YLBHI

4 Alasan Mengapa Indonesia Harus Hengkang dari BoP

NarayaPost – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Dewan Perdamaian alias  Board of Peace (BoP), di Washington, Amerika Serikat (AS), pada 19 Februari 2026. Rapat itu membahas penggalangan dana rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina. Menurut YLBHI, hal ini semakin menunjukkan kekacauan politik luar negeri Prabowo yang mereduksi kejahatan […]

0 Comments . 1 bulan ago

Besok KUHAP Baru Berlaku, Indonesia Darurat Hukum

NarayaPost – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menilai, situasi penegakan hukum di Indonesia dalam keadaaan yang mengerikan. Menurut Isnur, berbagai laporan lembaga menyatakam hukum pidana di Indonesia terbelakang dan tidak beradab. Angka-angka terkait parsialitas, di mana aparat tidak independen dan korup, kata Isnur, sangat tinggi. “Rangkingnya di 92 dari 142 […]

0 Comments . 3 bulan ago

YLBHI Tepis Tudingan Antek Asing

NarayaPost – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menepis tudingan sebagai antek asing, yang kerap kali dipakai untuk menyerang kerja-kerja mereka, dalam memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketua Bidang Kelembagaan YLBHI Pratiwi Febry mengatakan, seluruh dana yang masuk kepada LBH/YLBHI, hanya diperuntukkan untuk rencana kerja strategis tiap […]

0 Comments . 3 bulan ago

Ruang Sipil Kian Sempit, Demokrasi Indonesia Terancam

NarayaPost – Wakil Ketua Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mengatakan, ruang sipil di Indonesia kian sempit, dan demokrasi Indonesia dalam ancaman. Beberapa lembaga riset internasional seperti The Economist Intelligence Unit (EIU), ungkap Arif, mencatat skor indeks demokrasi Indonesia terus menurun, hingga mencapai angka 6,44 pada 2024. Angka ini menurun dibandingkan skor […]

0 Comments . 3 bulan ago

YLBHI Desak Prabowo Terbitkan Perppu Batalkan KUHAP Baru

NarayaPost – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), untuk membatalkan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang, pada Selasa (18/11/2025) lalu. “Kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu, batalkan segera KUHAP ini.” “Karena ini membahayakan […]

0 Comments . 4 bulan ago
Banner promosi Narayapost Sahabat UMKM Naik Kelas, menawarkan diskon spesial iklan untuk membantu usaha kecil dan menengah bertumbuh.