Sosok Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani
NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani. Prosesi pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025). Pada kesempatan yang sama, turut dilantik empat menteri dan satu wakil menteri. Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Begini sosok Purbaya Yudhi beserta rekam jejaknya.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.
Sebelum dipercaya menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa lebih dulu mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jabatan tersebut diembannya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 yang ditetapkan pada 3 September 2020.
BACA JUGA: Pernyataan Menteri Raja Juli-Karding Usai Viral Diduga Main Domino
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga independen itu, Purbaya memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya melalui mekanisme penjaminan simpanan masyarakat di perbankan. Selama memimpin LPS, ia tidak hanya berfokus pada penguatan tata kelola lembaga, tetapi juga terlibat langsung dalam merumuskan strategi penanganan krisis sektor perbankan.
Sosok Purbaya Yudhi Sadewa
Berdasarkan informasi dari laman resmi LPS, Purbaya menempuh pendidikan sarjana di jurusan teknik elektro Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian meraih gelar Master of Science (MSc) serta gelar doktor di bidang ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Di lingkup pemerintahan, Purbaya pernah menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018–September 2020) di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016–Mei 2018).
Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (November 2015–Juli 2016), serta Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (April–September 2015). Selain itu, Purbaya pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2010–2014) sekaligus anggota Komite Ekonomi Nasional pada periode yang sama.
Jejak Panjang Sosok Purbaya di Sektor Swasta & Riset
Sebelum aktif di pemerintahan, Purbaya memiliki rekam jejak panjang di sektor swasta dan riset. Ia memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), kemudian menjabat Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000–Juli 2005). Ia juga pernah dipercaya sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006–Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005–Maret 2013), hingga anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013–April 2015).
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet Merah Putih: 5 Menteri Diganti Prabowo
Penutup
Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik dan ekonomi, serta pengalaman panjang baik di sektor swasta maupun pemerintahan.
Purbaya membawa kombinasi keilmuan dan praktik yang mumpuni. Rekam jejaknya mulai dari dunia riset, lembaga keuangan, hingga jabatan strategis di pemerintahan menunjukkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.
Sebagai pengganti Sri Mulyani, sosok Purbaya dihadapkan pada tugas besar untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Komitmen yang diikrarkan dalam sumpah jabatan di hadapan Presiden dan rakyat Indonesia menjadi dasar moral bagi langkah-langkah kebijakan yang akan diambilnya.
