Tekan Impor Bensin, RI Lakukan Campuran Etanol 20 Persen

NarayaPost – Pemerintah terus menyiapkan sejumlah strategi untuk tekan impor bensin atau bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Langkah ini dinilai krusial mengingat selisih antara kebutuhan dan produksi domestik masih sangat besar, sehingga membebani neraca perdagangan sekaligus fiskal negara.

Tekan Impor Bensin, Ini yang Dilakukan Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan mandatori campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau E20 pada 2028. Target ini lebih agresif dibandingkan rencana sebelumnya yang memprioritaskan implementasi E10 terlebih dahulu. Menurut Bahlil, tanpa terobosan dan kreativitas kebijakan, Indonesia akan terus bergantung pada impor BBM dalam jangka panjang.

Ia memaparkan, kebutuhan solar nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara produksi domestik baru mampu memasok sekitar 16 juta kiloliter. Kondisi serupa terjadi pada bensin, dengan kebutuhan nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya berkisar 14 juta kiloliter. Akibatnya, impor bensin masih berada di level sekitar 25 juta kiloliter per tahun.

BACA JUGA: Tiket KA Periode Imlek Laris, Tren Pembelian Meningkat

“Sampai ayam tumbuh gigi, kalau enggak kita kreatif membuat ini, enggak akan bisa kita penuhi dari dalam negeri semua. Maka yang akan kita lakukan, selain menaikkan lifting, adalah mendorong etanol E20 pada 2028, sehingga impor kita bisa berkurang,” ujar Bahlil dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, Minggu (15/2).

Pemerintah Targetkan Peningkatan Produksi Avtur

Selain mendorong pengembangan bioetanol, pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi avtur di dalam negeri melalui program bioavtur. Salah satu bahan bakunya berasal dari minyak jelantah atau used cooking oil. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi impor, tetapi juga mendukung transisi energi bersih dan ekonomi sirkular. Dalam konteks tersebut, Bahlil turut meminta Pertamina untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak mentah dan produk BBM guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Di sisi hulu, pengembangan bahan baku etanol menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu wilayah yang diproyeksikan menjadi sentra produksi adalah Merauke, Papua Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kualitas tanah di kawasan pengembangan food estate Merauke tergolong sangat subur, bahkan dinilai melampaui lahan pertanian di Australia.

“Di Merauke salah satunya adalah pengembangan tebu dan juga etanol. Dari berbagai ahli Australia mengatakan kualitas tanah Merauke dibandingkan Australia itu justru lebih baik,” kata Airlangga dalam konferensi pers Jakarta Food Security Summit di Gedung Kadin, Jakarta, Selasa (13/1).

Pengembangan Tebu di Merauke untuk Penuhi Kebutuhan Pangan

Pengembangan tebu di Merauke tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi tulang punggung penyediaan bahan baku etanol sebagai campuran bensin. Saat ini, pemerintah tengah mendorong produksi etanol berbasis biomassa melalui penerapan bertahap skema E5 hingga E10, sebelum akhirnya menuju E20.

BACA JUGA: Hasto Sebut Wacana Pengiriman Tentara Indonesia ke Gaza

Airlangga menjelaskan, penerapan E5 atau E10 membutuhkan pasokan etanol sekitar 2–3 juta kiloliter. Kebutuhan tersebut dinilai dapat dipenuhi jika program food estate dijalankan secara optimal dan terintegrasi. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan lahan, tetapi juga intensifikasi pertanian melalui dukungan pupuk, sistem irigasi, penyuluhan, serta bibit unggul.

“Nah, inilah tantangan kita ke depan. Selain biodiesel, pemerintah juga mendorong pengembangan etanol berbasis biomassa untuk bensin. Kalau ini bisa diproduksi dari food estate, tentu dampaknya akan sangat besar,” jelas Airlangga.

Melalui kombinasi kebijakan peningkatan lifting migas, pengembangan bioenergi, serta optimalisasi potensi pertanian, pemerintah berharap ketergantungan impor BBM dapat ditekan secara bertahap. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian, industri, dan energi terbarukan.