Takkan Ada Pesta Kembang Api di Jakarta pada Malam Tahun Baru

NarayaPost – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak ingin ada kemeriahan berlebihan dalam perayaan pergantian malam tahun baru 2026.

Menurutnya, masyarakat Jakarta perlu menahan diri dalam merayakan tahun baru, melihat kondisi masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang tengah berduka akibat bencana yang terjadi.

“Jadi saya sudah memikirkan, yang pertama yang paling utama adalah enggak ada kemeriahan yang berlebihan yang bersifat mewah-mewah, enggak, saya enggak mau,” tegas Pramono di Jakarta Utara, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, ia tidak ingin masyarakat tidak bisa menikmati pergantian malam tahun baru dengan cara yang lain.

Terkait pesta kembang api yang selalu diadakan saat perayaan pergantian malam tahun baru, Pramono juga menilai tidak perlu digelar.

Sebagai gantinya, Jakarta akan menampilkan pertunjukan atraksi drone untuk menghiasi langit ibu kota.

BACA JUGA: Pramono Ingin Ada Nyanyian Natal di Jalan Agar Jakarta Tenteram

”Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga enggak perlu ada.”

“Jadi pakai drone saja cukup.”

“Karena bagaimanapun Jakarta sebagai ibu kota negara kan akan dilihat negara-negara lain,” tutur Pramono.

Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya menyiapkan pergantian malam tahun baru dengan baik.

Keputusan terkait perayaan malam tahun baru ini akan segera diambil pada Senin (22/12/2025) mendatang.

“Yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan, dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” ucap Pramono.

Untuk memastikan perayaan pergantian malam tahun baru 2026 di ibu kota digelar secara sederhana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar acara doa penuh khidmat, sebagai bentuk empati terhadap bencana di Sumatera.

“Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,” cetus Pramono.

Konsisten Kirim Bantuan

Pramono juga memastikan Pemprov DKI Jakarta konsisten mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana.

Namun, pemberian bantuan untuk kemanusiaan tersebut dilakukan tanpa publikasi besar-besaran.

“Tetapi secara terus-menerus kami tetap melakukan itu.”

“Termasuk secara spesifik beberapa kota atau kabupaten yang terkena dampaknya cukup parah, kami perlakukan secara tersendiri, kami mengirim secara langsung kepada kota/kabupaten yang bersangkutan,” ungkapnya.

WFA

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengikuti imbauan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, menjelang akhir tahun.

Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan, terutama bagi ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Jadi kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan.”

“Enggak bisa diwakilkan dengan WFA kalau yang seperti itu.”

“Jadi pelayanan tetap harus jalan,” ucp Pramono.

Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan melakukan efisiensi kerja melalui skema WFA pada posisi tertentu yang memungkinkan dilakukan secara daring.

BACA JUGA: Kepadatan Penduduk Jakarta Peringkat 30 Besar, Bukan Terpadat

Penerapan WFA ini sebenarnya bukan hal baru bagi Pemprov DKI.

“Tetapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu.”

“Jadi WFA buat Pemerintah DKI bukan hal yang baru,” terangnya.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRBB) menyatakan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dibolehkan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere pada 29-31 Desember 2025, dan dilanjutkan dengan hari libur akhir pekan.

Menurutnya, kebijakan ini untuk mendukung aktivitas ekonomi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. (*)