Potensi Tambahan Anggaran TNI Usai Pembentukan 6 Kodam Baru
NarayaPost – Tambahan Anggaran TNI Kodam Baru — Pembentukan enam komando daerah militer (Kodam) baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pertahanan wilayah sekaligus membuka peluang penambahan anggaran pertahanan yang signifikan. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi TNI ini memerlukan sokongan dana yang besar dan akan direalisasikan secara bertahap sesuai kebutuhan.
BACA JUGA : Video Jessica Radcliffe Tewas Ternyata Hoaks, Bikinan AI
Enam Kodam Baru dan Puluhan Satuan Tambahan
Enam Kodam baru yang diresmikan meliputi Kodam di Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Selain itu, juga dibentuk 20 brigade infanteri teritorial dengan total 100 batalyon, serta penambahan enam grup Kopassus untuk memperkuat pasukan khusus.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa pembentukan Kodam baru akan memperkuat rentang kendali komando dan mempersingkat jalur komando di wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki cakupan teritorial terlalu luas. Menurutnya, penguatan ini akan berdampak positif terhadap kecepatan respons TNI dalam menghadapi situasi darurat di daerah.
“Pembangunan kekuatan ini tentu membutuhkan biaya yang besar, namun realisasinya dilakukan bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran negara,” ujarnya.
Proyeksi Kenaikan Anggaran
Saat ini, anggaran pertahanan berada di kisaran Rp136 triliun dan pernah diusulkan naik menjadi Rp166 triliun. Namun, angka ini masih bersifat sementara. Kementerian Pertahanan bersama Panglima TNI telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp184 triliun untuk mendukung program penguatan TNI, termasuk pembentukan Kodam baru, pengadaan alutsista, pembangunan infrastruktur militer, serta peningkatan kualitas pendidikan taruna di Akademi Militer.
TB Hasanuddin menyebut bahwa tambahan anggaran ini akan diumumkan langsung oleh Presiden setelah pembahasan di DPR selesai. “Kebutuhan ini bukan hanya untuk memperbanyak satuan, tapi juga untuk memastikan kesiapan alutsista dan kualitas personel,” jelasnya.
Informasi detail mengenai struktur Kodam dapat dilihat di laman resmi TNI AD.
Tahapan Penggunaan Anggaran
Pengalokasian anggaran dilakukan bertahap karena pengadaan peralatan militer membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya, pembelian alutsista dapat memakan waktu produksi hingga tiga tahun, sedangkan pendidikan perwira muda di Akademi Militer membutuhkan waktu 3,5 tahun sebelum mereka siap memimpin satuan tempur.
Proses panjang ini membuat anggaran pertahanan tidak dapat dihabiskan sekaligus. Perencanaan harus dilakukan dengan matang agar program berjalan berkelanjutan dan sesuai target jangka panjang.
Target Fisik dan Operasional Kodam Baru
Pembangunan fisik markas Kodam baru ditargetkan rampung pada akhir 2025. Sebagian Kodam seperti di Kalimantan Tengah sudah mendekati tahap akhir pembangunan, sementara lainnya masih dalam proses penyesuaian organisasi dan administrasi. Dengan beroperasinya Kodam baru, diharapkan distribusi komando menjadi lebih efektif dan kecepatan penanganan ancaman di daerah meningkat.
Alasan Strategis Pembentukan Kodam Baru
Pembentukan Kodam baru merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Dengan wilayah Indonesia yang luas, keberadaan Kodam di lokasi strategis akan memperkuat koordinasi antara satuan darat, laut, dan udara. Kodam juga berperan penting dalam operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanggulangan bencana dan dukungan terhadap keamanan dalam negeri.
Penguatan struktur TNI ini sejalan dengan target Minimum Essential Force (MEF) yang menjadi acuan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. MEF menekankan keseimbangan antara jumlah personel, kesiapan alutsista, dan kemampuan operasional di semua wilayah.
Kritik dan Catatan Publik
Meski banyak yang mendukung, ada pula kritik yang mempertanyakan urgensi penambahan Kodam baru di tengah keterbatasan anggaran negara. Sebagian pengamat menilai bahwa pemerintah harus memastikan penggunaan dana benar-benar efektif untuk memperkuat pertahanan dan bukan hanya menambah struktur birokrasi.
Menanggapi hal ini, TB Hasanuddin menegaskan bahwa DPR akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran pertahanan dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. “Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberi dampak nyata bagi kekuatan pertahanan kita,” tegasnya.
BACA JUGA : ART-Sekuriti di Bekasi Terancam Bui 12 Tahun Usai Merekam Majikan Tak Berbusana
Dampak Jangka Panjang terhadap Pertahanan Nasional
Jika tambahan anggaran ini terealisasi, TNI akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menghadapi ancaman, mulai dari konflik perbatasan, terorisme, hingga bencana alam. Kodam baru diharapkan mampu menjadi pusat komando yang cepat dan adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan.
Selain itu, kehadiran Kodam di wilayah strategis juga akan membawa efek domino terhadap perekonomian lokal. Pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan aktivitas perdagangan di sekitar wilayah Kodam menjadi dampak positif yang ikut dirasakan masyarakat.
Kesimpulan:
Pembentukan enam Kodam baru menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Meskipun membutuhkan anggaran besar, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat. Jika direncanakan dan dieksekusi dengan tepat, tambahan anggaran TNI ini akan memperkuat postur pertahanan Indonesia sekaligus memberi dampak positif bagi stabilitas nasional.
