Pemerintah

Pemerintah Buka Suara Soal Rencana RI Dikenakan Pajak Google-Netflix

NarayaPost – Pemerintah Indonesia resmi mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang resiprokal. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen Indonesia untuk tidak mengenakan pajak jasa digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS, seperti Google hingga Netflix. Komitmen itu tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang […]

Industri Genteng Diyakini Bisa Majukan UMKM, Ini Langkah Pemerintah

NarayaPost – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons inisiatif program “gentengisasi” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program Industri Genteng ini bertujuan mendorong penggunaan genteng berbahan dasar tanah liat sebagai atap rumah di seluruh Indonesia, menggantikan material seng yang selama ini masih banyak digunakan masyarakat. Menindaklanjuti arahan tersebut, Maruarar memastikan pihaknya akan melakukan […]

Prabowo Kutip Bung Karno Soal MBG: Perut Lapar Tidak Bisa Menunggu

NarayaPost – Dalam taklimat awal tahun pemerintah yang digelar di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengulang pesan kuat dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, ketika membahas visi kebijakan makan bergizi gratis (MBG). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa “perut yang lapar tidak bisa menunggu”, sebuah pernyataan yang merefleksikan urgensi pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. […]

Sertifikat Halal Akan Diberikan Gratis untuk Sejumlah UMK 2026

NarayaPost – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggratiskan sebanyak 1,35 juta sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) pada tahun 2026. Haikal menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto menjelang diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal pada Oktober tahun depan. Pemerintah Berikan Sertifikat […]

Pemerintah Terus Berantas Dugaan Masuknya Beras Ilegal di RI

NarayaPost – Pemerintah mendeteksi adanya indikasi gelombang masuknya beras ilegal ke Indonesia. Selain kasus penyelundupan 250 ton beras yang telah dipastikan masuk melalui Sabang, informasi awal juga mengarah pada dugaan temuan serupa di Batam. Walaupun belum sepenuhnya terverifikasi, situasi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan serta mempercepat langkah penindakan di lapangan. Pemerintah Terima Laporan Dugaan […]

Monitoring KPK untuk Cegah Adanya Kasus Korupsi, Ada Dugaan Kebocoran Anggaran!

NarayaPost – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan melakukan monitoring terhadap dugaan kebocoran anggaran haji yang setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Langkah monitoring ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan. “Dari sisi pencegahannya, kami di KPK itu ada Deputi Pencegahan dan Monitoring, Deputi Gahmon, di mana salah satunya ada Direktorat Monitoring,” ujar Plt […]

Bansos Beras 10 Kg & Minyak Goreng 2 Liter Segera Disalurkan

NarayaPost – Pemerintah akan segera menyalurkan bansos beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter setiap bulan mulai Oktober 2025. Program ini ditujukan kepada sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi rumah tangga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. BACA JUGA : Gunung Semeru Erupsi […]

Pemerintah Diminta Buka Akses Kerja Luar Negeri

NarayaPost – Masalah keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri kembali menjadi sorotan. Para pengusaha menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan membuka akses yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Dorongan ini mencuat sebagai bagian dari solusi atas meningkatnya jumlah pencari kerja di tanah air yang tidak seimbang dengan […]

Pemerintah Segera Rancang Aturan Baru Awasi Praktik Pinjol Ilegal

NarayaPost – Pemerintah tengah merancang aturan baru untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik pinjaman online (pinjol), khususnya yang beroperasi secara ilegal. Aturan ini dikemas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan pinjol, yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun diminta memberikan masukan, terutama terkait mekanisme pengawasan di […]

Naik 15 Persen, Kemenhub Siapkan Aturan Tarif untuk Ojol

NarayaPost – Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 Mei 2025 lalu, para pengemudi ojek online (ojol) akhirnya mendapat angin segar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengumumkan bahwa tarif perjalanan ojol untuk kendaraan roda dua akan mengalami kenaikan signifikan, di antara 8 persen dan ada yang naik 15 persen. Langkah ini menjadi tindak lanjut langsung […]