Perpol 10/2025

Aturan Polri Isi Jabatan Sipil Bakal Dirumuskan Pakai PP

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan peraturan pemerintah (PP), untuk mengatur secara jelas dan komprehensif soal jabatan sipil yang dapat diisi anggota Polri. “Untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden, itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah (PP).” “Karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh […]

Penugasan Polisi di Luar Polri Diusulkan Pakai Omnibus Law

NarayaPost – Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan penugasan anggota Polri di kementerian/lembaga, diatur menggunakan mekanisme Omnibus Law. “Kami tadi sepakat untuk menggunakan metode Omnibus, baik dalam perancangan undang-undangnya, maupun juga perancangan Peraturan Pemerintah (PP).” “Misalnya kalau nanti ada kaitan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang TNI, Undang-undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau […]

Tiga Cara Batalkan Perpol 10/2025 Menurut Jimly Asshiddiqie

NarayaPost – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk membatalkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025). Perpol 10/2025 mengatur tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.  Menurut Jimly, Perpol 10/2025 dapat diuji materi ke Mahkamah Agung, manakala ada permohonan dari masyarakat […]

Mahfud MD: Perpol 10/2025 Inkonstitusional

NarayaPost – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD menegaskan, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Perpol 10/2025 mengatur tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, terutama di 17 kementerian/lembaga. “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor […]