KUHAP

Usman Hamid: KUHAP dan KUHP Baru Ancaman Serius

NarayaPost – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dibatalkan. KUHP baru yang disahkan pada 2023 dan KUHAP baru yang disahkan pada Desember 2025, mulai berlaku pada Jumat 2 Januari 2026 hari ini. Usman mengaku ikut mendeklarasikan kedaruratan nasional atas hukum […]

KUHAP Dinilai Jadi Alat Represi Negara Dibungkus Dasar Hukum

NarayaPost – Sejarawan Ita Fatia Nadia menilai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada Jumat (2/1/2026) hari ini, sebetulnya adalah alat represi oleh negara yang dibungkus dengan dasar hukum, sehingga kelihatannya sah. “KUHAP jadi taktik penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, yang akan menempatkan hakim-hakim yang loyal kepada negara, sehngga kita yang berhadapan […]

Marzuki Darusman: Besok Kita Masuk Kondisi Darurat

NarayaPost – Marzuki Darusman, Jaksa Agung periode 1999-2001, menilai koalisi masyarakat sipil perlu mempertimbangkan mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kata Marzuki, hal itu perlu dilakukan, jika memang KUHAP yang baru ini tidak bisa ditahan lagi untuk diberlakukan pada esok hari, atau […]

Besok KUHAP Baru Berlaku, Indonesia Darurat Hukum

NarayaPost – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menilai, situasi penegakan hukum di Indonesia dalam keadaaan yang mengerikan. Menurut Isnur, berbagai laporan lembaga menyatakam hukum pidana di Indonesia terbelakang dan tidak beradab. Angka-angka terkait parsialitas, di mana aparat tidak independen dan korup, kata Isnur, sangat tinggi. “Rangkingnya di 92 dari 142 […]

Lima Ketentuan di KUHAP Baru Ini Berpotensi Melanggar HAM

NarayaPost – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sejumlah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan DPR pada Selasa (18/11/2025) lalu, yang berpotensi melanggar HAM. Pemerintah dan DPR, menurut Komnas HAM, harus memperhatikan hal ini, agar selaras dengan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Pengesahan KUHAP dilakukan setelah pemerintah […]

YLBHI Desak Prabowo Terbitkan Perppu Batalkan KUHAP Baru

NarayaPost – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), untuk membatalkan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang, pada Selasa (18/11/2025) lalu. “Kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu, batalkan segera KUHAP ini.” “Karena ini membahayakan […]

Komisi III DPR Klarifikasi Pasal Bermasalah di KUHAP

NarayaPost – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklarifikasi berbagai kabar seputar pengesahan Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang baru. Komisi III menegaskan, KUHAP yang baru justru mengedepankan prinsip kehati-hatian, penghormatan hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum. Habiburokhman membeberkan kesalahpahaman mendasar mengenai sejumlah pasal yang menjadi sorotan publik. Penangkapan dan Upaya Paksa Pasal […]

DPR Klaim KUHAP Baru 99 Persen Aspirasi Rakyat

NarayaPost – DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP, apakah dapat disetujui menjadi UU?” Tanya Puan,yang dijawab “setuju” oleh […]