DPR

Menpar Widiyanti Sebut Isu Disemprot DPR Tak Benar

NarayaPost – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya “disemprot” oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat rapat kerja bersama Komisi VII. Isu tersebut ramai diperbincangkan publik setelah sejumlah pemberitaan menarasikan adanya ketegangan antara Widiyanti dan pimpinan Komisi VII DPR dalam rapat yang digelar pada pekan ini. Menurut Widiyanti, framing […]

0 Comments . 2 minggu ago

DPR Singgung Rekrutmen Polri dengan Biaya Tinggi

NarayaPost – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyoroti proses rekrutmen di lingkungan Polri yang menurutnya masih sering diselimuti praktik pungutan liar. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan pada Selasa (2/12), yang dihadiri oleh Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak, serta […]

0 Comments . 2 bulan ago

Lima Ketentuan di KUHAP Baru Ini Berpotensi Melanggar HAM

NarayaPost – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sejumlah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan DPR pada Selasa (18/11/2025) lalu, yang berpotensi melanggar HAM. Pemerintah dan DPR, menurut Komnas HAM, harus memperhatikan hal ini, agar selaras dengan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Pengesahan KUHAP dilakukan setelah pemerintah […]

0 Comments . 2 bulan ago

YLBHI Desak Prabowo Terbitkan Perppu Batalkan KUHAP Baru

NarayaPost – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), untuk membatalkan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang, pada Selasa (18/11/2025) lalu. “Kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu, batalkan segera KUHAP ini.” “Karena ini membahayakan […]

0 Comments . 2 bulan ago

DPR Klaim KUHAP Baru 99 Persen Aspirasi Rakyat

NarayaPost – DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP, apakah dapat disetujui menjadi UU?” Tanya Puan,yang dijawab “setuju” oleh […]

0 Comments . 3 bulan ago

Polri Harus Tunduk dan Patuhi Putusan Mahkamah Konstitusi

NarayaPost – Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib mengundurkan diri, tidak bisa langsung diberlakukan. Karena, menurut Rudianto, putusan itu masih perlu diikuti pembentukan norma baru untuk menggantikan ketentuan yang ada. “Putusan MK itu ya kita menghormati, […]

0 Comments . 3 bulan ago

MKD Hukum Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Langgar Kode Etik

NarayaPost, Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan nasib lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Lima anggota DPR yang dinonaktifkan itu adalah Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, anggota DPR Nafa Urbach, anggota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan anggota […]

0 Comments . 3 bulan ago

BKSAP DPR Pastikan Bantuan dari Rakyat Indonesia Sampai kepada Warga Palestina

NarayaPost, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menilai, perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina, belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Meski demikian, DPR mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza.  Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan, DPR menaruh […]

0 Comments . 3 bulan ago

Biaya Haji 2026 Turun Rp 2Juta, Pemerintah dan DPR Janji Kualitas Pelayanan Jemaah Takkan Berkurang

NarayaPost – Panja Komisi VIII DPR dan Panja Pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447H/2026M sebesar Rp87,4 juta. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyatakan, keputusan ini merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. Penetapan BPIH 2026 ini dinilai sebagai langkah positif yang mencerminkan upaya efisiensi bersama. Angka BPIH […]

0 Comments . 3 bulan ago

Anggota DPR Ini Usul Bulog Naik Status Jadi Kementerian Pangan

NarayaPost, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengusulkan Perum Bulog ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Pangan, untuk memperkuat tata kelola pangan nasional yang selama ini dinilai terlalu birokratis. Menurut Firman, usulan ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari gagasan lama yang sempat tertunda sejak era pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, Bulog memiliki peran strategis sebagai […]

0 Comments . 4 bulan ago
Banner promosi Narayapost Sahabat UMKM Naik Kelas, menawarkan diskon spesial iklan untuk membantu usaha kecil dan menengah bertumbuh.