Suplemen Pendidikan itu Bernama Makan Bergizi Gratis

NarayaPost – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak membebani dunia pendidikan, melainkan justru menjadi suplemen pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia. Program ini dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional karena beririsan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, khususnya dalam aspek kesehatan dan gizi.

Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad Sulaeman, MS, menegaskan bahwa MBG tidak semestinya dipersepsikan sebagai beban anggaran atau distraksi dari agenda pendidikan. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia.

“MBG itu bagian dari pendidikan, juga untuk membangun nasionalisme, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa,” ujar Ahmad di Jakarta, dikutip Sabtu (24/1/2026).

BACA JUGA: Aksi Demo di Iran Tewaskan Ribuan Orang, Ini Kata Pakar UGM

Keterkaitan Suplemen Pendidikan serta Pemenuhan Gizi

Ahmad menjelaskan bahwa keterkaitan antara pemenuhan gizi dan keberhasilan pendidikan telah terbukti secara ilmiah melalui berbagai riset internasional. Asupan gizi yang memadai dan seimbang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak anak, daya konsentrasi, serta kemampuan belajar secara keseluruhan. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung mengalami hambatan kognitif yang berdampak langsung pada prestasi akademik dan partisipasi mereka di sekolah.

“Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, daya ingat lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil,” ungkapnya. Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kualitas pembelajaran di ruang kelas.

Anak Tak Mungkin Menyerap Pelajaran Jika Kebutuhan Dasar Tak Terpenuhi

Pandangan serupa disampaikan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus. Ia menilai bahwa mempertentangkan antara program pendidikan dan program makan bergizi merupakan pendekatan yang keliru dan tidak berbasis pada realitas sosial. Menurutnya, anak tidak mungkin dapat menyerap pelajaran secara optimal apabila kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.

“Anak tidak akan bisa belajar dengan perut kosong. Negara wajib melihat nutrisi dan pendidikan sebagai satu kesatuan hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan,” ujar Iskandar. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan. Tanpa fondasi yang kuat, seluruh upaya peningkatan kualitas kurikulum, metode pengajaran, hingga digitalisasi pendidikan akan sulit mencapai hasil maksimal.

Iskandar menambahkan, berbagai kajian di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi berdampak langsung terhadap konsentrasi, daya serap pelajaran, serta perkembangan kognitif anak. “Kalau pondasinya rapuh, hasil pendidikannya juga akan rapuh,” katanya. Oleh karena itu, MBG seharusnya dipandang sebagai kebijakan pendukung pendidikan, bukan pesaing atau pengalih anggaran.

Praktik Pemenuhan Gizi Telah Ada di Amerika Serikat

Praktik pemenuhan gizi harian bagi peserta didik sendiri telah lama diterapkan di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat, misalnya, program makan sekolah seperti School Breakfast Program dan National School Lunch Program menjadi bagian dari kebijakan nasional yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Melalui program tersebut, sekolah mengambil peran aktif dalam memastikan siswa mendapatkan sarapan dan makan siang bergizi, sehingga anak tidak lagi dibebani persoalan pemenuhan nutrisi sebelum mengikuti kegiatan belajar.

BACA JUGA: Prospek Ekonomi RI Tahun 2026 Masih Banyak Dinamika

Pendekatan serupa juga diterapkan di negara-negara Eropa dan Asia Timur, di mana makan sekolah dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesehatan publik sekaligus kesiapan belajar siswa. Berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam menekan angka ketidakhadiran, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperbaiki capaian akademik.

Selain berdampak langsung pada peserta didik, MBG juga dinilai memiliki potensi efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Jika dirancang dengan matang dan berbasis rantai pasok lokal, program ini dapat mendorong keterlibatan UMKM, petani, nelayan, dan produsen pangan lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial dan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam konteks tersebut, MBG dapat menjadi salah satu suplemen pendidikan yang bisa dibilang penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, dengan menyinergikan agenda pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara simultan.