Polri

Ini Kata Komnas HAM Soal Beda Inisial Penyerang Andrie Yunus

NarayaPost – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan, terduga penyiram air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus versi Polri dan TNI adalah orang yang sama, meski inisialnya berbeda.  “Terkait dengan TNI, tentu ini perlu diklarifikasi.” “Tetapi terkait inisial BHC dan BHW […]

0 Comments . 1 minggu ago

Polri Kena Kritik, Disebut Suka Jadikan Tersangka Korban!

NarayaPost – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin mengkritik aparat polri yang dinilai kerap menetapkan korban sebagai tersangka dalam suatu perkara. Kritik tersebut disampaikan menanggapi kasus yang menjerat pemilik Kopitiam Bibi Kelinci, Nabilah O’Brien, yang sempat berstatus tersangka setelah mengunggah rekaman CCTV aksi pencurian di tempat usahanya. Tanggapi Kasus Pemilik Kopitiam Nabilah Safaruddin […]

0 Comments . 3 minggu ago

KPK Siap Awasi 1.179 Dapur MBG yang Dikelola Polri

NarayaPost – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan mengawasi 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG) milik Polri. “Tentu terbuka kemungkinan untuk pemantauan SPPG ini ya, supaya program ini juga bisa optimal memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (26/2/2026). […]

0 Comments . 1 bulan ago

ICW Minta KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Dapur MBG Polri

NarayaPost – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/2/2026). Isinya, ICW meminta KPK melakukan monitoring, pemantauan, serta kajian terhadap skema pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Polri. Ini mengacu pada mandat hukum KPK untuk melakukan fungsi-fungsi pencegahan korupsi, sebagaimana tertuang dalam pasal 45 dan […]

0 Comments . 1 bulan ago

Polisi Penganiaya Anak Hingga Tewas Tak Cukup Hanya Dipecat

NarayaPost – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menilai, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Viktor Siahaya (MS), polisi tersangka kasus penganiayaan anak hingga tewas di Tual, Maluku, tidak cukup. Anis mengatakan, perlu proses hukum pidana yang akuntabel dan transparan terhadap tersangka, agar tidak terjadi impunitas untuk menciptakan […]

0 Comments . 1 bulan ago

Tolak Polri Jadi Kementerian, Listyo: Lebih Baik Saya Jadi Petani

NarayaPost – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana atau usulan kepolisian berada di bawah kementerian tertentu. Ia juga menolak Korps Bhayangkara berubah menjadi Kementerian Polri. “Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo saat menyampaikan kesimpulan dalam rapat kerja […]

0 Comments . 2 bulan ago

Kapolri Lapor Layanan 110 ke DPR, Respons Sesuai Standar Internasional

NarayaPost – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat laporan resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait perkembangan dan evaluasi layanan 110 Polri, menegaskan bahwa layanan tersebut terus disempurnakan agar bisa memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat sesuai dengan standar internasional atau sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama […]

0 Comments . 2 bulan ago

Polisi Paling Banyak Diadukan kepada Komnas HAM di 2025

NarayaPost – Polri menjadi pihak yang paling banyak diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang tahun 2025. Komnas HAM mencatat penerimaan aduan masyarakat sebanyak 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM, sepanjang 2025. Dari jumlah aduan tersebut, 2.133 merupakan aduan baru, dan 663 merupakan aduan lanjutan. Pihak terlapor tertinggi adalah Polri dengan 752 aduan, […]

0 Comments . 3 bulan ago

Ruang Sipil Kian Sempit, Demokrasi Indonesia Terancam

NarayaPost – Wakil Ketua Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mengatakan, ruang sipil di Indonesia kian sempit, dan demokrasi Indonesia dalam ancaman. Beberapa lembaga riset internasional seperti The Economist Intelligence Unit (EIU), ungkap Arif, mencatat skor indeks demokrasi Indonesia terus menurun, hingga mencapai angka 6,44 pada 2024. Angka ini menurun dibandingkan skor […]

0 Comments . 3 bulan ago

Mahfud MD: Ikut Sespim Bayar, Masuk Akpol Pakai Jatah

NarayaPost – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD mengungkapkan, pihaknya turut menyoroti persoalan promosi dan rekrutmen di Polri, yang dinilai masih bermasalah. “Rekrutmen, promosi, rotasi, dan sebagainya itu menjadi bagian yang dibahas,” ujar Mahfud MD di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/12/2025). Mahfud mencatat masih ada persoalan […]

0 Comments . 3 bulan ago
Banner promosi Narayapost Sahabat UMKM Naik Kelas, menawarkan diskon spesial iklan untuk membantu usaha kecil dan menengah bertumbuh.