Omnibus Law

NarayaPost – Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan penugasan anggota Polri di kementerian/lembaga, diatur menggunakan mekanisme Omnibus Law. “Kami tadi sepakat untuk menggunakan metode Omnibus, baik dalam perancangan undang-undangnya, maupun juga perancangan Peraturan Pemerintah (PP).” “Misalnya kalau nanti ada kaitan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang TNI, Undang-undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau […]