Sidang Tahunan MPR 2025: Sejarah Sejak Era Sukarno

NarayaPost – Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 2025 digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025. Pelaksanaan tahun ini dimajukan sehari dari jadwal biasanya pada 16 Agustus. Keputusan ini diambil karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu, sehingga rangkaian acara kenegaraan menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia dapat berlangsung lebih efektif.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pemajuan jadwal ini adalah hasil rapat persiapan bersama pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Sidang ini akan menjadi momen penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di forum tahunan ini, yang berisi laporan kinerja pemerintahan selama hampir 10 bulan menjabat.

---

BACA JUGA : ADB Salurkan Rp 8 Triliun untuk Digitalisasi Sistem Pajak RI

Akar Sejarah Sidang Tahunan MPR

Sidang tahunan menjelang peringatan kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang mengalami perubahan format dan makna dari waktu ke waktu. Tradisi ini erat kaitannya dengan penyampaian pidato kenegaraan presiden, laporan kinerja lembaga negara, hingga penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

---

Era Sukarno: Sidang di Hari Proklamasi

Pada masa Presiden Sukarno, sidang kenegaraan dilaksanakan tepat pada 17 Agustus, bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan. Pidato presiden pada saat itu menjadi bagian dari perayaan nasional, sarat makna politik dan ideologis. Agenda ini tidak hanya menjadi ajang laporan pemerintah, tetapi juga momentum memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan.

---

Era Soeharto: Dimajukan ke 16 Agustus

Memasuki masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah jadwal pidato kenegaraan menjadi setiap 16 Agustus. Perubahan pertama terjadi pada 1967, saat Soeharto menyampaikan pidato di depan DPR Gotong Royong.

Langkah ini bertujuan memberi ruang bagi DPR sebagai lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menerima semacam pertanggungjawaban pemerintah. Mulai tahun 1968, pidato kenegaraan presiden secara rutin diikuti dengan penyampaian nota keuangan dan RAPBN.

Tradisi ini bertahan selama puluhan tahun, membentuk pola tetap bahwa sehari sebelum peringatan kemerdekaan, presiden akan berpidato di depan anggota DPR dan MPR.

---

Era Reformasi: Lahirnya Sidang Tahunan MPR

Awal era Reformasi membawa perubahan signifikan. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Tertib MPR, sidang tahunan menjadi forum resmi bagi lembaga tinggi negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR.

Pada periode 1999 hingga 2004, sidang tahunan MPR menjadi ajang penting untuk menilai kinerja lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga lain. Laporan-laporan ini kemudian dibahas dan direspon melalui ketetapan resmi MPR.

---

Era SBY: Sidang Tahunan Ditiadakan

Memasuki masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), status MPR berubah bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Dampaknya, sejak 2005, sidang tahunan MPR yang memuat pertanggungjawaban formal lembaga-lembaga negara kepada MPR dihentikan.

Meski demikian, pidato kenegaraan presiden tetap dilaksanakan setiap 16 Agustus di depan sidang bersama DPR dan DPD, diikuti penyampaian nota keuangan.

---

Era Jokowi: Sidang Kembali dengan Format Baru

Pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), sidang tahunan MPR kembali dihidupkan pada 2015. Namun, formatnya berbeda. Sidang tahunan bukan lagi forum formal pertanggungjawaban lembaga negara kepada MPR, melainkan media ketatanegaraan di mana Presiden sebagai kepala negara menyampaikan laporan kinerja lembaga negara kepada rakyat.

Tata cara ini diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. Awalnya, laporan kinerja dibacakan oleh masing-masing pimpinan lembaga negara. Namun, untuk efisiensi, laporan-laporan tersebut kini disampaikan kepada Presiden, yang kemudian membacakannya dalam pidato di sidang tahunan.

---

Sidang Tahunan MPR 2025 di Era Prabowo

Tahun 2025 menjadi tahun pertama Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Tahunan MPR. Acara ini akan dihadiri oleh pimpinan dan anggota MPR, DPR, DPD, serta undangan resmi dari berbagai kalangan, termasuk mantan presiden dan wakil presiden.

Pada sidang pagi hari, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan yang berisi pencapaian, tantangan, dan rencana strategis pemerintah untuk tahun-tahun mendatang. Pada sesi sore, presiden akan memberikan pengantar Rancangan APBN 2026 melalui penyampaian nota keuangan di hadapan DPR.

Pelaksanaan sidang tahun ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Dengan pemajuan jadwal ke 15 Agustus, pemerintah memastikan seluruh rangkaian acara menjelang peringatan 17 Agustus berjalan lancar tanpa terhalang oleh hari libur akhir pekan.

---

Makna Sidang Tahunan bagi Negara

Sidang tahunan memiliki arti penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bagi presiden, forum ini menjadi sarana untuk melaporkan kinerja pemerintahan secara terbuka di hadapan wakil rakyat dan publik. Bagi masyarakat, sidang ini menjadi momen mendapatkan informasi resmi tentang kondisi negara, capaian pembangunan, dan kebijakan ke depan.

Selain itu, sidang tahunan juga memiliki fungsi simbolis sebagai penanda keseriusan negara dalam menjunjung akuntabilitas dan transparansi. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuasaan dijalankan atas mandat rakyat, sehingga laporan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya adalah kewajiban moral dan konstitusional.

---

BACA JUGA : Pengajian Umi Cinta Viral, Bisa Masuk Surga dengan Bayar Rp 1 Juta

Persiapan dan Pengamanan

Jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2025, pengamanan diperketat. Ribuan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan di Kompleks Parlemen Senayan untuk memastikan jalannya acara berlangsung aman dan tertib. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Selain keamanan, persiapan teknis seperti sistem suara, penerjemah bahasa isyarat, dan fasilitas ramah disabilitas menjadi perhatian khusus, sejalan dengan komitmen penyelenggaraan acara kenegaraan yang inklusif.

---

Penutup

Sejak era Sukarno hingga era Prabowo, Sidang Tahunan MPR mengalami berbagai perubahan format, jadwal, dan fungsi. Dari pidato kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, pemindahan ke 16 Agustus oleh Soeharto, hingga pemajuan ke 15 Agustus pada 2025, semua perubahan mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman dan dinamika politik.

Sidang Tahunan MPR bukan sekadar ritual menjelang hari kemerdekaan, melainkan forum strategis yang mempertemukan seluruh unsur penyelenggara negara. Melalui forum ini, rakyat mendapatkan gambaran utuh tentang arah perjalanan bangsa dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan.