Mahkamah Konstitusi

Yusril: TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi, MK Sudah Tegas

NarayaPost.com – TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi. Polemik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan konten kreator Ferry Irwandi terus menjadi sorotan publik. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa TNI tidak memiliki dasar hukum untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi. Yusril mengingatkan kembali bahwa putusan […]

0 Comments . 7 bulan ago

Plus Minus Putusan MK Soal Pisah Pemilu Nasional dan Lokal

NarayaPost – Mahkamah Konstitusi telah memutuskan aturan baru mengenai Pemilu nasional dan daerah yang akan dipisah. Putusan MK nomor 135/PU-XXII/2024 itu tampaknya menuai berbagai respon terkait plus minus putusan MK dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPR, tokoh politik hingga struktural partai. Pertama, respon bermula dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, mengungkapkan sejumlah […]

0 Comments . 9 bulan ago

MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis adalah Hak Konstitusional, Bukan Beban Anggaran

NarayaPost – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan bahwa pendidikan dasar gratis merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh ditawar, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam putusan terbaru, MK menyatakan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk untuk satuan pendidikan swasta yang menyelenggarakan layanan publik. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Hakim MK, […]

0 Comments . 9 bulan ago

Pisah Jalan Pemilu : Era Baru Demokrasi Dimulai!

NarayaPost – Dalam babak baru sejarah demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi resmi mengubah arah gelaran pemilu lima tahunan. Melalui putusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, dalam Sidang Pleno Kamis, 26 Juni 2025, dipastikan pisah jalan pemilu nasional dan pemilu daerah tak lagi disatukan dalam satu momentum. Keduanya akan berjalan terpisah, dengan jarak waktu paling cepat dua […]

0 Comments . 9 bulan ago

UU Baru BUMN: KPK Tak Lagi Bisa Usut Direksi BUMN?

NarayaPost- UU Baru BUMN memuat pasal kontroversial yang dinilai dapat membatasi kewenangan KPK dalam mengusut korupsi direksi BUMN. Simak analisis lengkapnya di sini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru saja disahkan, langsung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang semakin kompleks, dua […]

0 Comments . 11 bulan ago
Banner promosi Narayapost Sahabat UMKM Naik Kelas, menawarkan diskon spesial iklan untuk membantu usaha kecil dan menengah bertumbuh.