Suhu di Indonesia Diprediksi Naik Hingga 1,6°C pada 2050

NarayaPost – Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, salah satu dampak perubahan iklim adalah peningkatan intensitas curah hujan ekstrem, yang belakangan terjadi di wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyoroti fenomena Siklon Tropis Senyar yang melanda wilayah Sumatra di pengujung 2025 lalu.

Menurutnya, Siklon Tropis Senyar memicu curah hujan yang melampaui batas normal, dan mencatatkan rekor baru di beberapa wilayah.

“Siklon Senyar menghasilkan rekor curah hujan dasarian III November tertinggi sejak tahun 1991.”

“Di Kecamatan Koto Tangah, Sumatra Barat, curah hujan selama periode bencana mencapai sekitar tiga kali lipat dari hujan normal di Bulan November.”

“Di Singkil Utara, Aceh, curah hujan mencapai dua kali lipat dari kondisi normalnya,” ungkap Ardhasena di Universitas Sumatra Utara, Selasa (10/2/2026).

Dalam diskusi ilmiah bertajuk ‘Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra pada November-Desember tahun 2025’, ia menjelaskan fenomena alam seperti Siklon Tropis Senyar, merupakan bagian dari tren pemanasan global yang konsisten.

Di sisi lain, tren perubahan iklim yang terjadi saat ini dibuktikan dengan berbagai catatan yang telah BMKG analisis.

Buktinya, tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas di Indonesia dengan suhu rata-rata mencapai 27,5°C.

Sementara, tahun 2025 tercatat sebagai tahun terpanas urutan keenam (27,04°C) dalam sejarah pengamatan di Indonesia, dengan anomali suhu +0,38°C di atas rata-rata periode normal 1991-2020.

Ardhasena menjelaskan, kedepan kondisi iklim Indonesia cukup mengkhawatirkan jika tidak dilakukan langkah mitigasi secara kolektif.

BACA JUGA: 2025 Dinobatkan Jadi Tahun Terpanas Ketiga

Hasil analisis BMKG mencatat, di masa mendatang peningkatan suhu masih akan terus terjadi, di mana seluruh wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami kenaikan suhu hingga 1,6°C pada periode 2021-2050.

Perubahan iklim juga akan mendorong perubahan pola hujan.

Wilayah utara Indonesia diproyeksikan menjadi lebih basah (hingga 8%), sementara wilayah selatan menjadi lebih kering (hingga -9%).

Dampaknya, curah hujan yang sebelumnya memiliki periode ulang 100 tahun akan terjadi jauh lebih sering di masa depan.

“Sebagai contoh, hujan intensitas 250 mm yang tadinya berulang 100 tahun sekali, diprediksi akan muncul setiap kurang dari 20 tahun,” ulasnya.

Dampak lain perubahan iklim yang tak kalah kritis adalah mencairnya tutupan es di Puncak Jaya, Papua, yang  berkurang sekitar 98% sejak 1988, dan diperkirakan akan habis sepenuhnya pada akhir 2025 atau awal 2027.

Kenaikan permukaan laut di Indonesia mencapai laju 4,36 mm/tahun, yang mengancam wilayah pesisir dengan banjir rob dan abrasi.

Pentingnya Penguatan Sistem Peringatan Dini

BMKG menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor, guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengungkapkan, laporan State of the Global Climate 2024 dari World Meteorological Organization (WMO), mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan anomali suhu global melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan periode praindustri.

“Data observasi menunjukkan tren kenaikan suhu yang konsisten, baik secara global maupun regional di Indonesia.”

“Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi,” papar Andri dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana, di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, data BMKG dalam kurun waktu 16 tahun terakhir (2010–2025) menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang terus meningkat, seiring  tren kenaikan suhu dan perubahan iklim.

Wilayah dengan tingkat kejadian tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah wilayah lain di Sumatra.

Andri menjelaskan, rata-rata suhu nasional Indonesia pada 2024 mencapai 27,52°C, tertinggi sejak pencatatan dilakukan.

Dampaknya, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan kini mendominasi lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional.

Selain peningkatan suhu, tren hujan ekstrem juga menunjukkan eskalasi yang signifikan.

Curah hujan di atas 150 milimeter per hari kini semakin sering terjadi, bahkan pada beberapa kejadian mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari.

“Kondisi ini inline dengan tren perubahan suhu dan perubahan iklim yang terjadi secara global,” cetusnya.

Menurut Andri, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, khususnya dalam menerjemahkan informasi dan peringatan dini BMKG ke dalam pemetaan kerentanan wilayah oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA: Operasi Modifikasi Cuaca Tak Bisa Hentikan Hujan Total

Terlebih, tantangan ke depan tidak hanya berasal dari perubahan iklim global, tetapi juga dari perlunya penguatan integrasi strategi mitigasi bencana yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya optimal.

Dalam konteks mitigasi, Andri menekankan pentingnya penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya (Multi-Hazard Early Warning System/MHEWS) yang terintegrasi, sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All (EW4All).

Sistem ini mencakup empat pilar utama, yakni pengetahuan risiko bencana (disaster risk knowledge), deteksi dan pemantauan (detection, observation, and monitoring), kesiapsiagaan dan respons, serta diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.

Peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Salah satu upaya penguatan literasi tersebut dilakukan melalui Sekolah Lapang BMKG.

“Artinya ini juga poin penting untuk meningkatkan awareness dari masyarakat, bencana hidrometeorologi ini tidak bisa kita elakkan lagi terus.”

“Harus kita gugah awareness tersebut melalui edukasi dan program-program yang tentunya sampai ke masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman terhadap upaya mitigasi bencana,” tuturnya.

Andri menambahkan, efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada tindak lanjut di tingkat hilir melalui kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Diseminasi informasi juga memerlukan peran seluruh pemangku kepentingan, agar peringatan dini dapat diterima dan dipahami masyarakat secara luas.

“Peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda, jika seluruh komponen sistem peringatan dini bekerja bersama dan saling melengkapi,” terang Andri.

Ia menegaskan, BMKG berada pada peran hulu dalam rantai sistem peringatan dini, yakni melaksanakan pemantauan, analisis, dan penyampaian peringatan dini terhadap potensi cuaca dan iklim ekstrem, gempabumi, serta tsunami, sekaligus mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

“Golden time bencana hidrometeorologi sebenarnya cukup panjang, mulai dari tujuh hari, tiga hari, hingga hitungan jam sebelum kejadian.”

“Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan langkah kontingensi yang jelas di daerah,” urainya.

Sementara, Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menilai, sistem peringatan dini BMKG berjalan baik, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan literasi kebencanaan dan kesadaran pemerintah daerah.

Ia juga mendorong integrasi edukasi cuaca dan kebencanaan sejak dini melalui dunia pendidikan.

“Semua pihak harus bergerak.”

“Edukasi bisa dimulai sejak tingkat dasar.”

“BMKG dengan Sekolah Lapang-nya memiliki peran strategis, dan pemerintah daerah juga perlu menyadari informasi cuaca sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,” beber Sudjatmiko.

BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terus memantau informasi resmi cuaca dan iklim, khususnya pada periode puncak musim hujan yang masih berlangsung pada Februari 2026.

Sinergi dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi, di tengah perubahan iklim yang semakin nyata. (*)