DPR

Calon Dewan Komisioner OJK Disetujui DPR, Ini Tanggal Pengumuman!

NarayaPost – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses pembahasan terhadap para calon tersebut akan dilakukan oleh Komisi XI DPR RI sebelum keputusan akhir diambil dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026. Persetujuan tersebut disampaikan […]

0 Comments . 2 minggu ago

DPR Minta Naiknya BBM Subsidi Jadi Opsi Akhir

NarayaPost – Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, meminta pemerintah menjadikan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai langkah paling akhir dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara matang karena dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Misbakhun menanggapi kemungkinan kenaikan harga minyak […]

0 Comments . 2 minggu ago

Fraksi PAN DPR Diminta Kompak, Satukan Visi-Misi yang Sama

NarayaPost – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, memberikan arahan kepada Fraksi PAN DPR dalam acara buka puasa bersama di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (26/2). Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menekankan pentingnya soliditas internal partai, terutama di tengah dinamika pembahasan berbagai kebijakan strategis di parlemen. Di hadapan […]

0 Comments . 4 minggu ago

Pemerintah Tak Berniat Revisi UU KPK

NarayaPost – Pemerintah tidak berniat merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). “Enggak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri rapat koordinasi bencana Sumatra di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Menurutnya, pemerintah juga belum berencana merevisi undang-undang tersebut, setelah ada isu-isu yang berkembang […]

0 Comments . 1 bulan ago

Mendagri Ungkap Bantuan Bencana Diaspora Aceh Masih Tertahan Izin Bea Cukai

NarayaPost – Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Mendagri, Tito Karnavian, mengungkapkan bantuan bencana dari diaspora Aceh di Malaysia saat ini masih tertahan. Tito mengatakan bantuan itu belum dapat didistribusikan lantaran belum mendapatkan izin dari Bea Cukai. Bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan oleh warga Aceh yang bekerja dan tinggal di Malaysia sudah dikirimkan […]

0 Comments . 1 bulan ago

Menpar Widiyanti Sebut Isu Disemprot DPR Tak Benar

NarayaPost – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya “disemprot” oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat rapat kerja bersama Komisi VII. Isu tersebut ramai diperbincangkan publik setelah sejumlah pemberitaan menarasikan adanya ketegangan antara Widiyanti dan pimpinan Komisi VII DPR dalam rapat yang digelar pada pekan ini. Menurut Widiyanti, framing […]

0 Comments . 2 bulan ago

DPR Singgung Rekrutmen Polri dengan Biaya Tinggi

NarayaPost – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyoroti proses rekrutmen di lingkungan Polri yang menurutnya masih sering diselimuti praktik pungutan liar. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan pada Selasa (2/12), yang dihadiri oleh Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak, serta […]

0 Comments . 4 bulan ago

Lima Ketentuan di KUHAP Baru Ini Berpotensi Melanggar HAM

NarayaPost – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sejumlah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan DPR pada Selasa (18/11/2025) lalu, yang berpotensi melanggar HAM. Pemerintah dan DPR, menurut Komnas HAM, harus memperhatikan hal ini, agar selaras dengan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Pengesahan KUHAP dilakukan setelah pemerintah […]

0 Comments . 4 bulan ago

YLBHI Desak Prabowo Terbitkan Perppu Batalkan KUHAP Baru

NarayaPost – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), untuk membatalkan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang, pada Selasa (18/11/2025) lalu. “Kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu, batalkan segera KUHAP ini.” “Karena ini membahayakan […]

0 Comments . 4 bulan ago

DPR Klaim KUHAP Baru 99 Persen Aspirasi Rakyat

NarayaPost – DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP, apakah dapat disetujui menjadi UU?” Tanya Puan,yang dijawab “setuju” oleh […]

0 Comments . 4 bulan ago
Banner promosi Narayapost Sahabat UMKM Naik Kelas, menawarkan diskon spesial iklan untuk membantu usaha kecil dan menengah bertumbuh.