Tiada Stabilitas Berkelanjutan Bagi Israel Tanpa Negara Palestina

NarayaPost – Mesir meminta penempatan pasukan stabilisasi internasional secepatnya di sepanjang garis kuning di Jalur Gaza, untuk memverifikasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Israel masih menduduki lebih dari 50 persen wilayah Gaza, meski ada perjanjian gencatan senjata.

Garis kuning memisahkan zona penempatan militer Israel dari area yang boleh dilalui warga Palestina.

Berbicara dalam sebuah sesi di Doha Forum 2025, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan perlunya pemantau internasional, karena Israel setiap hari melanggar gencatan senjata dan mengeklaim pihak lain yang melakukan pelanggaran.

Mesir mendorong mandat penjaga perdamaian yang bersifat menjaga perdamaian, bukan memaksakan perdamaian, dengan menekankan pentingnya menstabilkan gencatan senjata sebelum melangkah lebih jauh.

“Sekarang kita harus mengonsolidasikan gencatan senjata untuk segera bergerak ke fase kedua rencana perdamaian Trump,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

BACA JUGA: Israel Terus Serang Gaza, Trump Bilang Timur Tengah Damai

Diplomat senior itu juga menegaskan, rakyat Palestina harus mengatur urusan mereka sendiri.

Ia menyebut Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian integral dari negara Palestina merdeka, hingga Otoritas Palestina mendapatkan kewenangan penuh dan dapat ditempatkan kembali di Jalur Gaza.

“Tidak ada solusi atau keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan bagi Israel maupun kawasan Timur Tengah tanpa negara Palestina.”

“Selain itu, semua hanya akan menjadi solusi sementara,” tegasnya.

Hamas akan Serahkan Senjata Jika Pendudukan Israel Berakhir

Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas di Jalur Gaza mengatakan, pihaknya akan menyerahkan senjata, jika pendudukan Israel berakhir.

“Senjata kami berkaitan dengan keberadaan pendudukan dan agresi, dan jika pendudukan berakhir, senjata ini akan diserahkan kepada negara.”

“(Persoalan) senjata masih dalam pembahasan dengan faksi-faksi dan para mediator, dan kesepakatan masih berada pada tahap awal,” katanya kepada Al Jazeera.

Kata al-Hayya, area-area baru \dimasuki pada Minggu (7/12/2025), untuk mencari beberapa jasad para tawanan pihak pendudukan (Israel).

Mengenai situasi kemanusiaan di Gaza selama gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober, al-Hayya mengatakan Israel menghalangi masuknya beberapa material ke Gaza, seolah-olah masih berada di tengah perang.

“Kami tidak puas dengan jumlah bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyerukan kepada para mediator untuk melakukan intervensi,” cetusnya.

Israel bersikeras pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya di Gaza, merupakan syarat utama dalam fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza.

Setop Definisi Ulang Gencatan Senjata

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan agar upaya mendefinisikan ulang gencatan senjata di Gaza dihentikan, dan menghindari negosiasi ulang atas ketentuan yang telah disetujui dan disahkan Dewan Keamanan PBB.

“Kami tidak dapat menerima adanya redefinisi atau negosiasi ulang atas apa yang telah kami sepakati, dan juga apa yang telah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan yang telah disahkan dan disambut oleh semua pihak.”

“Karena itu, kita tidak bisa kembali mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gencatan senjata, apa yang dimaksud dengan perlucutan senjata, atau apa yang dimaksud dengan proses yang dipimpin Palestina dalam pemerintahan Gaza,” kata Menteri Berkuasa Penuh dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Manal Radwan, dalam forum Doha Forum 2025, Sabtu (6/12/2025).

Radwan menegaskan, mengubah prinsip-prinsip utama gencatan senjata berisiko menempatkan kawasan pada jalur menyimpang, yang membuat perhatian teralihkan pada detail taktis dan mengabaikan inti konflik.

“Kita tidak boleh terus menerus mendefinisikan ulang hal-hal ini, hingga akhirnya kita terjebak pada banyak detail tentang apa, siapa, kapan dan kehilangan pandangan terhadap gambaran besar serta inti konflik,” ulasnya.

Radwan menekankan, sebagian besar komunitas internasional sepakat solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan.

BACA JUGA: Pasukan Perdamaian TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

“Jika itu demikian, maka pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan implementasinya,” imbuh Radwan.

Radwan memperingatkan agar Gaza tidak diperlakukan sebagai krisis yang berdiri sendiri, dan menegaskan wilayah tersebut merupakan bagian dari isu Palestina secara keseluruhan.

Ia menambahkan, tidak ada mekanisme gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan yang dapat berhasil jika tujuan politik yang lebih besar tidak dijaga.

Dia juga menegaskan, tanpa pemenuhan hak-hak Palestina, tidak akan ada keamanan bagi siapa pun, termasuk bagi Israel, wilayah sekitarnya, dan dunia secara keseluruhan.

Radwan turut menekankan, jalan ke depan bergantung pada menjaga kerangka kerja yang telah disepakati, mencegah perubahan definisi, dan memastikan implementasi tetap terkait dengan pembentukan negara Palestina.

“Jika kita tidak memastikan terpenuhinya keamanan dan aspirasi politik rakyat Palestina, tidak akan ada rencana apa pun di dunia yang mampu membawa kita melangkah maju, apalagi mencegah spiral kekerasan berikutnya,” ucapnya. (*)