Serangan Israel Berlanjut Setelah Gencatan Senjata

NarayaPost – Serangan Israel terus berlanjut setelah gencatan senjata dengan Gaza antara Israel dan Hamas pada Kamis (9/10/2025), tetapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Serangan udara Israel dilaporkan masih menghantam beberapa wilayah di Gaza Utara dan Tengah, terutama kamp-kamp pengungsi dan kawasan pemukiman padat. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa setelah deklarasi gencatan, lebih dari 30 warga sipil tewas dan lainnya terdapat luka-luka, termasuk anak-anak dan perempuan. Saksi mata menyebutkan bahwa jet tempur Israel menjatuhkan bom di area yang tidak memiliki instalasi militer aktif, menimbulkan kerusakan besar pada rumah-rumah warga dan fasilitas umum seperti klinik, sekolah, serta tempat ibadah.

Kerusakan ini memperparah kondisi warga yang sejak awal konflik telah kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap layanan dasar. Lembaga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang berupaya mengevakuasi korban menyebut medan sangat sulit dijangkau karena reruntuhan dan serangan susulan. Sementara itu, ribuan warga Gaza yang berharap bisa mulai pulang ke wilayah aman justru kembali mengungsi. Pemerintah Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam keras tindakan Israel yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan komitmen gencatan. Mereka menuntut tanggapan tegas dari komunitas global agar mendorong Israel menghentikan serangan dan membuka akses bantuan kemanusiaan.

BACA JUGA: DPR Rapat Bersama Menkeu, OJK hingga PPATK, Apa yang Dibahas?

Laporan Jumlah Korban Jiwa Serangan Israel

Dalam laporan terbaru yang dirilis awal Oktober 2025, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa jumlah korban jiwa akibat agresi militer Israel sejak konflik dimulai pada Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 67.000 orang. Mayoritas dari korban tersebut adalah warga sipil, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan. Data ini mencerminkan tingkat kehancuran yang sangat masif dan dampak kemanusiaan yang luar biasa parah di wilayah Gaza. Meskipun telah diumumkan gencatan senjata, laporan dari rumah sakit-rumah sakit lokal menunjukkan bahwa masih terjadi peningkatan jumlah korban, baik karena luka-luka yang tidak tertangani maupun dampak jangka panjang dari pemboman dan blokade.

Hal yang menjadi kekhawatiran adalah situasi fasilitas kesehatan yang semakin memburuk. Sistem medis di Gaza kini dalam kondisi kritis, dengan kekurangan persediaan obat-obatan, peralatan operasi, dan tempat tidur di berbagai rumah sakit rujukan. Sebagian besar rumah sakit hanya beroperasi sebagian karena kerusakan infrastruktur dan minimnya pasokan listrik. Organisasi kesehatan internasional telah memperingatkan bahwa tanpa bantuan segera dan akses kemanusiaan yang terbuka, angka kematian bisa terus bertambah, bahkan di luar zona konflik langsung. Namun, distribusi bantuan masih terhambat oleh blokade dan jalan-jalan utama yang hancur akibat serangan udara sebelumnya.

Tanggapan Pemerintah Palestina Terkait Tindakan Israel

Pemerintah Palestina, melalui Otoritas Nasional Palestina (PA) dan otoritas lokal di Gaza, secara tegas mengecam kelanjutan serangan Israel sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata. Mereka menuding Israel tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan komitmen internasional dan justru menggunakan celah dalam perjanjian untuk melanjutkan tindakan militer secara sepihak. Menurut pernyataan resmi PA, keberlanjutan serangan dipandang sebagai upaya politik dan militer untuk memaksakan kehendak terhadap Hamas serta memperlemah posisi Palestina dalam negosiasi jangka panjang.

Selain mengecam secara terbuka terkait serangan israel yang masih berlanjut, otoritas Palestina juga aktif melibatkan forum-forum internasional seperti PBB, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendesak dilakukan investigasi terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Pemerintah Palestina mendesak agar komunitas global tidak hanya mengutuk secara retoris, tetapi juga memberikan tekanan diplomatik dan sanksi yang efektif terhadap Israel. Di saat bersamaan, mereka menyerukan agar akses bantuan kemanusiaan dibuka sepenuhnya, mengingat kondisi sipil di Gaza yang kian memburuk akibat blokade dan serangan lanjutan. Pemerintah Palestina juga menegaskan bahwa tanpa implementasi nyata dari gencatan senjata dan perlindungan warga sipil, proses perdamaian hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi.

BACA JUGA: Japanese Walking Ternyata Lebih Ampuh untuk Bakar Lemak

Tahap Awal Gencatan Senjata: Penarikan Pasukan dan Pertukaran Tawanan

Dalam perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak awal Oktober 2025, tahap pertama mencakup penghentian semua serangan militer dalam waktu 24 jam setelah penandatanganan kesepakatan. Selain itu, Israel diharuskan menarik sebagian pasukannya dari wilayah padat penduduk di Gaza, sebagai bagian dari de-eskalasi awal. Pada fase ini juga dijadwalkan pemulangan seluruh sandera Israel yang masih hidup dalam waktu maksimal 72 jam, sebagai langkah utama membangun kepercayaan antar pihak.

Pejabat senior Hamas, Marwan Barghouti menyatakan bahwa sebagai bagian dari kesepakatan, pihaknya bersedia menukar sekitar 20 sandera Israel yang masih hidup dengan hingga 2.000 tahanan Palestina yang saat ini ditahan di penjara-penjara Israel. Proposal ini mencerminkan skala besar dari pertukaran yang dinegosiasikan, dan menjadi sorotan dalam diplomasi internasional, termasuk pengawasan dari mediator seperti Qatar dan Mesir. Implementasi tahap awal ini dipandang sebagai indikator utama keberhasilan atau kegagalan kelanjutan gencatan senjata secara menyeluruh.