (boarding school).

Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat memastikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang paling membutuhkan.

Siapa Gurunya?

Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dipilih dengan standar kualitas tinggi dan berasal dari berbagai jalur penugasan resmi, yaitu:

1. Guru ASN yang ditugaskan oleh pemerintah;
2. Guru P3K Penuh Waktu yang sudah ditempatkan sesuai regulasi;
3. Guru P3K Paruh Waktu untuk mendukung fleksibilitas kebutuhan pengajaran; dan
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diseleksi sebagai calon guru baru.

Dengan komposisi guru yang profesional dan berkomitmen, Sekolah Rakyat berusaha menjamin proses pembelajaran berlangsung secara efektif, inspiratif, dan berorientasi pada perubahan sosial.

Kurikulum

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara tailor-made (khusus dan kontekstual), menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial di lingkungan mereka.

Kurikulum ini menggabungkan pendekatan nasional dan kekhasan lokal, mencakup tiga muatan utama, yakni Kurikulum Persiapan, Kurikulum Sekolah Formal, dan Kurikulum Asrama (Boarding).

1. Kurikulum Persiapan (Learner Preparatoal)
   Tahap awal ini bertujuan melakukan Talent Mapping melalui asesmen kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa. Ini menjadi fondasi kuat sebelum memasuki proses belajar yang lebih intensif.
2. Kurikulum Sekolah Formal
   Mengacu pada standar nasional, kurikulum ini mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Struktur ini mendukung pembelajaran akademik yang tersistematis serta sesuai regulasi nasional dari Kemendikdasmen, Kemendiktiristek, Kemenag, dan Kemensos.
3. Kurikulum Sekolah Asrama. Merupakan bagian dari pendidikan karakter, kurikulum ini menguatkan nilai-nilai karakter dan kepemimpinan, spiritualitas, cinta tanah air, serta bahasa dan komunikasi.

Kompetensi Lulusan

Output kurikulum ini menghasilkan lulusan yang unggul dalam:

1. Nilai Akhlak dan Keagamaan;
2. Karakter Kepemimpinan;
3. Penguasaan Bahasa dan Literasi Digital;
4. Entrepreneurship; dan 
5. Ketuntasan Akademik.

Bantah Diskriminasi

Pemerintah mengeklaim label Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan diskriminasi sosial bagi para siswanya.

Sekolah Rakyat diklaim sebagai adalah afirmative policy (kebijakan yang berpihak), karena yang menjadi sasaran kebijakan ini memiliki persoalan spesifik, yakni pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan lingkungan sosial.

Kebijakan ini menggunakan pendekatan Spesific problems-specific solutions, karena permasalahan mereka tidak sama dengan permasalaham masyarakat pada umumnya, sehingga tidak bisa menggunakan pendekatan common problems-common solutions.

Pemerintah menyatakan Sekolah rakyat adalah bentuk penyetaraan hak atas akses terhadap pendidikan dan lingkungan pembelajaran yang berkualitas.

“Jadi, sekolah rakyat bukanlah bentuk diskriminasi atau pengotak-ngotakan, justru ini adalah bentuk negara hadir memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin.”

“Bagi para siswa, Sekolah Rakyat adalah deklarasi diri mereka bisa mengubah nasib mereka, mengubah kondisi keluarga.”

“Bagi masyarakat miskin, sekolah rakyat adalah peluang, karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang menghendaki anak-anaknya hidup dalam keadaan susah di masa depan.”

“Bagi pemerintah, sekolah rakyat adalah pembuktian, mata rantai kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan,” jelas pemerintah di laman kemensos.go.id.

Tujuan jangka pendek Sekolah Rakyat adalah memberikan akses pendidikan dan penghidupan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Juga, meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan penguakatan mental dan karakter.

Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah investasi sosial dalam mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin, guna memutus mata rantai kemiskinan dan menyiapakan generasi emas 2045.

Parameter Sekolah Rakyat dikatakan sukses, bila:

• Tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah dengan alasan apa pun;
• Angka Partisipasi sekolah meningkat;
• Indeks Pembangunan Manusia meningkat;
• Indeks Modal Manusia meningkat;
• Daya saing masyarakat miskin meningkat dan
• Kemiskinan berkurang.

Gratis

Pengentasan kemiskinan adalah dampak jangka panjang dari keberadaan Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat diharapkan dapat menutup pintu masuk potensi generasi berikutnya menjadi miskin.

Sekolah Rakyat merupakan intervensi strategis jangka panjang dalam memutus transmisi kemiskinan antar generasi.

Pengelolaan Sekolah Rakyat juga diharapkan akan menumbuhkan perekonomian daerah sekitar dengan menyerap tenaga kerja, uang berputar untuk operasional sekolah rakyat, ekonomi daerah sekitar tumbuh dan kohesi sosial terjaga.

Pemerintah menjamin transparansi proses seleksi siswa.

Penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik.

Dilakukan pengecekan status miskin dalam DTSEN dan pengecekan langsung di lapangan.

Penetapan daftar calon peserta didik juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

Sekolah Rakyat gratis, dan terdapat pendidikan formal serta pendidikan karakter.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang disesuaikan, untuk memberi fleksibilitas kepada siswa memilih jalur belajar sesuai kebutuhan.

Hal ini juga membantu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa dalam menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan.

Penyesuaikan Kurikulum Nasional adalah Model Kurikulum yang Dirancang Khusus (Tailor-Made) dengan Model Pengelolaan: Keluar-Masuk Ganda (Multi Entry-Multi Exit).

Proses pendekatan pembelajarannya Individual Approach dan Pembelajaran Mendalam (deep learning).

Ijazah Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum, karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional, mengacu pada 8 Standar penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi standar kompetensi keluaran/hasil yang telah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Perbedaan hanya terdapat dalam proses implementasi program tersebut dilakukan menggunakan pendekatan dan sistem penanganan yang berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya.

Segala kebutuhan belajar mengajar serta kebutuhan hidup selama tinggal di asrama ditanggung oleh negara.

Sekolah Rakyat ingin memastikan siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang berkualitas, maka standar input yang digunakan juga akan dipastikan berkualitas makan-minum, peralatan sekolah, seragam, buku pelajaran, dan pemeriksaan kesehatan.

Semua yang disediakan dalam sekolah rakyat bersifat gratis.

Syarat dan Cara Mendaftar

Kriteria siswa yang ingin mendaftar di Sekolah Rakyat:

• Calon siswa termasuk ke dalam desil 1 atau desil 2. Desil 1 termasuk 10 persen keluarga termiskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan desil 2 termasuk 11-20 persen dari data yang sama.
• Calon siswa yang termasuk kelompok miskin ekstrem diprioritaskan.
• Calon siswa yang termasuk desil 3 berpeluang mendapatkan kesempatan sekolah gratis bila kuota belum terpenuhi.
• Orang tua atau wali murid diwajibkan menandatangani surat pernyataan anak mereka akan berkomitmen menyelesaikan pendidikan sampai tuntas selama mengikuti program sekolah rakyat.

Dokumen yang wajib dipenuhi orang tua:

• Surat pernyataan orang tua yang bisa diunduh pada situs https://s.kemensos.go.id/t7p.
• Formulir pendaftaran Sekolah Rakyat Kemensos yang bisa didapatkan dari situs https://sdmpkh.kemensos.go.id/sr/new/daftar-siswa.

Apabila seluruh persyaratan sudah siap, segera daftarkan anak Anda untuk mendapatkan fasilitas sekolah gratis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

• Mengakses situs https://sdmpkh.kemensos.go.id/sr/new/daftar-siswa untuk mengisi formulir pendaftaran online.
• Mengisi data dengan benar. Data yang dibutuhkan meliputi peran pendaftar, nama lengkap pendaftar dan calon siswa, nomor handphone yang masih aktif, lokasi sekolah rakyat yang diinginkan, dan informasi tambahan lainnya.
• Mengunggah surat pernyataan orang tua yang sudah diunduh terlebih dahulu dan diisi.
• Mengikuti petunjuk dan arahan yang tertulis dalam dashboard tersebut, sampai mendapatkan konfirmasi calon siswa akan mengikuti proses seleksi sekolah rakyat yang dijadwalkan panitia.

Proses Seleksi Calon Siswa

Berikut ini tahapan proses seleksi yang akan diikuti calon siswa:

1. Verifikasi Ekonomi

Tim penyeleksi akan memeriksa dan meninjau latar belakang ekonomi calon siswa tersebut sesuai DTSEN.

Tujuannya untuk memastikan siswa yang menerima program sekolah gratis tersebut tepat sasaran dan sesuai kriteria yang sudah ditentukan.

2. Tes Akademik

Setelah lolos tahapan seleksi tersebut, calon siswa melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu tes akademik.

Proses akademik ini menjadi tolok ukur kesiapan calon siswa dan kemampuannya dalam belajar.

3. Seleksi Tambahan

Apabila proses tes akademik dinyatakan lolos, maka calon siswa akan mengikuti proses seleksi tambahan lainnya, yaitu psikotes dan pemeriksaan kesehatan.

Tujuan psikotes untuk mengetahui kondisi psikologis dan kemampuan kognitif calon siswa.

Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan status gizi, peninjauan pertumbuhan fisik serta nilai IQ, dan kompetensi tambahan lainnya.

Proses tambahan ini akan memudahkan pemerintah memetakan calon siswa berdasarkan kebutuhan pendidikan secara individual.

Rawan Korupsi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai alokasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat sangat rawan dikorupsi, apalagi jika melihat integritas sektor pendidikan yang kerap bermasalah.

“Angka fantastis ini jelas rawan disalahgunakan.”

“Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, ada banyak celah penyalahgunaan, mulai dari penggelembungan harga laptop atau seragam hingga proyek fiktif,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang saat ini belum begitu optimal.

“Bukan malah menjadi ladang korupsi yang merugikan,” ujarnya.

Ubaid juga menyoroti fenomena banyaknya guru dan murid yang mundur dari Sekolah Rakyat.

Padahal, mereka adalah pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program ini.

“Kalau anggarannya begitu besar, tapi guru dan murid justru meninggalkan sekolah, patut dicurigai ada masalah mendasar.”

“Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menikmati anggaran ini?”

“Jangan sampai program ini hanya proyek sesaat yang lebih mementingkan pencitraan daripada membangun sistem pendidikan yang solid dan efektif,” tuturnya.

Stigma Sosial

Ubaid menyarankan model Sekolah Rakyat perlu diubah secara fundamental.

Menurutnya, pola pengelompokan anak miskin dengan anak miskin bersifat dikotomis dan diskriminatif, sehingga berpotensi menciptakan stigmatisasi dan memperburuk kesenjangan sosial.

Ia meminta Sekolah Rakyat bisa inklusif, di mana anak dari berbagai latar belakang belajar bersama tanpa adanya pembedaan kelompok-kelompok tertentu.

Ubaid menilai program Sekolah Rakyat justru dapat memperdalam ketimpangan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional.

“Keberadaan sekolah rakyat berpotensi melegitimasi stratifikasi sosial dalam pendidikan.”

“Ini bukan solusi, tetapi justru memperkuat pembagian kelas sosial dalam layanan pendidikan,” ulasnya, dalam sebuah diskusi.

Ubaid menegaskan, pendidikan seharusnya bersifat inklusif dan merata bagi semua kalangan, bukan justru membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang ekonomi. 

Menurutnya, pemisahan seperti ini akan menghasilkan ketidaksetaraan dalam kualitas layanan pendidikan.

“Ketika siswa dipisahkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, kita membuka ruang terjadinya diskriminasi.”

“Anak-anak dari keluarga miskin sangat mungkin menerima layanan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga mampu,” paparnya.

Ia pun mengkhawatirkan dampak jangka panjang yang mungkin timbul, di mana kesenjangan kualitas pendidikan antar-kelompok masyarakat dapat memperbesar ketidaksetaraan kesempatan hidup mereka di masa depan.

“Ini akan menciptakan perbedaan mendasar dalam kualitas pendidikan, dan berujung pada kesenjangan kesempatan masa depan antara kelompok ekonomi atas dan bawah,” tambahnya.

BACA JUGA: Rakyat Indonesia Butuh Pendidikan Gratis

Ubaid juga menyoroti risiko labelisasi negatif terhadap siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Ia menilai penggunaan istilah seperti Sekolah Rakyat untuk anak miskin, akan menciptakan stigma sosial yang merugikan.

“Label semacam itu sangat berisiko menimbulkan stigma siswa di sekolah rakyat adalah kelompok yang tertinggal atau kurang mampu, sehingga dianggap tidak setara dengan siswa di sekolah unggulan.”

“Stigmatisasi seperti ini memperkuat prasangka negatif dan memperbesar risiko marginalisasi sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin.”

“Akibatnya, mereka semakin terpinggirkan dan terperangkap dalam siklus diskriminasi yang sulit diputus,” bebernya.

Ubaid juga menyoroti aspek pengelolaan di bawah Kementerian Sosial.

Ia menilai Kemensos tidak memiliki pengalaman di sektor pendidikan.

Ubaid juga menilai program ini terlalu politis dan rawan tidak berlanjut.

“Kalau presidennya ganti lima tahun lagi, apakah programnya tetap berjalan?”

“Kalau tidak, bagaimana nasib siswanya?” Tanya Ubaid.

Sementara, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai, penempatan guru di daerah yang jauh dari domisili tanpa kejelasan kontrak dan jaminan kesejahteraan, menjadi pemicu utama banyaknya guru yang mundur.

“Kan jarak jauh keluarga belum tentu bisa dibawa.”

“Begitu sampai ternyata tidak juga misalnya dapat satu kamar, satu orang, atau minimal untuk guru dua.”

“Ini mungkin juga kita enggak pernah bayangin mereka di dalam bagaimana.”

“Atau malah disuruh ngontrak dulu,” papar Retno.

Pemerintah, katanya, harus belajar dari kesalahan ini.

Niat baik tanpa eksekusi yang matang justru menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi anggaran negara maupun nasib anak-anak dan guru yang menjadi korbannya.

“Program ini tanpa kajian yang memadai, mungkin malah enggak ada kajian.”

“Lalu kemudian berbagai macam rekrutmen yang sebenarnya juga bermasalah.”

“Dan akhirnya anak-anak dari keluarga miskin ini justru malah dikorbankan dalam sistem ini,” tambahnya. (*)